PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM PUTUSAN

BAB II

PEMBAHASAN

II.1  PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM PUTUSAN

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

1.      Putusan Akhir

-          adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

-          Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

a.       putusan gugur

b.      putusan verstek yang tidak diajukan verzet

c.       putusan tidak menerima

d.      putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa

-          Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

2.      Putusan Sela

-          adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

-          putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.

-          putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

-          Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang.

-          Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

-          Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya.

-          Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.

-          Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut :

1.      Putusan gugur

-          adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan

-          putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan

-          putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat :

a.       penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu

b.      penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena suatu halangan yang sah

c.       Tergugat/termohon hadir dalam sidang

d.      Tergugat/termohon mohon keputusan

-          dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur

-          dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara

-          tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi

2.      Putusan Verstek

-          adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan

-          Verstek artinya tergugat tidak hadir

-          Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut

-          Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat :

a.       Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu

b.      Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena suatu halangan yang sah

c.       Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan

d.      Penggugat hadir dalam sidang

e.       Penggugat mohon keputusan

-          dalam hal tergugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus verstek.

-          Putusan verstek hanya bernilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat

-          Apabila gugatan itu beralasam dan tidak melawan hak maka putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian

-          Apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka putusan verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan verstek

-          Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat melakukan perlawanan (verzet)

-          Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak verzetnya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding

-          Terhadap putusan verstek maka penggugat dapat mengajukan banding

-          Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding

-          Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan dulu kebenaran dalil-dalil tergugat dengan alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan verstek

-          Apabila tergugat mengajukan verzet, maka putusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya

-          Perlawanan (verzet berkedudukan sebagai jawaban tergugat)

-          Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat

-          Tetapi bila perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan verstek

-          Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding

-          Putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

3.      Putusan kontradiktoir

-          adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak

-          dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang

-          terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding

 

Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut:

1.      Putusan tidak menerima

-          yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/pemohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil

-          Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat

-          Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi

-          Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban

-          Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa.

-          Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir

-          Terhadap putusan ini, tergugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru. Demikian pula pihak tergugat

-          Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili suatu perkara merupakan suatu putusan akhir

2.      Putusan menolak gugatan penggugat

-          yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti

-          Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

3.      Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya.

-          Putusan ini merupakan putusan akhir

-          Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga  :

  • Dalil gugat yang terbukti maka tuntutannya dikabulkan
  • Dalil gugat yang tidak terbukti makan tuntutannya ditolak
  • Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima

4.      Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

-          putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti

-          Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu ada sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti

-          Prinsipnya, setiap petitum harus didukung oleh dalil gugat

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut :

1.      Putusan Diklatoir

-          yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum

-          semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan diklatoir dalam bentuk penetapan atau beschiking

-          putusan diklatoir biasanya berbunyi menyatakan

-          putusan diklatoir tidak memerlukan eksekusi

-          putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada

2.      Putusan Konstitutif

-          Yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya.

-          Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain

-          Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi

-          Putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk putusan

-          Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsug dengan pokok perkara, misalnya memutuskan perkawinan, dan sebagainya

-          Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan huum tetap

3.      Putusan Kondemnatoir

-          Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi

-          Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius

-          Putusan kondemnatoir selaku berbunyi “menghukum” dan memerlukan eksekusi

-          Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya

-          Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal vitvoer baar bijvoorraad, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta)

-          Putusan kondemnatoir dapat berupa pengukuman untuk

1.      menyerahkan suatu barang

2.      membayar sejumlah uang

3.      melakukan suatu perbuatan tertentu

4.      menghentikan suatu perbuatan/keadaan

5.      mengosongkan tanah/rumah

II.2  PELAKSANAAN PUTUSAN

Di dalam dunia peradilan, ada beberapa jenis pelaksanaan putusan yaitu :

1.      putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang

2.      putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan

3.      putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap

4.      eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang

Selanjutnya didalam mengeksekusi putusan pengadilan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain :

1.      Putusan telah berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal :

  1. pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan  lebih dahulu
  2. pelaksanaan putusan provinsi
  3. pelaksanaan akta perdamaian
  4. pelaksanaan Grose Akta

2.      Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara suka rela meskipun ia telah diberi peringatan (aan maning) oleh ketua pengadilan agama

3.      Putusan hakim yang bersifat kondemnatoir, sehingga dalam putusan diklaratoir dan konstitutif tidak diperlukan eksekusi

4.      Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama

Sedangkan yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama, PTA tidak berwenang melaksanakaan eksekusi. Sedangkan tata cara sita eksekusi sebagai berikut :

1.      Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan

2.      Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Agama, surat perintah dikeluarkan apabila :

-          tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah

-          tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan

3.      Dilaksanakan oleh panitera atau juru sita

4.      Pelaksanaan sita eksekusi harus dibantu oleh dua orang saksi :

-          Keharusan adanya dua saksi merupakan syarat sah sita eksekusi

-          Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi sita eksekusi

-          Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi

-          Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat :

a.       telah berumur 21 tahun

b.      berstatus penduduk Indonesia

c.       memiliki sifat jujur

5.      Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi

6.      Membuat berita acara sita eksekusi yang memuat :

  1. nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua saksi
  2. merinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan
  3. berita acara ditanda tangani pejabat pelaksana dan kedua saksi
  4. pihak tersita dan juga kepala desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut menanda tangani berita acara sita
  5. Isi berita acara sita harus diberi tahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eks penyitaan tersebut, atau jika tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan menyampaikan di tempat tinggalnya

7.      Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut :

  1. Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada di tangan tersita
  2. Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya sampai pada saat dilakukan penjualan lelang
  3. Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain
  4. Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita
  5. Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita

8.      Ketidak hadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi.

 

 

 

II.3  TUGAS POKOK HAKIM

Tugas pokok daripada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (ps. 2 ayat 1 UU. 14/1970). Hakim
menerima perkara, jadi dalam hal sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara
diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara (two kein Klager ist, ist kein Richter;nemo judex sine actori). Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus
memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan
dijatuhakan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru.

Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga
menyelesaikannya sampai pada pelaksanaannya. Tampaklah disini peranan hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya (ps 14 ayat 1 UU. 14/1970). Andaikata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas sebagi penegak hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (ps. 27 ayat 1 UU/ 14/1970). Kalau diajukan kepadanya suatu perkara, hakim haruslah pertama-pertama mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan itu. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Setelah hakim berhasil mengkonstatir peristiwanya, tindakan yang harus dilakukannya kemudian ialah mengkualifisir peristiwanya itu. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain : menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.

Jadi, mengkualifisir pada umumnya berari menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa, suatu kegiatan yang pada umumnya bersifat logis. Tetapi dalam kenyataannya menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Lebih-lebih kalau peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak pula jelas. Maka dalam hal ini hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya, melainkan menciptakannya sendiri.

Mengkualifisir peristiwa mengandung unsur kreatif seperti yang telah
dikemukakan di atas dan ini sekaligus berarti juga melengkapi undang-undang. Maka oleh
karena itu daya cipta hakim besar sekali peranannya. Ia harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistim perundang-undangan dan yang memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zaman. Dalam tahap terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa, hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Kalau dibandingkan kedudukan atau posisi hakim dengan pengacara dan jaksa, maka hakim mempunyai kedudukan yang obyektif, karena ia fungsionaris yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, tetepi penilaiannya pun adalah obyektif pula karena ia harus berdiri di atas kedua belah pihak dasn tidak bole memihak, sedangkan pengacara kedudukannya adalah subyektif karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili di persidangan dan pernilaiannya pun juga subyektif karena ia harus membela kepentingan yang diwakilinya.Seorang jaksa kedudukannya adalah obyektif karena ia ditunjuk sebagai fungsionaris untuk mengajukan tuduhan dan tuntutan tetpi penilaiannya adalah subyektif karena ia didalam hal ini mewakili negara dalam memelihara ketertiban umum.

II.4  JALANNYA PERSIDANGAN

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang yang didampingi oleh panitera, membuka sidang dan menyatakan sidsang terbuka untuk umum. Sifat terbuka untuk untuk umum ini merupakan syarat mutlak (ps. Ayat 1 dan 2 UU. 141970). Tehadap terbukanya sidang untuk umum ada pembatasannya yaitu apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alasan-alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya (ps. 27 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970.29 RO).

Dalam hal ini maka pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup.
Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. Kalau salah
satu pihak saja yang hadir, maka tidak boleh dimulai dengan pemeriksaan perkara, tetapi
sidang harus ditunda. Kedua belah pihak harus didengar bersama, kedua belah pihak harus
diperlakukan sama. Selanjutnya hakim harus mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak (ps. 130 HIR, 154 Rbg). Apabila mereka berhasil didamaikan, maka jatuhkanlah putusan
perdamaian (acte van vergelijk),yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi
perdamaian yang telah dicapai. Jiak kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, hal itu harus dimuat dalam berita acara. Kemudian dimulailah dengan pembacaan surat gugat (ps. 131 ayat 1, ps. 155 ayat 1 Rbg). Atas gugatan penggugat tergugat diberi kesempatan unutk member jawabannya dimuka pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan. Pada prinsipnya pengunduran sidang hanya dibolehkan apabila ada alasan yang sangat mendesak. Penundaan sidang atas permintaan para pihak sering merupakan salah satu taktik untuk mengulur-ulur waktu. Justru inilah yang hendak dicegah oleh pasal 159 ayat 4 HIR (ps. 186 ayat 4 Rbg). Kalau dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat telah diketahui apa yang menjadi pokok sengketa, maka jawab-menjawab dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim dan dimulailah dengan pembuktian.

Penjelasan lebih detail dari uraian yang telah dikemukan diatas

Yang harus dilakukan para hakim terkait dengan tugas pokok :

a.       Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara (melaksanakan persidangan) (ps. 2 ayat 1 UU. 14/1970). Hakim dengan memperhatikan :

1.      Mengkonstatir atau membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam “duduk perkaranya” serta Berita Acara Persidangan (BAP).

Konstatir itu sendiri adalah :

  • Memeriksa identitas para pihak.
  • Memeriksa kuasa hukum para pihak jika ada.
  • Mendamaikan para pihak (mediasi).
  • Memeriksa syarat-syarat sebagai perkara.
  • Memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak.
  • Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa.
  • Memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian.
  • Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dari bukti-bukti pihak lawan.
  • Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak.
  • Menetapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.

2.      Mengkualifisir peristiwa/fakta yang terbukti, dengan menilai peristiwa itu ada hubungan hukum apa, menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatiring, selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan yang meliputi :

  • Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara.
  • Merumuskan pokok perkara.
  • Mempertimbangkan beban pembuktian.
  • Mempertimbangkan keabsahan peristiwa/fakta peristiwa atau fakta hukum.
  • Mempertimbangkan secara logis. Kronologis dan yuridis fakta-fakta huku menurut hukum pembuktian.
  • Mempertimbangkan jawaban keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian.
  • Menumukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa/fakta-fakta yang terbukti dengan petitum.
  • Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dengan data sumbernya.
  • Mempertimbangkan biaya perkara.

3.      Mengkonstituir, dengan menetapkan hukumnya yang kemudian menuangkan dalam amar putusan (diktum)/penetapan yang berisi :

  • Menetapkan hukumnya dalam amar petusan/penetapan.
  • Mengadili seluruh petitum.
  • Mengadili tidak lebih dari petitum kecuali Ex Ofosio.
  • Menetapkan biaya perkara.

b.      Yang harus dilakukan oleh Ketua Majelis adalah membimbing dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP), juga bertugas:

  • Menetapkan hari sidang
  • Memerintahkan pemanggilan para pihak
  • Mengatur mekanisme persidangan
  • Mengambil prakarsa untuk kelancaran persidangan
  • Mengakhiri sidang.

c.       Yang harus dilakukan oleh majelis adalah menyusun konsep putusan / penetapan perkara yang ditanganinya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan berdasarkan BAP tersebut maka dikonsep putusan/penetapan yang memuat :

  • Tentang duduk perkaranya, yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan.
  • Pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam mengkonstatir fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut, disini merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan, langsung disebutkan ;
  • Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti ;

d.      Minutasi bekas perkara

Minutasi (minutering ) berkas-berkas perkara, merupakan suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat PA sesuai dengan bidangnya masing-masing, tetapi secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang menangani perkara tersebut. Minutasi meliputi surat-surat sebagai berikut :

  • Surat gugatan permohonan
  • Surat kuasa untuk membayar (SKUM)
  • Penetapan Majelis Hakim (PMH)
  • Penetapan Hari Sidang (PHS)
  • Relaas Panggilan
  • Berita Acara Persidangan (BAP)
  • Bukti-bukti surat
  • Penetapan-penetapan hakim
  • Penetapan putusan akhir
  • Surat-surat lain dalam berkas perkara.

Proses minutasi sudah dapat dimulai setelah sidang pertama dan selesai paling lambat 1 bulan setelah perkara diputuskan. Pada saat sidang ikrar talak, berkas perkara tersebut harus sudah diminutasi . Tanggal minutasi dicatat dalam register induk pekara yang bersangkutan. Hal-hal yang terjadi setelah perkara diputus juga harus diminutasi sebagai dokumen resmi.

Proposal PAB 2010

I. PENDAHULUAN
Pergantian hari, bulan dan tahun, akan terus melintas dikehidupan tiap orang, tidak terlepas masyarakat Batak sekalipun. Hal ini menyebabkan adanya pendewasaan diri tiap insan. Seiring perputaran waktu ini juga, suasana dilingkungan terdekat kita juga akan ikut berputar dan terus berputar hingga akhirnya waktu itu sendiri berhenti berputar.
Salah satu contoh nyata perubahan itu adalah datangnya anak baru disuatu organisasi tiap tahunnya. Ini akan banyak berpengaruh bagi kondisi, tatanan organisasi dan cara hidup organisasi tersebut. Demikian juga halnya dengan Ikatan Mahasiswa Batak Semarang ( IMABA Semarang) yang juga kedatangan teman baru yang akan memberikan perubahan.
Dari kedatangan teman-teman baru dikeanggotaan IMABA kali ini, kami selaku panitia PAB IMABA Semarang 2010 memiliki kerinduan yang besar untuk menjalin kekompakan, kebersamaan dan saling menghargai satu sama lain, khususnya sesama anak Batak. Sebagai media yang dapat diajdikan sebagai wadah untuk hal ini adalah mengadakan malam keakraban. Kami berharap lewat kegiatan ini akan memberikan suatu dampak yang positif bagi kemajuan IMABA nantinya .

II. NAMA KEGIATAN
Malam Keakraban sekaligus Penerimaan Anggota Baru Ikatan Mahasiswa Batak Semarang ( IMABA Semarang ) 2010.

III. PESERTA KEGIATAN
Seluruh anggota lama Ikatan Mahasiswa Batak Semarang dan Calon anggota baru Ikatan Mahasiswa Batak Semarang.

IV. PELAKSANAAN
Hari : Jumat s/d Minggu
Tanggal : 22 – 24 Oktober 2010
Acara : Malam kekraban sekaligus penerimaan Anggota baru Ikatan Mahasiswa Batak Semarang (IMABA) Semarang.
Tempat : Taman Wisata Hutan Penggaron

V. SUSUNAN PANITIA
( Terlampir )
VI. SUSUNAN ACARA
Dikonsep oleh Sie Acara.

VII. ESTIMASI BIAYA
( Terlampir )

VIII. PENUTUP
Demikian proposal ini kami buat, semoga dengan adanya proposal ini kami dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan di atas yang akan kami laksanakan. Besar harapan kami akan partisipasi dan bantuan baik secara moril maupun materil dari anggota IMABA Semarang dan juga pihak lain yang mendukung dalam suksesnya acara Malam Keakraban IMABA Semarang di tahun ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Semarang, 23 September 2010
PANITIA PENERIMAAN ANGGOTA BARU
IMABA SEMARANG 2010

Ketua Panitia , Sekretaris,

Jojon D. Lumban Gaol Mory sirait

Mengetahui,
Ketua IMABA, Penasehat IMABA,

Jefry D. S Sianturi R. Siagian

SUSUNAN PANITIA

Pelindung Kepanitiaan : R. Siagian
Penanggung Jawab : Jefry D. S Sianturi
Ketua Panitia : Jojon D. Lumban Gaol
Wakil Ketua : Bolmer Huta Soit
Sekertaris : Mory Sirait
Bendahara : Lira Sihaloho
Sie Acara : – Erlina Marpaung
- Fery Silitonga
- Maya M. Panjaitan
- Junita Simamora
Sie Perlengkapan : – Joni A. Damanik
- Evan Nainggolan
- Ridho
Sie Dokumentasi : – Andy F. Sianipar
- Medizton D. Butar-butar
Sie Konsumsi : – Kartini Damanik
- Billy A.
Sie Dana dan Usaha : – Magdalena Sitidaon
- Gunawan Nainggolan
- Leonard Hutapea
Sie Humas : – Reinold Hutapea
- Humas BPH IMABA

ESTIMASI BIAYA
 Pemasukan
a. Peserta @ Rp. 65.000,- x 70 0rang Rp. 4.550.000,-
b. Donatur/sponsor Rp. 600.000,-
c. Sumbangan Rp. 600.000,-
d. Jajanan ( Hasil Jualan ) Rp. 500.000,-
e. Proposal Rp. 800.000,-
f. Penjualan baju bekas Rp. 300.000,-
g. Sticker @ Rp. 2500,- x 70 sticker Rp. 175.000,-
Total Pemasukan Rp. 7.325.000,-

 Pengeluaran
a. Transportasi Rp. 700.000,-
b. Biaya lokasi
Sewa tempat @ Rp. 200.000,-/ malam x 2 Rp. 400.000,-
Biaya masuk peserta @ Rp. 14.000,-/ orang x 75 Rp. 1.500.000,-
c. Makan
@ Rp.6.500,-/ orang x 75 x 6 kali makan Rp. 2.925.000,-
d. Snack
@ Rp. 3.000,-/ orang x 75 Rp. 225.000,-
e. Snack pembicara Rp. 10.000,- x 2 Kali pertemuan Rp. 20.000,-
f. Biaya Perlengkapan
Disc Rp. 100.000,-
Sewa video/ Handicam Rp. 50.000,-
P3K Rp. 100.000,-
g. Hadiah Rp. 150.000,-
h. Ucapan Terimakasih Rp. 100.000,-
i. Kaos Keakraban
@ Rp. 37.000,-/ orang x 75 Rp. 2.775.000,-
j. Biaya tak terduga Rp. 250.000,-
Total Rp. 9.295.000,-

Undangan Rapat PAB 2010

Semarang, 23 September 2010
No : I/IV/PAN-PAB/IMABA/ 2010
Hal : Undangan

Yth. Anggota lama IMABA Semarang dan
seluruh mahasiswa baru calon anggota IMABA Semarang

Horas, Mejuah-uah, Njuah-juah !!!
Sehubungan dengan akan diadakannya Penerimaan Anggota Baru (PAB) Ikatan Mahasiswa Batak (IMABA) pada:

Hari : Jumat – Minggu
Tanggal : 22 – 24 Oktober 2010
Waktu : Pkl. 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Taman Wisata Hutan Penggaron

Oleh karena itu, perlu kiranya kami dari Panitia memberitahukan bahwa adanya rapat untuk mempresentasikan hasil rapat panitia untuk persiapan PAB sebagaimana telah dijadwalkan dan disepakati sebelumnya.

Mengingat betapa pentingnya rapat tersebut demi kelancaran PAB kedepan maka diharapkan kehadirannya pada rapat yang diadakan
Hari : Sabtu
Tanggal : 25 September 2010
Waktu : Pkl. 09:30 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung A3 FIP

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Panitia                                                                                    Sekretaris

Jojon D. Lumbangaol                                                                   Mori Sirait
Mengetahui,
Ketua Ikatan Mahasiswa Batak (IMABA) Semarang

Jefri D.S. Sianturi

Istilah dalam sidang

Eksepsi merupakan sanggahan/keberatan-keberatan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.

Replik adalah tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap isi dari Eksepsi terdakwa/penasehat hukum terdakwa.

Duplik adalah tanggapan dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa terhadap isi dari dakwaan.

Amar atau diktum yaitu isi dari putusan pengadilan.

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang harus dilaksanakan oleh terpidana (kasus pidana) tergugat (kasus perdata).

Tata Urutan Peraturan Perundangan Sesuai Tap.III/MPR/2000 – Hukum Undang-Undang Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang harus kita jalankan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Tiap peraturan tersebut dikelompokkan dalam berbagai kelommpok seperti berikut ini di mana yang paling atas adalah yang paling kuat di mana peraturan yang bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya :

- UUD 1945 / Undang-Undang Dasar 1945
- Tap MPR / Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- UU / Undang-Undang
- Perpu / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- PP / Peraturan Pemerintah
- Kepres / Keputusan Presiden
- Perda / Peraturan Daerah

Agar Rancangan Undang-Undang bisa menjadi Undang-Undang dipelukan melewati empat tahapan seperti :
1. Persiapan Rancangan Undang-undang.
2. Pembahasan di DPR.
3. Pengesahan oleh Presiden.
4. Diundangkan oleh Sekretariat Negara.

Sedikit Mengenai Sistem Peraturan Perundangan Di Indonesia :

1. UUD ’45
- Merupakan hukum dasar
- Berisi 37 pasal
- Mengalami amandeman atau perubahan beberapa kali oleh MPR

2. Tap MPR
- Tap MPR Dibuat oleh MPR untuk melaksanakan UUD 1945
- Memiliki kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam majlis
- Berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia
- Kalau Keputusan MPR hanya berlaku bagi anggota majelis atau mengikat ke dalam

3. Undang-Undang
- Dibuat DPR dan Pemerintah/Presiden untuk melaksanakan UUD 45 dan Tap MPR
- Berlaku bagi warga negara Indonesia

4. Perpu
- Yang membuat perpu adalah Presiden jika negara sedang dalam genting / gawat darurat.
- Tidak perlu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- DPR dapat mengawasi jalannya Perpu

5. PP / Peraturan Pemerintah
- Ada PP Pusat dan PP Daerah
- PP dibuat oleh Presiden (Pemerintah Pusat) atau Gubernur / Walikota / Bupati (Pemerintah Daerah)
- Dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang

6. Keppres
- Presiden berhak mengeluarkan Keputusan Presiden
- Tujuan Keppres adalah untuk administasi negara dan administrasi pemerintahan.

7. Perda
- Perda dibuat pemerintah daerah untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi dengan menyesuaikannya terlebih dahulu dengan situasi dan kondisi yang ada.
- Tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat.

“ULTRA PETITA” DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Minggu, 28 Juni 2009 by miftakhul huda

Miftakhul Huda, S.H.
(Praktisi Hukum di Surabaya)

PENDAHULUAN

Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Ultra petita menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.[1] Ultra petita sendiri banyak dipelajari di bidang hukum perdata dengan keberadaan peradilan perdata yang lebih tua berdiri sejak ditetapkan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di dalam perkara pengujian Undang-Undang (UU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi polemik dengan digunakan ultra petita dalam beberapa putusannya.

MK dilahirkan berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001. Salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Pengujian UU sendiri sebelumnya oleh sebagian ahli hukum tata negara masih ditentang, karena UU merupakan produk badan legislatif tertinggi, setidaknya produk 2 (dua) lembaga tinggi negara. Kalaupun bisa diuji yang berhak satu-satunya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Di samping itu, penolakan mereka selalu dikaitkan ajaran trias politika dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) yang tidak dianut, bentuk negara Indonesia kesatuan, dan anggapan produk DPR dan presiden sangat mustahil inkonstitusional.

Sebaliknya yang berpandangan progresif memandang UU, termasuk Ketetapan MPR (Tap MPR) jika bertentangan dengan UUD harus dikalahkan berdasarkan hirarki norma hukum UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. UU dapat di ganggu-gugat karena bukan merupakan produk lembaga pemegang kedaulatan rakyat, dan hanya produk pemegang kedaulatan hukum (legal sovereignty) kedua sehingga harus tunduk dengan produk pemegang kedaulatan hukum pertama yakni UUD 1945 dan Tap MPR.

Sejak kemerdekan Indonesia UU diperlakukan “sakral”, termasuk UUD 1945 dan Tap MPR. Secara tegas UU dapat diuji berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. MPR satu-satunya yang berhak menguji dengan anggapan sesuai struktur ketatanegaraan. Sehingga MPR menguji konstitusionalitas dapat dengan pembatalan (invalidation) abstrak-formal dan kekuasaan Mahkamah Agung (MA) mengadili perkara dengan pembatalan praktikal.[2] Pasal 11 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menambah wewenang MA menyatakan tidak berlaku peraturan di bawah UU melalui pembatalan abstrak-formal dengan permohonan langsung.

Kekuasaan MPR menguji UU meskipun dibenarkan, akan tetapi memiliki banyak kelemahan yaitu: MPR sebagai lembaga politik, alat-alat kelengkapan dan sidang-sidang MPR tidak mendukung, soal konflik norma hukum tidak layak ditetapkan konstitusionalitasnya dengan voting, masalah hukum berubah menjadi masalah politik serta MPR menguji UU pada dasarnya menguji produknya sendiri karena DPR sebagai unsur utama MPR.[3]

MPR hampir tidak pernah menguji produk DPR dan presiden, baik semenjak MPR terbentuk, maupun setelah tahun 2000 sejak ditegaskan hak mengujinya. MPR pernah melakukan pengujian berdasarkan Tap MPRS No. XIX/MPRS/1966 jo No. XXXIX/MPRS/1968 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif di luar MPRS yang tidak sesuai UUD 1945, akan tetapi pelaksanaan pengujian dilakukan sendiri oleh pembentuk UU, bukan oleh MPRS.[4]

Ditetapkannya lembaga tersendiri di luar MA, berdasarkan pemikiran mengatasi kelemahan-kelemahan di atas dan konsekuensi dianutnya dalam UUD 1945 pasca amandemen dengan paham pemisahan kekuasaan dengan prinsip checks and balances antarlembaga negara. Paham pemisahan kekuasaan ini berpengaruh terhadap mekanisme kelembagaan dan hubungan antarlembaga negara, termasuk penegasan sistem pemerintahan presidensial dengan penataan sistem parlem dua kamar (bicameralism), pemilihan presiden langsung termasuk soal judicial review.

Dalam menjalankan kewenangan menguji konstitusionalitas UU, MK banyak mendapat kritik mengenai substansi perkaranya dan bagaimana hukum formilnya khususnya masalah ultra petita. Pihak yang menolak ultra petita menganggap MK telah memasuki ranah legislatif, tidak sesuai asas hukum perdata yang melarang ultra petita serta ketentuan ultra petita sendiri tidak diatur dalam UUD 1945 maupun dengan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Ketua MK Jimly Asshiddiqie menanggapi berbagai kritikan menegaskan putusan MK boleh saja memuat ultra petita jika pasal yang dimohonkan terkait pasal-pasal lain (jantung dari UU) dan larangan putusan mengandung ultra petita hanya berlaku di peradilan perdata. Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan membenarkan ultra petita di MK, asal saja dalam permohonan judicial review meminta keadilan (ex aequo et bono).[5]

PERTIMBANGAN HUKUM “ULTRA PETITA”

Jika kita mengkaji secara mendalam beberapa putusan yang ada, MK terhitung memutus melebihi atau di luar yang dimohonkan, yaitu sebagai berikut:
Pertama, pengujian Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan oleh APHI, PBHI, Yayasan 324 dkk (Pemohon I), pengujian Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) serta Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan oleh Ir. Ahmad Daryoko, dan M. Yunan Lubis, S.H., (Pemohon II) dan Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, atau setidak-tidaknya Pasal 8 ayat (2) huruf f, Pasal 16 Pasal 22, dan Pasal 68 oleh Ir. Januar Muin dan Ir. David Tombeng (Pemohon III) dalam Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004.

Kedua, pengujian Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) oleh Ir. Dawud Djatmiko dalam perkara No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.

Ketiga, pengujian Pasal 27, Pasal 44, Pasal 1 ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) oleh ELSAM dkk., dalam perkara No. 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006.

Keempat, pengujian Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY), serta Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) sepanjang menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Prof. Paulus Efendi Lotulung dkk., dalam perkara No. 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006.

Kelima, pengujian Pasal 6 dan 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) (Pemohon I), pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 11 huruf b, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 53 UU KPK (Pemohon II) dan pengujian Pasal 72 UU KPK (Pemohon III) dalam perkara No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006.

Dari kelima putusan diatas, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Pertama, MK menimbang pasal yang diuji merupakan dasar berlakunya pasal-pasal lain (jantung UU). Ketentuan lain (pasal, bagian atau seluruh pasal UU) yang bersandarkan padanya akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tercatat dua kali MK menyatakan tidak mengikat UU secara keseluruhan yaitu UU KKR dan UU Ketenagalistrikan. Sedangkan dalam pengjian UU KY dan UU KK, hanya menyatakan tidak mengikat bagian UU sepanjang mengenai “fungsi pengawasan”, melebihi permohonan pemohon.

Kedua, dalam tuntutan pokok meminta Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK.[6] Akan tetapi kata “dapat“ dan “percobaan“ dalam pasal yang diuji, MK pada 25 Juli 2006 memutuskan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di luar yang dimohonkan.

Ketiga, meskipun dalam permohonan tidak diminta, MK memutuskan menangguhkan UU tidak mempunyai kekuatan mengikat sampai 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan, meskipun UU dinyatakan inkonstitusional. Sementara itu Pasal 58 UU MK menyatakan:“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan penafsiran a contrario maka seharusnya setelah dinyatakan bertentangan, UU tidak memiliki kekuatan berlaku.

MK dalam memutuskan mengandung ultra petita di atas, beberapa putusannya menggunakan pertimbangan hukum yang pokoknya yaitu: 1) UU yang diminta diuji merupakan “jantung” UU sehingga seluruh pasal tidak dapat dilaksanakan; 2) praktik ultra petita oleh MK lazim di negara-negara lain; 3) perkembangan yurisprudensi pengadilan perdata ultra petita diijinkan; 4) pengujian UU menyangkut kepentingan umum akibat hukumnya bersifat erga omnes, berbeda dengan hukum perdata (privat); 5) kebutuhan kemasyarakatan menuntut ultra petita tidak berlaku mutlak; 6) jika kepentingan umum menghendaki hakim tidak boleh terpaku pada permohonan (petitum); 7) permohonan keadilan (ex aequo et bono) dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal yang tidak diminta.

Permasalahannya apakah ultra petita dalam perkara pengujian konstitusional yang dilakukan MK dibenarkan berdasarkan sistem UUD 1945? Menjawab permasalahan tersebut digunakan pendekatan hukum tata negara dengan mengulas bagaimana kedudukan MK dalam struktur ketatanegaraan dan hubungannya dengan lembaga konstitusional lain, bagaimana tugas hakim dalam penemuan hukum, perbedaan tugas hakim konstitusi dengan legislator serta perbedaan dengan hakim lainnya, serta sifat hukum publik hukum acara pengujian, apa akibat hukum putusan MK kaitannya ultra petita dan batas-batas kekuasaan MK.

KEDUDUKAN MK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN

MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan disamping MA dan peradilan di bawahnya (Pasal 24 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga). MK dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan, sehingga MK terkenal disebut the guardian of the constitution. Produk legislatif seburuk apapun sebelumnya tetap berlaku tanpa sama sekali terdapat lembaga yang bisa mengoreksi kecuali kesadaran pembentuknya sendiri yang merevisi atau mencabutnya.

Pemikiran sebelumnya hanya MPR yang berhak menguji UU disebabkan berlaku supremasi parlemen. Problemnya sebagaimana praktik ketatanegaraan MPR tidak pernah melaksanakannya, walaupun UU jelas-jelas dan terang benderang melawan konstitusi. Dalam konstitusi yang pernah berlaku selama ini menempatkan UU tidak dapat di ganggu gugat sebagaimana dalam Konstitusi RIS 1949 hanya UU negara bagian yang dapat diuji (Pasal 156). Begitu juga berdasarkan UUDS 1950 pembentuk UU adalah pelaksana kedaulatan rakyat yakni pemerintah dan DPR.[7]

Dalam menjalankan empat kewenangannya termasuk menguji UU terhadap UUD, MK melakukan penafsiran terhadap konstitusi, sebagai satu satunya lembaga tertinggi menafsirkan konstitusi, sehingga MK biasa disebut the Sole Interpreter of the Constitution. Sebagai penafsir tunggal konstitusi banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadap-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya di-review.

Apakah dengan demikian kedudukan MK lebih tinggi dari pada pembentuk UU? Pasca Perubahan UUD 1945 tidak ada lembaga tertinggi diatas lembaga lainnya sebagaimana dahulu MPR membawahkan lembaga tinggi negara lainnya. Sistem UUD 1945 pra-amandemen menganut pembagian kekuasaan (division of power) di mana kekuasaan yang dipegang oleh pelaksana kedaulatan rakyat (MPR) dibagikan kepada lembaga tinggi negara yakni presiden, DPR, DPA, BPK dan Mahkamah Agung (MA). Pasca amandemen pada dasarnya menganut pemisahan kekuasaan secara horisontal dimana kekuasaan yang satu tidak membawahkan kekuasaan lainnya. Kekuasaan satu mengimbangi kekuasaan lainnya dengan kewenangan masing-masing sesuai sistem UUD 1945.

MK DAN PENEMUAN HUKUM

Kelaziman dalam teori, badan legislatif tugasnya menciptakan hukum, sedangkan pengadilan menjalankan hukum dan kadang-kadang menemukan hukum yang sebenarnya pemisahan tidak mutlak benar.[8] Akan tetapi sebagaimana Wirjono semua doktrin menunjukkan relativitasnya. Begitu juga berdasarkan UUD, di samping MK menjalankan kewenangan konstitusional (asli) termasuk pengujian UU, di sisi lain berdasarkan UU MK diberikan kewenangan membentuk hukum dalam Peraturan Mahkamah Konstititusi (PMK) dan kewenangan administratif sebagaimana kekuasaan MA.

Ultra petita menjadi kontroversial di masyarakat disebabkan dalam ketentuan peraturan sendiri tidak ditentukan. Pendapat menentang karena belum ditegaskan dalam UU, menurut Moh. Mahfud MD yang menyatakan: “Sebenarnya kedua pihak yang berhadapan dalam kontroversi itu hanya mendasarkan pandangan dan argumennya menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut UU. UU tentang MK sama sekali tidak menyebutkan apakah putusan ultra petita itu dibolehkan atau tidak.” Dan pada bagian lain menyebutkan: “Dalam hukum, banyak segi yang tidak menyekat secara mutlaq berlakunya sesuatu hanya dalam satu bidang hukum tertentu. Bisa saja, apa yang berlaku dalam satu bidang hukum diberlakukan juga dalam bidang hukum lain asal diatur dalam UU.”[9]

Advokat Adnan Buyung Nasution tidak kalah memprotes, yaitu: “Arah kedua tentang berbagai keputusan MK yang ultra petita dan extra kontroversial menjadi pertanyaan siapa yang berhak melakukan koreksi terhadap putusan MK yang begitu arogan dan ambisius, melanggar doktrin dan tradisi hukum bahwa pengadilan di manapun dalam sistem negara hukum yang demokratis adalah tabu memberikan keputusan yang melebihi apa yang diminta ataupun dituntut, kecuali ada dasar-dasar hukum, moral, dan etika seperti dilakukan Prof. Asikin Kusumahatmadja…”.[10]

UUD 1945 sendiri beserta amandemen hanya mengatur ketentuan pokok yakni kedudukan dan kewenangannya, sedangkan mengenai hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK didelegasikan kepada UU. Hukum acara yang diatur dalam UU No. 24/2003 hanya memuat ketentuan umum beracara dan aturan khusus sesuai karakter masing-masing perkara. Ultra petita tidak digariskan boleh tidaknya dalam UU, namun ketentuan Pasal 86 UU MK memberi ruang bagi MK untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran tugas dan wewenangnya.

Peraturan MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang secara expressis verbis tidak menentukan soal ultra ultra petita. Ketentuan larangan memutus melebihi apa yang dituntut (petitum) hanya dapat ditemukan dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang merupakan hukum acara di pengadilan perdata di Indonesia. Persolannya apakah HIR berlaku bagi MK sebagai hukum acaranya?

Sesuai uraian kedudukan MK di atas sebagai penafsir tunggal dalam kekuasaan mengadili. Perbedaan MK dengan MA dalam pengujian konstitusional (constitutional review) batu ujinya adalah UUD (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga dan Pasal 45 ayat (1) UU MK).[11] Sedangkan MA dalam pengujian peraturan di bawah UU batu ujinya adalah UU (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga). Perbedaan batu uji dalam mengadili sehingga MA disebut the guardian of the law, serta pengujiannya terbatas legalitas peraturan (judicial review of legality of regulation).

Dengan demikian pendapat yang menyatakan MK tunduk kepada HIR justru merendahkan kedudukan MK yang di jamin konstitusi fungsinya menguji konstitusionalitas UU berdasarkan hukum acaranya sendiri. Terlebih lagi HIR, adalah produk kolonial sebagai hukum acara perdata di pengadilan yang berbeda. Lagipula MA ditegaskan kewenangannya hanya menguji peraturan di bawah UU, praktiknya dengan dasar urgensi dan kebutuhan yang mendesak dalam mengadili “menyingkirkan” atau “mengesampingkan” terhadap ketentuan perundangan-undangan dalam bentuk wet baik ketentuan BW maupun HIR.[12]

MK harus dipahami bukan sebagaimana peradilan khusus pada umumnya di lingkungan peradilan umum yang tunduk pada ketentuan tersendiri. Akan tetapi MK sejajar dengan MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di lingkungan peradilan umum dengan peradilan perdata dan peradilan pidana saja perbedaannya banyak yaitu mengenai pelaksanaan, penuntutan, alat-alat bukti, penarikan kembali perkara, kedudukan para pihak, dasar keputusan hakim, macam-macam hukuman dan lain sebagainya. Perbedaan asas-asas hukum dan karakter mempengaruhi bagaimana cara-cara mempertahankan hukumnya. Begitu juga MK menggunakan asas hukum acara lain dibenarkan sepanjang dibenarkan hukum dan sesuai fungsi pengujian itu sendiri sebagaimana pembahasan di bawah nanti membedakan sifat hukum, asas-asas dan karakter tersendiri.

Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 menentukan semua pengadilan termasuk MK di larang menolak perkara karena hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim wajib memeriksa dan mengadilinya. Seperti ketentuan sebelumnya, bahkan Pasal 22 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) yang copy Pasal 13 AB Belanda, seorang hakim yang menolak melakukan pengadilan dengan dalih tidak ada undang-undang, undang-undang tak jelas atau tak lengkap, dapat dituntut karena keengganan mengadili. Pada dasarnya asas ini timbul karena anggapan UU pasti lengkap dan jelas yang pasti tidak terjadi.

Dengan demikian hakim di larang menolak perkara. Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004). Mengadili menurut hukum sesuai negara hukum, bukan hanya peraturan tertulis akan tetapi hukum tidak tertulis. Artinya hakim tidak hanya “corong UU”, kalaupun sebagai mulut UU karena kebebasannya menemukan hukum (rechtsvinding) yang dianggap adil. Dalam tugas penerapan hukum, hakim harus menemukan hukum, jika tidak menemukan dari hukum tertulis harus mencari dari hukum tidak tertulis dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam rangka penemuan hukum oleh hakim termasuk hakim konstitusi adalah subyek penemuan hukum yang utama.

HAKIM KONSTITUSI DAN LEGISLATOR

Apakah ultra petita di MK telah memasuki ranah kekuasaan legislatif? Jawabannya tentu tidak, sebagaimana terurai di atas. Sangat tidak beralasan pihak-pihak yang mempersoalkan kekuasaan MK telah memasuki kekuasaan lain, sepanjang langkah MK masih sesuai UUD patut dibenarkan. Kekuasaan MK untuk mengatur (rule making) yang menyangkut hukum acara dan sebagainya, artinya MK produknya bukan hanya “vonis”, akan tetapi kekuasaan lain sepanjang dalam batas-batas tidak berlawanan dengan UUD 1945. Ajaran trias politika dengan pemisahan tegas tidak sepenuhnya sesuai dalam praktik termasuk Amerika Serikat sendiri.

Benar hanya Amerika Serikat pemisahan kekuasaan dalam arti materiil paling banyak dianut dalam teori dan praktik dibandingkan Konstitusi Inggris dan Uni Soviet dengan menggunakan teori Prof. Jennings.[13] Sebagaimana Inggris dan Amerika Serikat tidak dapat menyatakan pengaruhnya yang langsung terhadap kekuasaan legislatif. Artinya hubungan kekuasaannya sebatas fungsinya. Justru pemisahan kekuasaan dengan prinsip checks and balances menghendaki saling mengoreksi. Semuanya harus dikembalikan kepada UUD bagaimana mengatur tiga kekuasaan utama yakni kekuasaan kehakiman, legislatif dan eksekutif. Sebagaimana fungsi menguji tidak harus dipahami sebagai bentuk campur tangan atau intervensi kekuasaan pengadilan kepada kekuasaan lainnya.

Yang harus dipikirkan apakah MK harus bertindak aktif untuk menjaga putusannya. Sebab kasus Putusan MK tanggal 21 Desember 2004 mengenai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menjadi bahan pertanyaan kepada Presiden Yudhoyono atas kebijakannya menaikkan BBM lewat Perpres No. 55 Tahun 2005. Apakah ini bentuk mencampuri ranah eksekutif? Begitu juga kaitannya dengan pertimbangan/rekomendasi yang meminta ini dan itu terhadap kekuasaan lain? Pertimbangan yang menunda kekuatan berlakunya ketentuan Pasal UU KPK di luar apa yang diminta apakah termasuk intervensi legislatif?

Memang pengujian UU berpengaruh terhadap proses politik. Jauh hari Oemar Seno Adji mengkhawatirkan akan terjadi friksi-friksi politik, digambarkannya pengalaman di Amerika Serikat menjadikan MA sebagai the supreme court becomes a super legislative, yang berarti membuat peraturan (jurisprudentiele wetgeving). Akan tetapi menurut Levy kritik terhadap praktik judicial review bukan karena peranan politiknya, akan tetapi lebih kepada ungkapan berlebihan terhadap judicial supremacy atau government by judiciary. Menurutnya judicial review tidak akan membuat MA aktif membuat peraturan, karena putusan MA juga tergantung dari dua kekuasaan tersebut, kata akhir tetap di tangan mereka.[14]

Sepanjang MK membuat aturan yang didelegasikan oleh UU dapat dipertanggungjawabkan sebagai kewenangan asli dari UU. Pertimbangan hukum yang meminta legislatif agar menyesuaikan program legislasinya masih dalam batas-batas kontrol agar tidak terjadi lagi UU yang dinyatakan tidak mengikat. Kaitannya dengan putusan ultra petita di mana MK meminta untuk membentuk UU Pengadilan Tipikor kepada legislator dengan menunda kekuatan berlakunya pada dasarnya MK telah mengesampingkan ketentuan Pasal 58 UU MK sendiri, walaupun tidak secara tegas menyatakannya. Karena berdasarkan Pasal 58 UU MK dengan dinyatakan bertentangan, maka UU tidak memiliki kekuatan hukum berlaku. Sebaliknya sebelum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka UU yang diuji tetap berlaku.

Dengan fungsi MK membuat peraturan (rule making) dalam produk PMK serta mengatur administrasi peradilannya sendiri pada dasarnya tidak membuatnya menjadi legislator dengan UU yang berlaku umum. Tidak ada pengurangan dan penggantian kekuasaan DPR dan presiden dalam membentuk UU yang berlaku umum di masyarakat. Justru MK diberi kewenangan asli dari UUD 1945 menyatakan UU yang inkonstitusional tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam kekuasaan mengadili (judicial), tugas hakim konstitusi tidak mengadili menurut undang-undang sebagaimana ketentuan kolonial Pasal 20 AB, akan tetapi mengadili menurut hukum dan MK merupakan satu-satunya yang berhak menafsirkan konstitusi dalam menguji UU.

Penting penulis kutip sebagaimana Wirjono Prodjodikoro menyatakan kaitannya batas kekuasaan yudisial dan legislatif: “Putusan-putusan Hakim oleh Allen digambarkan pula sebagai tindakan yang pada hakekatnya bersifat positif, oleh karena menunjukkan suatu peraturan hukum tak tertulis, sedang pekerjaan pembentuk undang-undang (legislation) digambarkan sebagai tindakan yang pada hakekatnya bersifat negatif, yaitu menjadikan atau hanya mengubah peraturan tertentu dari Hukum tak-tertulis yang berlaku”.[15]

HAKIM KONSTITUSI DAN HAKIM LAINNYA

Ada perbedaan yang mendasar mengenai tugas hakim konstitusi dan hakim lainnya di lingkungan MA dan peradilan di bawahnya, meskipun tugas pokoknya sama-sama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam perkara perdata, pidana atau administrasi negara yang pertama-tama dilakukan hakim harus mengkonstatir kebenaran peristiwa yang diperselisihkan. Memastikan kebenaran peristiwa harus menggunakan sarana dan alat-alat yang ada melalui pembuktian di persidangan. Sehingga pemeriksaan pengadilan tingkat pertama hal ini yang harus dilakukan. Pengetahuan hukum pembuktian sangat penting untuk memastikan kebenaran peristiwa yang diajukan.

Lantas hakim mengkualifikasi peristiwa yang berarti menilai peristiwa yang benar-benar terjadi untuk menemukan hukumnya. Untuk menemukan hukum sering hakim menerapkan hukum yang ada. Dan tahap inilah bisa peraturan tidak jelas dan tegas, ada pertentangan hukum bahkan tidak ada peraturan untuk menilai peristiwa yang konstatir. Baru setelah dua tahapan ini hakim mengkonstituir atau memberikan konstitusinya. Ini artinya hakim menetapkan hukumnya atas perkara untuk keadilan. Hakim dalam mengadili suatu perkara, maka telah menentukan hukumnya in concreto bagi peristiwa tersebut.

Dalam perkara pengujian formil UU (pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945) hampir sama seperti hakim di lingkungan MA dan peradilan di bawahnya dengan langkah-langkah di atas. Akan tetapi pengujian materiil (materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945) adalah mengadili pokok persoalan apakah benar terdapat konflik norma hukum dan hakim konstitusi bertugas menyelesaikan konflik norma hukum tersebut.

Pokok permohonan pengujian materiil UU justru materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD di samping sebelumnya pemohon menguraikan kompetensi MK dan kedudukan hukum pemohon (legal standing). Untuk memudahkan tugas hakim dalam pemeriksaan pokok perkara kejelasan dan kelengkapan harus sudah selesai pada pemeriksaan pendahuluan dengan nasihat panel hakim (sekurang-kurangnya tiga hakim).

Dalam pemeriksaan perkara di persidangan di MK menurut penulis tugas hakim pertama-tama adalah memastikan hal-hal pokok yang diminta untuk diputus, baik berdasarkan dasar atau alasan-alasan permohonan maupun materi muatan yang dimohonkan diuji. Karena bisa terjadi pokok tuntutan (petitum) dengan dasar permohonan (posita) tidak berkesesuaian seperti terjadi dalam kasus pengujian UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK. Sebuah gugatan harus jelas dan lengkap baik dasar gugatannya maupun pokok tuntutannya (petitum) sebelum diajukan karena jika saling bertentangan atau menyimpang sebagian atau seluruhnya, seharusnya dinyatakan tidak diterima.

Setelah melalui tahapan itu, kebenaran dasar permohonan harus ditentukan melalui proses pembuktian beradasarkan alat-alat bukti. Saat menilai norma-norma berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak atau oleh MK, maka hakim konstitusi menerapkan hukum dengan menemukan hukum baik berdasarkan sumber hukum formal maupun non-formal dengan metode interpretasi dan kemudian menerapkan kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan kepada perkara yang akan diputus.

Penyelesaian konflik norma hukum dengan pembatalan (invalidation), sesuai tahapan-tahapan analisis hukum menurut Philipus Mandiri Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,[16] tahapan yang terpenting bagi hakim konstitusi menurut penulis adalah penemuan hukum dan penerapan hukum. Dalam penemuan hukum yaitu langkah pertama penelusuran peraturan perundang-undangan dan langkah kedua mengidentifikasi norma serta langkah ketiga memahami konsep norma (conceptual approach) dengan teknik interpretasi dan konstruksi hukum. Setelah menemukan norma konkrit baru langkah penerapan hukum dilakukan.

Doktrin pembuktian dalam peradilan perdata jelas tidak berlaku. Sebagaimana terurai di atas, hakim konstitusi dalam memeriksa substansi permohonan menyangkut pemeriksaan norma hukum yang yang abstrak dan umum. Sehingga maksud dan tujuan dibentuknya UU dengan penafsiran teleologis sangat penting dan keterangan pembentuk UU diperlukan dalam pemeriksaan. Yang pasti dalam rangka penafsiran konstitusi tidak boleh membuat konstitusi baru sebagaimana yang dilakukan MPR dengan Tap MPR. Penggunaan interpretasi harus cermat dan tidak boleh berubah-ubah dengan menggali original intent dari UUD 1945 untuk menguji sah berlakunya UU.

Kaitannya dengan ultra petita, tugas hakim MK sangat berbeda dengan hakim lainnya meskipun sama-sama menerapkan hukum dengan metode interpretasi. Yang dilakukan MK menemukan adanya pertentangan hukum atau tidak baik melalui penafsiran objek yang diuji (UU) dengan dasar pengujian UUD 1945 dengan memahami konsepnya. Untuk memahami norma hukum baik dalam satu ayat, pasal, dan/atau bagian UU tidak dapat dilepaskan dari kesatuan sistem hukum khususnya materi hukum yang sama atau saling terkait. Sehingga jika hakim hanya terpaku kepada petitum justru menjauhkan MK dari putusan yang sesuai UUD 1945. Karena tujuan pengujian konstitusionalitas sebagaimana merurut Usep Ranawijaya menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam negara.[17] Jika ultra petita di larang di MK, justru bukan kesatuan yang terjadi akan tetapi kekacauan sistem hukum keseluruhan yang akibatnya ketidakpastian hukum.

SIFAT HUKUM PUBLIK HUKUM ACARA PENGUJIAN UU

Hakim menguji konstitusionalitas UU jelas bersifat hukum publik. Meskipun objek pengujiannya hukum perdata yaitu peraturan-peraturan hukum yang objeknya kepentingan-kepentingan khusus dan soal akan dipertahankan atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan. Misalkan pengujian UU Perkawinan jika terdapat konflik norma dan dimintakan pengujian kepada MK, mengenai subtansi putusannya harus mempertimbangkan UU Perkawinan yang bersifat hukum perdata. Akan tetapi bagaimana hakim MK harus menjalankan dan menegakkan pengujian adalah bersifat hukum publik.

L.J. van Apeldoorn menyatakan sikap hakim perdata “tidak berbuat apa-apa” disebabkan karena: Pertama, inisiatif untuk mengadakan acara perdata adalah perorarangan, tidak hakim atau badan pemerintah lain. Kedua, para pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah dimulainya, sebelum hakim memberikan keputusan (Pasal 227 B.Rv). Ketiga, luas dari pertikaian yang diajukan pada pertimbangan hakim tergantung pada pihak-pihak. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur). Ia hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta. Keempat, jika salah satu pihak membenarkan pihak lain, hakim tidak perlu membuktikannya lagi. Kelima, hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah decisoir yang dilakukan. Hakim harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana mencari kebenaran materiil.[18]

Asas hakim di atas atau istilah Sudikno Mertokusumo “hakim pasif” mengandung konsekuensi asas beracara lainnya. Asas ini harus dipisahkan dengan kewajiban hakim aktif sesuai UU. Arti hakim tidak berbuat apa-apa harus diartikan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasanya ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan di larang menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, Pala 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg).

Pengujian UU dapat berlangsung jika ada permohonan sebagaimana dalam hukum acara perdata berlaku hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya: iudex ne procedat ex officio (lihat Pasal 118 HIR, 142 Rbg). Sekali perkara diajukan hakim tidak boleh menolaknya karena tidak ada hukumnya. Larangan hakim menolak perkara dengan anggapan hakim tahu hukumnya (ius curia novit).[19]

Artinya sifat hukum privat lebih menonjol dari pada hukum publik di peradilan perdata. Sedangkan perkara pengujian konstitusional, mekanisme untuk menjawab apakah hakim harus menerapkan UU walaupun menurut anggapannya bertentangan atau berlawanan dengan UUD lebih bersifat hukum publik. Sehingga pengujian konstitusional hal yang tidak terhindarkan, sehingga fungsi pengujian yang dibayangkan menurut Hans Kelsen, MK sebagai a negative legislator berlaku di Indonesia.[20]

Dengan sifat hukum publik hukum acara pengujian UU maka yang dilindungi tidak hanya pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak kalah penting di luar para pihak, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Artinya lebih luas dari yang dilindungai hukum acara pidana maupun administrasi negara. Karena pentingnya UU yang menjadi objek perkara, tidak hanya ditetapkan presiden tetapi memerlukan persetujuan perwakilan rakyat. UU sendiri berlaku terus menerus sebelum dicabut oleh pembentuknya sendiri atau oleh MK.

Hak perseorangan dalam hukum perdata sangat dilindungi, sampai-sampai putusan pengadilan yang inkracht mengandung ultra petita dapat dibatalkan MA dengan upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA). Upaya hukum kasasi juga memungkinkan dapat menjadi alasan untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” (Pasal 30 UU MA).

Menurut penulis perbedaan hukum acara perdata dengan pengujian sangat mendasar. Asas-asas hukum acara lain dapat digunakan di MK sepanjang sesuai dengan hukum pengujian UU menurut sistem UUD 1945. Anggapan dalam hukum acara perdata di larang selama ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena dalam praktik pengadilan (jurisprudensi MA) larangan hakim memutuskan melebihi yang diminta mengalami pergeseran mengarah kepada diijinkan dengan tetap menggunakan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertimbangan hukum MA memutus mengandung ultra petita dengan alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Kedua, hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara. Ketiga, dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita (putusan MARI No. 556K/Sip/1971; putusan MARI No. 425.K/Sip/1975). Keempat, mengenai ganti rugi hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya jumlah yang harus dibayar, meskipun penggugat mutlak menuntut sejumlah itu. Kelima, putusan berdasarkan petitum subsidair meminta keadilan hingga tidak terikat dengan petitum primair dibenarkan karena lebih diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair (putusan MARI No. 140.K/Sip/1971).[21]

Pandangan umum masih menganggap larangan ultra petita karena memang perkara perdata kepentingan para pihak yang menentukan arah pemeriksaan hakim. Banyak segi bidang lain yang bisa dan tidak bisa diterapkan di MK. Sehingga perkara pengujian UU tidak bersifat contentious berkenaan dengan pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana peradilan perdata, menyangkut kepentingan publik sehingga tidak sepantasnya disamakan hukum acara pengadilan lain dengan asas dan karakternya sendiri.

Praktik pengujian satu pasal tidak dapat dilepaskan dari pasal lain sebagai suatu kesatuan sistem UU. Apalagi pasal yang dimohonkan merupakan paradigma, asas dan dasar bagi berlakunya pasal lain dalam UU secara keseluruhan. Sehingga hakim bersifat aktif tidak terhindarkan dan tidak menggantungkan dari para pihak. Jika hakim konstitusi menguji sebatas yang dimohonkan, maka fungsi MK sebagai penafsir konstitusi tidak berjalan dan justru banyak terjadi kekacauan hukum di masyarakat, apalagi pengujian pasal soal eksistensi lembaga negara. Mengadili satu pasal tidak dapat dipahami dengan menutup mata pasal lain dalam satu kesatuan. Menguji secara keseluruhan untuk menemukan konsepnya adalah suatu hal yang justru harus dilakukan.

Kritik para pihak bahwa putusan MK menyalahi doktrin larangan ultra petita semata-mata pengaruh khasanah bidang hukum perdata dan pidana yang mengakar kuat di kalangan hukum. MK sebagai lembaga baru hampir belum dikenal di masyarakat kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan serta akibat hukum dari putusannya bagi kepentingan publik. Tidak salah untuk membedakan hakim konstitusi dan hakim lainnya, Jimly Asshiddiqie menyatakan MK mengadili dalam rangka policy making, kalau ada policy making yang dituangkan dalam UU inkonstitusional, maka wajib dibatalkan. Hal ini membedakan dengan MA dan peradilan di bawahnya mengadili masalah hukum yang timbul dalam rangka melaksanakan kebijakan (policy executing).[22]

AKIBAT HUKUM PUTUSAN INKONSTITUSIONAL

Pasal 47 UU MK menyebutkan: ”Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum” dan Pasal 58 UU MK: “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sehingga selama belum diucapkan dalam sidang pleno, UU masih memiliki kekuatan berlaku.

Sifat hukum publik hukum acara pengujian UU yang dilakukan MK berakibat hukum putusan MK berbeda dengan hukum acara perdata atau hukum acara lain. Perbedaan prinsip akibat pengujian UU sebagai berikut: Pertama, akibat hukum pengujian bersifat erga omnes, oleh karena dasar hukum acara pengujian UU adalah menyangkut kepentingan umum. Berbeda dengan putusan pengadilan hanya mengikat para pihak, dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal ps. 1917 BW). Model pengujian konstitusional ala Austria (continental model) segala putusan MK berkekuatan erga omnes yang bersifat mutlak berdasarkan prinsip kewenanangan mutlak yang diberikan kepadanya oleh UUD (the absolute authority of the institution).[23]

Putusan MK model Austria berlaku untuk pihak lain di luar berperkara yang berkedudukan sama di masa akan datang (similarly situated in the future), dan UU yang inkonstitusional tidak berlaku untuk semua orang, dan peraturan yang lama berlaku kembali kecuali diputuskan lain oleh MK. Sistem ini diterapkan juga oleh Itali, Jerman dan sejumlah negara lainnya.[24]

Di inggris sekalipun yang tidak mengenal judicial review, pernah upaya preventif dilakukan secara terpusat oleh MA melalui fungsi konsultasi atas permintaan parlemen atau pihak-pihak yang memerlukan (preventive a priori review) juga bersifat mutlaq sebagai suatu orga omnes.[25] Putusan MA meskipun hanya mengikat para pihak dalam perkara, akan tetapi oleh karena prinsip stare decisis putusan judicial review mengikat pula semua pengadilan di bawahnya (binding authority). Sehingga dengan prinsip ini pada dasarnya putusan di perluas jangkauan mengikatnya tidak hanya yang berperkara.[26]

Kedua, putusan MK memiliki kekuatan berlaku ke depan sejak diucapkan (prospective) dan tidak berlaku surut ke belakang (retroactive). Hampir semua bidang hukum menganggap putusan pengadilan berlaku ke depan termasuk di MK dalam pengaturan maupun praktik yang dilaksanakannya. Akan tetapi di negara-negara lain tidak sebagaimana yang berlaku sekarang di Indonesia.

Di negara-negara lain, Austria, Konstitusi Turki tahun 1961, Konstitusi Yugoslavia tahun 1963, serta MK Jerman dan Itali berkuasa memutuskan berlaku surut untuk waktu tertentu. Bahkan, di Pengadilan Konstitusi federal Yugoslavia, di samping berlaku surut, UU yang dinyatakan inkonstitusional dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila tidak ada tindakan parlemen dalam waktu yang ditentukan yaitu 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan UU negara bagian dengan Konstitusi Fedaral.[27]

Model Yugoslavia ini sebagaimana dipraktikkan MK-RI dalam membuat keputusan menangguhkan UU tidak mempunyai kekuatan mengikatnya sampai 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan, walaupun UU ditetapkan inkonstitusional. Walapun putusan tidak berlaku surut (retroactive), akan tetapi praktik MK menangguhkan berlakunya UU belum dikenal dalam peraturan yang berlaku. Terlepas dari dibenarkan atau tidak, MK telah memutuskan permohonan pengujian lebih dari pada yang dimohonkan.

Ketiga, terikatnya semua orang terhadap putusan MK sebagaimana ketentuan hukum acara perdata mengandung arti positif dan negatif. Mengandung arti positif berarti semua orang harus menganggap putusan tersebut benar (res judicata pro veritate habetur). Dalam arti negatif dari pada kekuatan mengikat ialah hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya mengenai perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai kekuatan hukum; Nebis in idem (Pasal 134 Rv). Asas ini juga berlaku sebegaimana Pasal 60 UU MK yang menyatakan: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”.

Akan tetapi Pasal 42 ayat (2) PMK menentukan pengecualian Pasal 60 UU MK di atas yaitu: “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”. Asas नेbis in idem dalam jurisprudensi MA jelas berbeda pengertiannya dengan ketentuan PMK ini.

Keempat, dengan diucapkan putusan maka berkekuatan hukum yang pasti atau tetap (kracht van gewijsde) tidak ada upaya hukum apapun untuk keberatan (Pasal 10 ayat (1) UU MK). Putusan final dan satu-satunya membedakan dengan putusan peradilan lainnya.

Kelima, akibat hukum putusan MK terhadap ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan lain terkait dengan UU yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dan terhadap perkara yang berlangsung baik dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan dan proses lainnya tidak ditentukan baik dalam UU MK ataupun PMK. Pasal 55 UU MK hanya menentukan: “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstititusi”.

Mengenai akibat hukum bagi UU lain dengan materi muatan juga tidak diatur. Akan tetapi masalahnya sebagaimana sistem perundang-undangan jika peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidak mengurangi kekuatan berlaku karena belum ada proses pencabutan, karena tidak dikenal putusan batal demi hukum (nietig van rechtwege). Sehingga proses pencabutan untuk tertib hukum sangat penting. Sehingga jika ini terjadi, lembaga pembentuk UU harus segera mengatur hal baru atau secara tegas mencabutnya UU berdasarkan putusan MK yang dijatuhkan.

Dalam proses pengujian sebelum putusan, MK tidak diberikan kewenangan perihal menghentikan atau menunda pemeriksaan sebelum perkara diputuskan. Dalam PMK hanya ditentukan tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan undang-undang yang diduga berkait dengan suatu tindak pidana (Pasal 16).

Masalahnya bagaimana jika pembentuk UU tidak melakukannya perubahan atau pencabutan? Apakah harus melalui pengajuan kembali dengan materi sama? Proses penghentian atau penangguhan perkara kedepan perlu diatur sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pasal yang ternyata diputuskan inkonstitusional. Keterkaitan materi muatan dalam satu UU atau UU lain seharusnya diantisipasi MK pada pemeriksaan pendahuluan dan saat proses mengadili perkara tersebut. Sehingga ketidakpastian tidak terjadi dan membuang-buang waktu. Begitu juga pemohon pengujian harus lebih teliti menginventarisir ayat, pasal dan/ atau bagian dalam UU atau UU lain yang terkait objek pengujian yang akan diajukan ke MK.

“ULTRA PETITA” DAN BATAS-BATAS KEKUASAAN MK

Bukan berarti MK kekuasaannya “tanpa batas”, sebagaimana praktik MPR berdasar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen.[28] Pasal 24C UUD 1945 telah membatasi kekuasaan MK. Kewenangan mengatur (regeling) tetap merupakan domain legislatif berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai hak eksklusif wakil-wakil rakyat yang berdaulat untuk membatasi seseorang (presumption of liberty of the souvereign people). Kekuasaan lain dapat mengatur sepanjang atas mandatnya. Selain vonis yang dijatuhkan, MK juga berkuasa dalam regulasi (judicial legislation) sebagaimana MA.

UU MK menegaskan jika materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU inkonstitusional, MK hanya dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (not legally binding). MK tidak dapat membatalkan berlakunya UU (vernietigingsrecht) dan begitu juga tidak dapat merubah rumusan redaksi ayat, pasal atau bagian UU, apalagi memproduksi UU. Artinya hukum acara masih dalam batas, karena tidak memasuki ranah legislatif.

Kekuasaan MK terbatas sesuai kedudukan dan fungsinya. Hubungannya dengan kekuasaan lain diikat prinsip checks and balances. Diterimanya ultra petita di MK pertimbangan hukumnya seharusnya ditindaklanjuti DPR dan presiden menegaskannya dalam produk UU. Pembentukan UU tidak selayaknya mengkerdilkan kewenanganya sebagai lembaga penjaga konstitusi. MK berhak menunjuk hukum yang benar sesuai UUD 1945 dalam kasus yang ditanganinya, seperti MA menyisihkan atau menyingkirkan peraturan (to set aside) yang inkonstitusional sebagai inhaerent aan de rechterlijke werkzaamheid (tak terpisahkan dari karya hakim).

Sumber-sumber hukum pada umumnya khususnya sumber hukum tata negara menjadi tempat di mana hakim menguji konstitusionalitas UU. Tidak kalah penting diwaspadai menurut KC Wheare konstitusi dapat berubah berdasarkan empat macam cara di antaranya melalui penafsiran secara hukum (judicial interpretation). Perubahan ini dapat berarti merubah arti pada kata dan istilah yang digunakan di dalamnya. Kadang kala kata-kata dalam konstitusi tidak begitu jelas (vague) atau bermakna ganda. Sehingga pandangan-pandangan serta pemikirannya menentukan dalam penafsirannya. MA Amerika Serikat memiliki peranan penting menentukan dalam penyesuaian konstitusinya pada masyarakat baru yang lebih kompleks.[29]

Dengan demikian MK menafsirkan konstitusi tidak dibenarkan sampai membawa konstitusi menjadi lain atau menjadi konstitusi baru. Karena perubahan konstitusi merupakan kewenangan legislatif yakni MPR melalui perubahan formal. Berkaitan dengan belum diatur ketentuan hukum acara secara terperinci termasuk ultra petita, MK berhak mengatur penjabaran dalam PMK dan dalam perjalanan menemukan hukumnya dalam kekuasaan mengadili. Batasan yang dibenarkan dalam memutuskan tetap berlandaskan hukum acara tertulis dengan sifat hukum, asas-asas hukum, karakteristik yang membedakan hukum acara pengujian UU dengan yang lain. Batasan-batasan yang dibenarkan seharusnya dirumuskan dalam UU MK dengan revisi UU MK putusan mengandung ultra petita diperkenankan.

Jika lembaga legislatif lamban mengaturnya, produk-produk hukum putusan MK dalam pertimbangan hukumnya harus dituangkan dalam PMK terlebih dahulu. Pertimbangan menunda berlaku tidak mengikatnya UU KPK walaupun mengandung ultra petita dengan dasar “kekacauan dan ketidakpastian hukum serta menyediakan proses peralihan yang mulus terbentuknya aturan ke depan” seharusnya nanti MK konsisten untuk perkara yang sama pada masa-masa mendatang. Penemuan hukum ini selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk UU atau dalam PMK.

KESIMPULAN

Dalam beberapa putusannya MK telah memutuskan melebihi dari yang dimohonkan (ultra petita) sehingga dapat dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu: Pertama, MK dalam menetapkan inkonstitusional pasal yang merupakan jantung UU dan sebagai dasar operasionalisasi pasal-pasal lain (bagian atau seluruh pasal UU) MK menyatakan tidak mengikat bagian atau UU secara keseluruhan. Kedua, termasuk jika bagian dalam pasal yang diuji inkonstitusional, maka diputuskan bagian lain dalam pasal tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiga, MK menyatakan menunda tidak berlakunya UU yang dinyatakan inkonstitusional meskipun dalam permohonan tidak diminta.

Belum diatur ketentuan ultra petita baik dalam UUD 1945 maupun UU MK serta PMK dalam kekuasaannya mengadili menurut hukum harus ditemukan hakim hukumnya. Kewajiban hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena pengadilan tidak boleh menolak perkara. MK harus menemukan hukumnya utamanya dari hukum tertulis atau hukum tidak tertulis sesuai dan tidak berlawanan dengan UUD 1945.

Kedudukan MK dalam struktur ketatanegaraan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sejajar dengan MA. Batu uji dalam menguji adalah UUD 1945, sehingga MK satu-satunya lembaga penjaga dan penafsir konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi tidak selayaknya menggunakan asas yang berlaku di peradilan perdata atau peradilan lainnya yang tidak sesuai dengan kedudukan, sifat dan karakter hukum acara pengujian untuk menjaga kesatuan sistem hukum dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.

Ultra petita sangat sesuai sifat hukum publik hukum acara pengujian UU. Dengan pengujian UU, hakim tidak dapat menggunakan asas tidak berbuat apa-apa atau hakim pasif dalam hukum acara perdata. Pengujian UU adalah mengenai konflik norma hukum antara UU dengan UUD 1945. Tugas hakim sangat berbeda, baik dengan legislator maupun hakim lainnya yang mengadili kasus konkrit. Tugas hakim konstitusi berbeda jauh dengan hakim lainnya dalam pemeriksaan, objeknya maupun dasar konstitusional yang digunakan serta kepentingan umum yang dilindungi.

Pemisahan tegas antarkekuasaan tidak sejalan untuk kepentingan publik. Kekuasaan kehakiman tidak hanya memproduk vonis, akan tetapi juga peraturan dan menemukan hukum dalam kekuasaan mengadilinya. Berbeda dengan hakim lain, apalagi dalam hukum perdata yaitu peraturan-peraturan hukum yang objeknya kepentingan-kepentingan khusus dan soal akan dipertahankan atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan.

Sifat hukum publik berakibat putusan yaitu: Pertama, putusan bersifat erga omnes. Kedua, putusan MK berlaku kedepan (prospective), bahkan di negara-negara lain banyak yang berlaku surut (retroactive) yang belum dikenal. Ketiga, semua orang harus menganggap putusan tersebut benar (res judicata pro veritate habetur) dan berlaku nebis in idem dengan dapat dimohonkan kembali dengan pengecualian syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Keempat, sejak diucapkan memiliki kekuatan hukum pasti (inkracht van gewijsde) dan tidak ada upaya hukum apapun. Kelima, akibat putusan terhadap UU lain yang materi muatannya sama atau perkara yang menggunakan pasal yang diperkarakan belum diatur, termasuk penangguhan atau penghentian perkara sebelum pengujian diputuskan.

Akan tetapi kekuasaan MK tidak tak terbatas sebagaimana praktik MPR sebagai lembaga penafsir konstitusi dengan merubah UUD 1945 menggunakan Tap MPR. Kekuasaan MK terbatas sesuai wewenang asli yang ditentukan dalam konstitusi. MK tidak dibenarkan merubah terlalu jauh UUD 1945 atau membuat konstitusi menjadi baru melalui penafsiran. Kekuasaan MK untuk mengatur terbatas sebagaimana yang didelegasikan oleh pembentuk UU. Dalam kekuasaan mengadilinya MK harus menggunakan sumber-sumber hukum pada umumnya khususnya sumber hukum tata negara.

Dengan dianut ultra petita di MK seharusnya diikuti perumusan UU untuk mengaturnya lebih terperinci berpedoman pertimbangan hukum yang beralasan. Apabila pembentuk UU lamban meyusun penjabaran hukum acara pengujian UU secara terperinci sesuai kedudukan, sifat, karakter dan asas-asas dalam PMK dan kekuasaan mengadili menurut hukum hakim harus menemukan hukum acara yang tepat untuk melaksanakan pengujian UU.

DAFTARPUSTAKA

BUKU-BUKU
Apeldoorn, L.J. Van, 2001. Pengantar Ilmu Hukum, (terjemahan Oetarid Sadino), Cetakan Kedua puluh sembilan, Jakarta: Pradnya Paramita.
Asshiddiqie, Jimly, 2006. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
Hadjon, Philipus M., dan Djatmiati, Tatiek Sri., 2005. Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
I. Rubini, dkk., 1982. Hukum Acara Perdata Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (1955-1975), Bandung: Alumni.
Kansil, 1976. Kedudukan dan Ketetapan MPR Lembaga Tertinggi Negara, Jakarta: Pradnya Paramita.
Martosoewignyo, Sri Soemantri, 1979. Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Bandung: Penerbit Alumni.
Mertokusumo, Sudikno, 1988. Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty.
Prodjodikoro, Wirjono, 1983. Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Cetakan Kelima, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
Ranawijaya, Usep, 1983. Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ranuhandoko, I.P.M, 2000. Terminologi Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
R. Soeparmono, 2000. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung: Mandar Maju.
R. Soepomo, tanpa tahun. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbitan Noordhoof-Kolff N.V.
Subagio, Mas, 1983. Lembaran Negara Republik Indonesia Sebagai Tempat Pengundangan Dalam Kenyataan, Bandung: Penerbit Alumni.
Subekti, 1981. Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Alumni.
Suny, Ismail, 1985. Pembagian Kekuasaan Negara Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tatanegara Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet dan Indonesia, Jakarta: Aksara Baru.

SKRIPSI, JURNAL DAN ARTIKEL
Attamimi, A. Hamid S, “Majelis Permusyawaratan Rakyat Bukan Lembaga Perwakilan”, Suara Pembaruan, 14 September 1992.
Djunaedi, Eddy, “Judicial Review di Beberapa Negara Suatu Kajian Perbandingan”, Varia Peradilan, Tahun XV No. 172 Januari 2000.
Hadjon, Philipus M, “Wewenang Mahkamah Agung Menguji (In) Konstitusionalitas Undang-Undang (Suatu Analisis atas Memorandum IKAHI tanggal 23 Oktober 1966)”, Jurnal Yuridika, No.5 dan 6 Tahun XI, Sept-Des 1996.
Huda, Miftakhul, 2001. Hak Uji Materiil Undang-Undang (Analisis Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/२०००, Surabaya: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Mahfud MD, Moh. “Mendudukkan soal “Ultra Petita”, Kompas, 5 Pebruari 2007.
Nasution, Adnan Buyung. ”Quo Vadis Hukum dan Peradilan di Indonesia”, Kompas, 22 Desember 2006.
Suara Karya, “Hakim boleh Memutus di luar Permohonan”, 12 Januari 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I, Amandemen II, Amandemen III dan Amandemen IV.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kostitusi.
Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Peraturan MK No.06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN RISALAH
MKRI, Putusan perkara No.001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004.
MKRI, Putusan perkara No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.
MKRI, Putusan perkara No.005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006.
MKRI, Putusan perkara No.006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006.
MKRI, Putusan perkara No.012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006.
MKRI, Risalah Sidang Perkara No.12/PUU-IV/2006, No.016/PUU-IV/2006 danNo.019/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap UUD 1945 Acara Mendengar Keterangan Pemerintah, Ahli dari Pemohon dan Ahli dari Pihak Terkait (KPK) (IV), Jakarta, Selasa, 21 November 2006.
[1] I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 200), Hlm.522.
[2] Philipus Mandiri Hadjon, “Wewenang Mahkamah Agung Menguji (In) Konstitusionalitas Undang-Undang (Suatu Analisis atas Memorandum IKAHI tanggal 23 Oktober 1966)”, Jurnal Yuridika, No. 5 dan 6 Tahun XI, Sept-Des 1996, hlm. 32.
[3] Secara lengkap kelemahan konsep dan problem pelaksanaannya dapat dibaca dalam skripsi penulis tahun 2001, Miftakhul Huda, Hak Uji Materiil Undang-Undang (Analisis Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000), (Surabaya: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2001).
[4] Hasil peninjauan UU yang dilakukan Presiden dan DPR dikeluarkannya 4 (empat) buah UU yaitu: (1) UU No. 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai PENPRES dan PERPRES RI; (2) UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai PENPRES dan PERPRES sebagai undang-undang; (3) UU No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai UU dan PERPU; (4) UU No. 7 Tahun 1969 tentang Penetapan berbagai PERPU menjadi undang-undang, Kansil, Kedudukan dan Ketetapan MPR Lembaga Tertinggi Negara, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 58-59; Lihat juga buku Mas Subagio, Lembaran Negara Republik Indonesia Sebagai Tempat Pengundangan dalam Kenyataan, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 157-161.
[5] “Hakim boleh Memutus di luar Permohonan”, Suara Karya, 12 Januari 2007
[6] Pada dasarnya pemohon meminta pengujian Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal, Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 3 (sepanjang kata dapat) dan ancaman pidananya sama baik yang merugikan negara atau tidak, serta pengujian terhadap percobaan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
[7] Dalam jawaban Pemerintah RIS atas laporan Panitya Pelapor DPR tanggal 3 Agustus 1950, dikatakan bahwa maksud pernyataan tersebut ialah, bahwa dalam melakukan pemerintahan dan perundang-undangan negara, pemerintah dan DPR kerja bersama-sama untuk melaksanakan kemauan rakyat. R. Soepomo, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbitan Noordhoof-Kolff N.V.tanpa tahun), hlm.15.
[8] Lihat, Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Cetakan Kelima, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1983), hlm. 90.
[9] Moh Mahfud MD, “Mendudukkan soal Ultra Petita”, Kompas, 5 Pebruari 2007.
[10] Adnan Buyung Nasution, “Quo Vadis Hukum dan Peradilan di Indonesia”, Kompas, 22 Desember 2006.
[11] UUD 1945 terdiri dari atas Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan Perubahan Keempat)
[12] Lihat, R. Subekti, Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 33-35.
[13] Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tatanegara Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet dan Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 20.
[14] Miftakhul Huda, op. cit., hlm. 118.
[15] Wirjono Prodjodikoro, op. cit. hlm. 89.
[16] Philipus M Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 42-44.
[17] Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 190.
[18] L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sadino), cetakan kedua puluh sembilan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 250-252.
[19] Sudikno Mertokusumo, op. cit., hlm. 9.
[20] Lihat buku Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 95-96.
[21] R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.148-149; I. Rubini, dkk, Hukum Acara Perdata Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (1955-1975), (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 266-277.
[22] MKRI, Risalah Sidang Perkara No. 12/PUU-IV/2006, No. 016/PUU-IV/2006 dan No. 019/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945, Acara Mendengar Keterangan Pemerintah, Ahli dari Pemohon dan Ahli dari Pihak Terkait (KPK) (IV), Jakarta, Selasa, 21 November 2006.
[23] Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 51.
[24] Eddy Djunaedi, “Judicial Review di Beberapa Negara Suatu Kajian Perbandingan”, Varia Peradilan, Tahun XV No.172 Januari 2000, hlm. 108.
[25] Jimly Asshiddiqie, op. cit., hlm. 67.
[26] Eddy Djunaedi, op. cit., hlm. 108.
[27] Ibid., hlm. 109.
[28] Bahkan arti MPR sebagai “penjelmaan seluruh rakyat Indonesia” (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes) berakibat anggotanya tidak harus dipilih menjadikan MPR tanpa kontrol lembaga negara manapun dengan pengabaian prinsip-prinsip negara hukum, sistem konstitusional dan lainnya, lihat tulisan yang menafsirkan MPR terlalu jauh dalam A. Hamid S Attamimi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat Bukan Lembaga Perwakilan”, Suara Pembaruan, 14 September 1992.
[29] Sri Soemantri Martosoewignyo, Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm. 186-191.

Tidak boleh menolak

Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 menegaskan bahwa tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa suatu perkara tidak dapat menolak dengan alasan apapun bahwa hukum tidak mengatur mengenai masalah tersebut, sebab hal ini berkaitan dengan asas yang dikenal dengan nama “Ius Curia Novit” yang menyatakan bahwa hakim tahu akan hukumnya. Dalam kondisi demikian, maka hakim diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum terhadap perkara-perkara yang belum atau tidak ada hukumnya. Dalam ketentuan tersebut, mengisyaratkan akan adanya upaya oleh hakim untuk menggali nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Apabila hakim menolak terhadap perkara yang diajukan kepadanya berarti juga pengingkaran terhadap rasa keadilan yang hendak ditegakkan. Hakim sebagai salah satu perangkat pengadilan ditugaskan untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antar kedua belah pihak yang bersengketa, yang sekaligus melakukan konkretisasi hukum terhadap perkara-perkara yang belum ada hukumnya.

Konsep KUHP 3

BUKU II
TINDAK IDANA

BAB I
TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara

Paragraf 1
Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Pasal 212
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan luka-luka berat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
(4) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
(5) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika perbuatan itu dilakukan untuk semata-mata hanya kegiatan ilmiah.

Pasal 213
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun setiap orang yang:
a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara; atau
c. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah.

Paragraf 2
Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila

Pasal 214
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta benda dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bagian Kedua
Tindak Pidana Makar

Paragraf 1
Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 215
Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 2
Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 216
Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 3
Makar terhadap Pemerintah yang Sah

Pasal 217
(1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 218
(1) Dipidana karena pemberontakan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang:
a. melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata; atau
b. dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak bersama sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata.
(2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 219 (217)
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
a. mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud membujuk orang atau badan tersebut agar memberikan bantuan dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan pemerintah yang sah atau memperkuat niat dari orang atau badan tersebut untuk melaksanakan niatnya dalam menggulingkan pemerintah yang sah, atau berjanji akan memberikan bantuan atau memberi bantuan kepada orang atau badan semacam itu dalam mempersiapkan, memudahkan atau melakukan penggulingan pemerintah yang sah;
b. memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia suatu barang yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan materiil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan pemerintah yang sah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut; atau
c. menguasai atau menjadikan suatu barang sebagai pokok perjanjian yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan materiil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan pemerintah yang sah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut, atau barang lain sebagai penggantinya dimasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia untuk maksud tersebut, atau digunakan untuk maksud tersebut oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri.
(2) Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dirampas.

Pasal 220 (259)
(1) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, dan Pasal 218, dipidana.
(2) Setiap orang yang bermaksud hanya mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konsti¬tu¬¬sional tidak dipidana.

Bagian Ketiga
Tindak Pidana terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara

Paragraf 1
Pertahanan Negara

Pasal 221
Setiap orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mem¬punyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 222
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang :
a. memberi tempat menumpang kepada orang yang tanpa wewenang berusaha atau mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 230 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenja¬taan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan keamanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara; atau
b. menyembunyikan barang yang dengan cara apa pun juga akan dipakai untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 223
Setiap orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengadakan perundingan dengan negara asing, bertindak merugikan pertahanan keamanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 224
Setiap orang yang melakukan perang atau latihan militer di luar negeri untuk persiapan perang yang patut diketahuinya bahwa perang tersebut bukan untuk kepentingan atau merugikan negara Republik Indonesia tanpa persetujuan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 225
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang:
a. dalam suatu perang yang tidak melibatkan Indonesia, melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara atau melanggar suatu peraturan yang khusus dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kenetralan negara; atau
b. dalam waktu perang, melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.

Pasal 226
Setiap orang yang tanpa izin Presiden atau pejabat yang diberi wewenang, mengajak orang untuk masuk menjadi anggota tentara asing, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 227
Dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang tanpa wewenang:
a. memasuki proyek pertahanan keamanan negara dalam jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum;
b. memasuki bangunan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau kapal perang melalui jalan lain dari jalan masuk biasa;
c. membawa alat pemotret dalam suatu bagian lapangan yang dilarang oleh atau atas nama menteri yang bertanggung jawab atas pertahanan keamanan negara; atau
d. mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau uraian dari proyek pertahanan keamanan negara dari seluruh atau sebagian lapangan yang dimaksud dalam huruf c.

Paragraf 2
Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara

Pasal 228
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang:
a. mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisa¬si asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang dengan negara Republik Indonesia;
b. memperkuat niat negara asing atau organisasi asing tersebut untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
c. menjanjikan bantuan atau membantu negara asing atau organisasi asing mempersiapkan perbuatan seba¬gaimana dimaksud dalam huruf a.
(2) Jika perbuatan permusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar benar dilakukan atau perang benar benar terjadi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 229
Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan surat, berita, atau keterangan mengenai suatu hal kepada negara asing atau organisasi asing, padahal mengetahui bahwa hal tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 230
Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang diketahuinya mengenai isi, bentuk, atau cara membuat barang rahasia tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
Pasal 231
Setiap orang yang karena tugasnya wajib menyimpan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, karena kealpaan¬nya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori II.

Pasal 232
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
a. melihat atau mempelajari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, seluruh atau sebagian yang diketahuinya atau patut diduga bahwa surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut tidak boleh diketahuinya;
b. membuat atau menyuruh membuat cetakan, gambar, atau tiruan dari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
c. tidak menyerahkan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut kepada pejabat yang berwenang dalam hal surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut jatuh ke tangannya.

Pasal 233
Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 atau Pasal 232, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Pasal 234
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, atau Pasal 222 Pasal 227, Pasal 230, Pasal 232, dilakukan dengan mempergunakan cara curang, atau dilakukan dengan cara memberi atau menerima, menimbulkan harapan atau menjanjikan hadiah, keuntungan, atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Paragraf 3
Tindak Pidana Sabotase dan Pada Waktu Perang

Pasal 235
Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap orang yang secara melawan hukum:
a. merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer;
b. menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah; atau
c. mengganggu atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi.

Pasal 236
Warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk menjadi tentara negara asing yang sedang berperang dengan Indonesia, atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan Indonesia dan jika perang benar benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 237
(1) Setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar atau uraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara kepada musuh; atau
b. bekerja pada musuh sebagai mata mata atau memberi tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata mata musuh.
(3) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima ) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. berkhianat untuk kepentingan musuh, menyerahkan kepada kekua-saan musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan perang atau suatu kas perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang halangi atau meng¬gagalkan suatu usaha tentara yang direncanakan atau diselenggarkan untuk menangkis atau menyerang; atau
b. menyebabkan atau memudahkan huru hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.

Pasal 238
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang dalam waktu perang, tanpa tujuan membantu musuh, merugikan negara untuk menguntungkan musuh:
a. memberi tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata mata musuh; atau
b. mengakibatkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara.

Pasal 239
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:
a. dalam waktu perang dengan perbuatan curang menyerahkan barang barang keperluan tentara; atau
b. ditugaskan untuk mengawasi penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a membiarkan perbuatan curang terse¬but.

Pasal 240 (237)
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 238 atau Pasal 239 berlaku juga, jika salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam perang bersama.

Pasal 241
Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, atau Pasal 237, dipidana.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Terorisme

Paragraf 1
Terorisme

Pasal 242
Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana karena terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 243
Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk melakukan terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

Paragraf 2
Terorisme dengan menggunakan bahan-bahan kimia

Pasal 244
Setiap orang yang menggunakan bahan-bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk melakukan terorisme dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 3
Penghimpunan Dana atau Harta untuk Terorisme

Pasal 245
Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Pasal 243, dan Pasal 253, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 246
Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk:
a. melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
b. mencuri atau merampas bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
c. menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
d. meminta bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
e. mengancam:
1) menggunakan bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Paragraf 4
Penggerakan, Pemberian Bantuan dan Kemudahan untuk Terorisme

Pasal 247
Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 248
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:
a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Pasal 249
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246.

Paragraf 5
Perluasan Pidana Terorisme

Pasal 250
(1) Dipidana karena terorisme setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 257 dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan Pasal 258 dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Pasal 255, Pasal 260, Pasal 261 dan Pasal 262 dipidana karena teorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan atau maksud untuk melakukan terorisme ancaman pidana

Pasal 251 (Baru)
Permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan dan pembantuan melakukan terorisme sebagai dimaksud Pasal 242, Pasal 243 dan Pasal 244 dan Pasal 250 dipidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Bagian Kelima
Tindak Pidana Terhadap Penerbangan dan Sarana Penerbangan

Paragraf 1
Perusakan Sarana Penerbangan

Pasal 252
(1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 253
(1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan penerbangan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun.
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan celaka bagi pesawat udara, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 11 (sebelas) tahun.

Paragraf 2
Perusakan Pesawat Udara

Pasal 254
Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, meru¬sak, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 255
Setiap orang yang mencelakakan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara, dipidana dengan:
a. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau
b. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 3
Pembajakan Udara

Pasal 256
Setiap orang yang dalam pesawat udara secara melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesa¬wat udara dalam penerbangan, dipidana karena pembajakan udara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 257
Setiap orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahan¬kan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan, dipidana karena pembajakan udara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 258
(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 atau Pasal 257:
a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
c. mengakibatkan luka berat;
d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, sehingga dapat membahayakan penerbangannya; atau
e. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 4
Perbuatan yang Membahayakan Kesalamatan Penerbangan

Pasal 259
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang di dalam pesawat udara dalam penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 260
Setiap orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 261
Setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan atau mengakibatkan ditempatkan¬nya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara tersebut sehingga tidak dapat terbang atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling sing¬kat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 262
(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika tindak pidana seba¬gaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pasal 260, atau Pasal 261:
a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau
c. mengakibatkan luka berat.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 263
Setiap orang yang memberikan keterangan yang diketahui palsu dan keterangan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesa¬wat udara dalam penerbangan, dipidana dengan paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

BAB II
TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu
Penyerangan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 264
Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Bagian Kedua
Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 265
Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 266
(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

BAB III
TINDAK PIDAN TERHADAP NEGARA SAHABAT

Bagian Kesatu
Makar terhadap Negara Sahabat

Paragraf 1
Makar untuk melepaskan wilayah

Pasal 267
Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 268
Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2
Makar terhadap Kepala Negara Sahabat

Pasal 269
(1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Jika makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kepala negara mati, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 270
Setiap orang yang menyerang diri kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Kedua
Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Penodaan Bendera, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara Sahabat

Paragraf 1
Penghinaan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara

Pasal 271
Setiap orang yang di muka umum menghina kepala negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 272
Setiap orang yang di muka umum menghina wakil dari negara sahabat yang bertugas di negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
Pasal 273
(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kepala negara sahabat atau orang yang mewakili negara sahabat di negara Republik Indonesia dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Paragraf 2
Penodaan Bendera, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara Sahabat
Pasal 274
Setiap orang yang menodai bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara dari negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketiga
Permufakatan Jahat

Pasal 275
Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Pasal 268, dan Pasal 269, dipidana.

BAB IV
TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Tindak Pidana Terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum

Paragraf 1
Tindak Pidana terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat

Pasal 276
Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau memaksa Majelis atau Dewan tersebut supaya mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan atau mengusir pimpinan atau anggota dari rapat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 277
Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pimpinan atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Badan Pemerintah untuk menghadiri rapat Majelis, Dewan, atau Badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut, dipi¬dana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2
Tindak Pidana Pemilihan Umum

Pasal 278
Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 279
(1) Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya melakukan hak pilihnya menurut cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap pemilih yang menerima pemberian, janji, atau mau disuap supaya menggunakan hak pilihnya tersebut.

Pasal 280
Setiap orang yang pada waktu pemilihan diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, melakukan perbuatan curang yang mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak berharga atau mengakibatkan terpilihnya orang lain yang bukan dimaksud oleh pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 281
Setiap orang yang memakai nama orang lain dan/atau melakukan pemilihan lebih dari satu kali ikut serta dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 282
Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berda¬sarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, berbuat sesuatu yang menjadikan batal pemungutan suara yang telah selesai atau melakukan perbuatan curang sehingga mengakibatkan hasil pemungutan suara menjadi berlainan dari yang harus diperoleh dengan surat pemungutan suara yang sah dimasukkan atau dengan suara yang sah dikeluarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Bagian Kedua
Penghinaan terhadap Simbol Negara dan Pemerintah

Paragraf 1
Penodaan terhadap Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara

Pasal 283
Setiap orang yang menodai Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan, atau Lambang Negara, negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2
Penghinaan terhadap Pemerintah

Pasal 284
Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 285
(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Paragraf 3
Penghinaan terhadap Golongan Penduduk
Pasal 286
Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 287
(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kela¬min, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Bagian Ketiga
Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1
Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum

Pasal 288
Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 289
(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau ¬me¬nempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Pasal 290
(1) Setiap orang yang menggunakan salah satu sarana sebagai¬mana dimaksud dalam Pasal 21 (20) huruf b menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari¬pada yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan tindak pidana tersebut, atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana, maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, jika tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendak pembuat sendiri.

Paragraf 2
Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Pasal 291
Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 292
(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Pasal 293
(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per ¬tiga).

Bagian Keempat
Penguasaan dan Memasukkan/Mengeluarkan ke/dari Indonesia
Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Lain

Pasal 294
Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indone¬sia senjata api, amunisi dan/atau bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, dan peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 295
Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Bagian Kelima
Tidak Melaporkan atau Memberitahukan
Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1
Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat

Pasal 296
Setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 284, sampai dengan Pasal 288, Pasal 304 sampai dengan Pasal 306, tidak memberi¬tahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana tersebut benar benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 2
Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwewenang Adanya Orang yang Berniat Melakukan Tindak Pidana

Pasal 297
(1) Setiap orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan:
a. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 sampai dengan 218, Pasal 230, Pasal 231, Pasal 235, atau Pasal 242 sampai dengan Pasal 249;
b. desersi pada waktu perang atau pengkhianatan tentara;
c. pembunuhan, penculikan, perkosaan, atau untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII sepanjang tindak pidana tersebut membahayakan nyawa orang;
d. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 sampai dengan Pasal 440, atau Pasal 442; atau
e. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 sampai dengan Pasal 464 sepanjang mengenai surat kredit yang diperun¬tukkan bagi peredaran;
tidak memberitahukan kepada peja¬bat yang berwenang atau kepada orang yang terancam pada¬hal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana tersebut benar benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang yang mengetahui salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan akibatnya membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mence¬gah akibat tindak pidana tersebut.

Pasal 298
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 dan Pasal 297 tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal terse¬but kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyim¬pang derajat kedua atau ketiga dari suami atau istrinya atau bekas suami atau istrinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut sehubungan dengan jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

Bagian Keenam
Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Paragraf 1
Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain

Pasal 299
(1) Setiap orang yang masuk dengan memaksa ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permin¬taan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang masuk dengan jalan merusak atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak setahu lebih dahulu pihak yang berhak serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut pada malam hari.
(3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(4) Setiap orang yang membuat ingar-bingar atau berisik tetangga sehingga ketenteraman malam hari terganggu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 2
Penyadapan

Pasal 300
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan alat bantu teknis mendengar pembica¬raan yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup, atau yang berlangsung melalui telepon padahal bukan menjadi peserta pembicaraan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 301
Setiap orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan agar dengan alat tersebut dapat mendengar atau merekam suatu pembica¬raan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 302
Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang diketahui atau patut diduga memuat hasil pembicaraan yang diperoleh dengan mendengar atau merekam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 303
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang :
a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu musli¬hat, merekam gambar dengan mempergunakan alat bantu teknis seorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum sehingga meru¬gikan kepentingan hukum orang tersebut;
b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
c. menyiarkan gambar sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Paragraf 3
Memaksa Masuk Kantor Pemerintah

Pasal 304
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang masuk dengan merusak, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak setahu lebih dahulu pejabat yang berwenang serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut pada malam hari.
(3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 4
Turut Serta dalam Perkumpulan yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana

Pasal 305
(1) Setiap orang yang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan tindak pidana atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perun¬dang undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Pendiri atau pengurus perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Paragraf 5
Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama di Muka Umum

Pasal 306
(1) Setiap orang yang bersama sama orang lain secara terang terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan :
a. pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika kekerasan dilakukan dengan menghan¬curkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkan cidera pada badan orang;
b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
c. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan tersebut menga¬kibatkan matinya orang.
(3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

Paragraf 6
Penyiaran Berita Bohong dan Berita yang Tidak Pasti

Pasal 307
(1) Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberi¬tahuan bohong yang mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluar¬kan pemberitahuan yang dapat mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 308
Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan, atau berita yang tidak lengkap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita tersebut akan atau mudah dapat mengakibatkan timbulnya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 7
Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum

Pasal 309
Setiap orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan teriakan teriakan palsu atau dengan tanda tanda bahaya palsu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 310
Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 311
Setiap orang yang mengganggu rapat umum yang sah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 8
Ganggunan terhadap Pemakaman dan Jenazah

Pasal 312
Setiap orang yang merintangi, menghalang halangi atau mengganggu jalan masuk ke pemakaman atau pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara penguburan jenazah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 313
Setiap orang yang secara melawan hukum menodai kuburan atau merusak kuburan, merusak atau menghancurkan tanda peringatan di kuburan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 314
Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengambil, memindahkan, mengangkut, atau memperlakukan secara tidak beradab jenazah yang sudah digali atau diambil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 315
Setiap orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu

Pasal 316
(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.
(2) Setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.
(3) Setiap orang yang secara melawan hukum memberikan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.
Bagian Kesembilan
Tindak Pidana Perizinan

Paragraf 1
Gadai Tanpa Ijin

Pasal 317
Setiap orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali ataupun perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 1
Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian

Pasal 318
Setiap orang yang tanpa pemberitahuan atau tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum atau mengadakan pawai di jalan umum yang dapat mengakibatkan keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 319
(1) Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan terganggungnya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huruhara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Kategori II.

Pasal 320
(1) Setiap orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan terganggungnya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huruhara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 2
Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Wewenang

Pasal 321
Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang:
a. tanpa izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku harus memiliki izin dan dalam menjalan-kan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa; atau
b. memiliki izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku harus dimiliki, melampaui wewenang yang diizinkan kepadanya dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa.

Pasal 322
Setiap orang yang menjalankan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dengan tidak mempunyai izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 3
Penyerahan kepada atau Penerimaan dari Narapidana suatu Barang

Pasal 323
Setiap orang yang tanpa wewenang memberikan kepada atau meneri¬ma dari narapidana suatu barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Bagian Kesepuluh
Gangguan terhadap Benih dan Tanaman

Pasal 324
Setiap orang yang tanpa wewenang membiarkan unggas yang diternakkannya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 325
(1) Setiap orang yang tanpa wewenang, membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih, ditanami, atau yang hasilnya belum diangkut, milik orang lain atau yang oleh pemiliknya dengan secara jelas dinyatakan dilarang untuk dimasuki, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
(2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diram¬pas.

Pasal 326
Setiap orang yang tanpa wewenang, berjalan atau berkendaraan di atas tanah pembenihan, penanaman atau yang disiapkan untuk itu, milik orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

BAB VI
TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN

Bagian Kesatu
Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan

Paragraf 1
Gangguan Proses Pengadilan

Pasal 327
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 2
Penyesatan Proses Peradilan

Pasal 328
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:
a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
b. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
d. mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipubli¬kasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Pasal 329
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV bagi advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan hukum:
a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat meru¬gikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau
b. berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Menghalang-halangi Proses Peradilan

Pasal 330
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang secara melawan hukum:
a. dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, advokat, dan/atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;
b. menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan; atau
c. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 331
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang :
a. menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana;
b. memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimak¬sud dalam huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau
c. setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau terhadap istri atau suami atau bekas istri atau suaminya.

Pasal 332
Setiap orang yang mencegah, menghalang halangi, atau mengga¬galkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 333
Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 334
Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dipidana dengan :
a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, bagi perkara pidana; atau
b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perka¬ra lain.

Pasal 335
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
a. melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang undangan atau dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau
b. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(2) Penyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun denda paling banyak Katego¬ri II.

Pasal 336
Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan merugikan pihak lawan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

Pasal 337
Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana teorisme, korupsi, hak-hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Perusakan Gedung, Ruang Sidang dan Alat Perlengkapan Sidang Peradilan

Pasal 338
(1) Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya mengalami luka-luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 339
Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada sanksi saat meberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Keempat (Ketiga)
Perluasan Perbuatan dan Pemberatan Pidana

Pasal 340
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 427, Pasal 436 ayat (2), Pasal 660, Pasal 665, Pasal 667, Pasal 668, Pasal 669, Pasal 670, Pasal 722 atau Pasal 723 sepanjang perbuatan itu menyangkut badan peradilan, dipidana karena melakukan tindak pidana terhadap ¬proses peradilan dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Pasal 341 (335)
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf a atau huruf b dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf c dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun

BAB VII
TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap Agama

Paragraf 1
Penghinaan terhadap Agama

Pasal 342
Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 343
Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 344
Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau meren¬dahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 345
(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga ter¬dengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 atau Pasal 344, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Paragraf 2
Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama

Pasal 346
Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apa pun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua
Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah

Paragraf 1
Gangguan terhadap Penyelenggaran Ibadah dan Kegiatan Keagamaan

Pasal 347
(1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang ber¬langsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 348
Setiap orang yang di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 2
Perusakan Tempat Ibadah

Pasal 349
Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipa¬kai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

BAB VIII
TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM
BAGI ORANG, KESEHATAN, BARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum

Paragraf 1
Menimbulkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir

Pasal 350
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya umum bagi barang;
b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau
c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.
(2) Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana.

Pasal 351
Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak bangunan untuk menahan atau menyalurkan air yang mengakibatkan bahaya banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 352
Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2
Benda yang Membahayakan Orang dan Keamanan Umum

Pasal 353
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyi¬kan, mengangkut atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indone¬sia, bahan, benda, atau perkakas yang diketahui atau patut diduga bahwa bahan, benda, atau perkakas tersebut digunakan untuk atau jika ada kesem¬patan akan digunakan untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Ketidakmampuan bahan, benda, atau perkakas untuk menim¬bulkan ledakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan sifat dapat dipidana.
(3) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

Paragraf 3
Perintangan terhadap Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Banjir

Pasal 354
Setiap orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam keba¬karan atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran, dipidana dengan pidana penja¬ra paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 355
Setiap orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan terjadi banjir secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai bahan untuk tanggul atau perkakas, menggagalkan usaha memperbaiki tanggul atau bangunan pengairan lain, merintangi usaha untuk mencegah atau membendung banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 4
Perbuatan yang Menimbulkan Bahaya Umum

Pasal 356
Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang membakar benda milik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 357
Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:
a. menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan senjata api di jalan umum atau di tepi jalan umum, atau di tempat yang berdekatan dengan bangunan atau barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran; atau
b. melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar.

Pasal 358
Setiap orang yang mabuk di tempat umum merintangi lalu lin¬tas, mengganggu ketertiban, mengancam keselamatan orang lain, atau pada waktu mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalan¬kan dengan sangat hati hati untuk tidak menimbulkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 359
Setiap orang yang secara melawan hukum merintangi kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Paragraf 5
Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak

Pasal 360
Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang, membuat obat atau bahan peledak, penggalak, atau peluru untuk senjata api, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Bagian Kedua
Perusakan Bangunan

Paragraf 1
Bangunan Listrik

Pasal 361
Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak bangunan listrik atau mengakibatkan fungsi bangunan tersebut terganggu, atau menggagal¬kan atau mempersulit usaha pengamanan atau perbaikan bangunan tersebut, dipidana dengan :
a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi barang;
c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
d. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 362
Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bangunan listrik hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak, mengakibatkan jalannya atau bekerjanya bangunan tersebut terganggu, atau usaha untuk menjaga keselamatan atau memperbaiki bangunan tersebut gagal atau sulit, dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan listrik untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagi barang;
b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut menga¬kibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 2
Bangunan Lalu Lintas Umum

Pasal 363
Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak bangunan untuk lalu lintas umum, merintangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk menjaga keselamatan bangunan atau jalan tersebut, dipidana dengan:
a. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas; atau
b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 364
Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu lintas umum hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak, mengakibatkan jalan umum darat atau air terhalang, atau mengakibatkan usaha untuk mengamankan bangunan atau jalan tersebut gagal, dipidana dengan :
a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas; atau
b. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 365
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas umum kereta api, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 366
(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terja¬dinya bahaya bagi lalu lintas umum kereta api, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 3
Rambu Pelayaran

Pasal 367
Setiap orang yang menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran atau merintangi bekerjanya rambu tersebut atau memasang rambu yang keliru, dipidana dengan :
a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran;
b. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan kapal tengge¬lam atau terdampar; atau
c. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 368
Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran menjadi hancur, rusak, diambil, atau dipindahkan, atau bekerjanya rambu tersebut menjadi terhambat atau dipasang rambu yang keliru, dipidana dengan :
a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi pelayaran;
b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kapal tenggelam atau terdampar; atau
c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 4
Perusakan Gedung

Pasal 369
Setiap orang yang menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain, dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang;
b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 370
Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu gedung atau bangunan lain menjadi hancur atau rusak atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi barang;
b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Ketiga
Perusakan Kapal

Pasal 371
Setiap orang yang secara melawan hukum menenggelamkan, men¬damparkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak kendaraan air, dipidana dengan:
a. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
b. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 372
Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu kapal tenggelam, terdampar, hancur, atau tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
b. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Keempat
Kenakalan terhadap Orang atau Barang

Pasal 373
Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Bagian Kelima
Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika

Paragraf 1
Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domein

Pasal 374
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan/atau sistem elektronik.
Pasal 375
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) dan denda paling banyak Kategori III penyelenggara agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

Pasal 376
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Kategori V setiap orang yang memiliki dan menggunakan nama domein berdasarkan itikad tidak baik melanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar orang lain.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

Paragraf 2
Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik

Pasal 377
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang:
a. menggunakan, mengakses komputer, dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara dan/atau hubungan dengan subjek hukum internasional.
b. melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi Negara yang dilindungi Negara menjadi rusak.
c. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara.
d. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak;
e. menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak.
f. menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak.
g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah.
h. menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah.
i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.
j. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.

Pasal 378
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.

Pasal 379
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang :
a. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.
b. menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.
c. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, dengan maksud menyalahgunakan, dan/atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya.
d. menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.

Paragraf 3
Pornografi Anak melalui Komputer

Pasal 380
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa :
a. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;
b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;
c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer;
d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau
e. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer;

Bagian Keenam
Penghasutan terhadap Binatang dan Kecerobohan Pemeliharaan Binatang

Pasal 381
Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang:
a. menghasut binatang terhadap orang atau menghasut binatang yang sedang ditunggangi atau binatang yang sedang menarik kereta atau gerobak atau yang dibebani barang;
b. tidak mencegah binatang yang ada dalam penjagaannya ketika binatang tersebut menyerang orang atau menyerang binatang yang sedang ditunggangi atau binatang yang sedang menarik kereta atau gerobak yang dibebani barang;
c. tidak menjaga secukupnya binatang buas yang berbahaya yang ada dalam penjagaannya supaya tidak menimbulkan kerugian atau bahaya; atau
d. memelihara binatang buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau tidak menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut.

Bagian Ketujuh
Kecerobohan yang Membahayakan Umum dan Anak

Pasal 382
Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang:
a. tidak menerangi secukupnya dan tidak menaruh tanda tanda menurut kebiasaan pada lubang atau galian atau tumpukan tanah galian di jalan umum yang dibuatnya sendiri atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di tempat tersebut olehnya sendiri atau atas perintahnya;
b. tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melaku¬kan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di jalan umum atau di tepi jalan umum tersebut untuk memberi tanda bagi orang yang lewat di tempat tersebut bahwa ada ke¬mungkinan timbulnya bahaya;
c. menaruh atau menggantungkan benda pada sebuah bangunan, melempar atau menuangkan barang ke luar sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum;
d. membiarkan di jalan umum hewan yang digunakan untuk tung¬gangan, untuk menarik atau untuk pengangkutan, atau membi¬arkan ternak yang dibawanya, tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya untuk tidak menimbulkan kerugian;
e. membiarkan ternak yang di bawah penjagaannya terlepas ¬ber¬keliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penja¬gaan seperlunya untuk tidak menimbulkan kerugian; atau
f. tanpa izin pejabat yang berwenang menghalang halangi jalan umum di darat atau di air atau merintangi lalu lintas di tempat tersebut atau menimbulkan halangan atau rintangan karena penggunaan kendaraan di tempat tersebut tanpa tujuan.

Pasal 383
(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang :
a. memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang dilewati orang, yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang; atau
b. berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan nega¬ra, yang tanpa izin dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut.
(2) Binatang yang ditangkap atau ditembak dan perangkap serta senjata api yang dipakai untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirampas.
Pasal 384
Setiap orang yang diwajibkan menjaga anak, meninggalkan anak tersebut tanpa dijaga sehingga menimbulkan bahaya bagi anak tersebut atau orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kedelapan
Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 385
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 386
(1) Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2
Memasukkan Bahan ke dalam Air yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Pasal 387
(1) Setiap orang yang memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penja¬ra paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 388
(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama sama dengan orang lain, yang mengakibatkan air menjadi berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 3
Memasukkan Bahan ke Tanah, Udara, dan Air Permukaan yang
Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Pasal 389
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan suatu bahan di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahaya¬kan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menga¬kibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 390
(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipida¬na dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori VI.

Bagian Kesembilan
Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Paragraf 1
Penyebaran Bahan yang Membahayakan Nyawa dan Kesehatan

Pasal 391
(1) Setiap orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, atau membagi bagikan suatu bahan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa bahan tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan sifat bahaya bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
(3) Bahan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas.

Pasal 392
(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dijual, diserahkan, ditawarkan atau dibagikan tanpa diketahui sifat bahaya bahan tersebut oleh pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(3) Bahan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas.

Pasal 393
Setiap orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi bagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi bagikan makanan atau minuman yang palsu atau yang busuk, atau air susu hewan yang sakit atau yang dapat merugikan kesehatan, atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelih, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 2
Transplantasi Organ Tubuh

Pasal 394
Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

BAB IX
TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
Bagian Kesatu
Genosida

Pasal 395
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian rumpun bangsa, kelompok bangsa, suku bangsa, kelompok berdasar¬kan warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, atau cacat mental atau fisik, melakukan perbuatan:
a. membunuh anggota kelompok tersebut;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengaki¬batkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d. memaksakan cara cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
e. memindahkan secara paksa anak anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
(2) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Tindak Pidana Kemanusiaan

Pasal 396
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:
a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional;
f. penyiksaan;
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i. penghilangan orang secara paksa.
j. kejahatan apartheid.
k. perbuatan lain tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental maupun fisik yang berat.
(2) Setiap orang yang melakukan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

Bagian Ketiga
Tindak Pidana Perang dan Konflik Bersenjata

Pasal 397
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 berupa salah satu tindakan terhadap orang atau harta kekayaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam konvensi berupa :
a. pembunuhan;
b. penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan termasuk percobaan biologis;
c. menyebabkan penderitaan berat atau mencederai berat tubuh atau kesehatan;
d. perusakan dan pengambilan secara besar-besaran harta kekayaan, yang tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan secara tidak bermoral;
e. memaksa tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk bekerja dalam pasukan musuh;
f. merampas hak para tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya dari haknya untuk memperoleh pengadilan yang adil dan diakui;
g. pengusiran atau deportasi, pemindahan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah; atau
h. penyanderaan.

Pasal 398
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap orang yang melakukan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku di dalam konflik bersenjata internasional, dalam kerangka hukum internasional, berupa :
a. melakukan penyerangan terhadap kelompok penduduk sipil atau orang sipil perorangan yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan;
b. melakukan penyerangan terhadap objek-objek sipil, yaitu objek-objek yang bukan merupakan sasaran militer;
c. melakukan penyerangan terhadap personil, instalasi, material, unit atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama mereka mempunyai hak untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang sipil atau objek-objek sipil menurut hukum internasional tentang konflik bersenjata.
d. melakukan penyerangan yang diketahuinya bahwa serangan tersebut menyebabkan kematian atau luka terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang hebat, meluas, dan berjangka panjang terhadap lingkungan hidup yang berkelebihan dalam kaitannya dengan keseluruhan keuntungan militer yang bersifat nyata dan langsung yang diantisipasi.
e. menyerang atau melakukan pemboman, dengan cara apapun, terhadap kota, desa, tempat pemukiman, atau gedung yang tidak dipertahankan dan bukan merupakan sasaran milter.
f. membunuh atau melukai peserta perang yang telah meletakan senjatanya atau tidak lagi memiliki alat untuk mempertahankan diri yang telah menyerah atas kehendak sendiri.
g. menyalahgunakan bendera gencatan senjata, bendera atau lencana dan seragam militer musuh atau PBB, atau emblem khusus Konvensi Jenewa, yang mengakibatkan kematian atau luka berat.
h. pemindahan, baik secara langsung maupun tidak langsung penduduk sipil oleh kekuasaan pendudukan dari wilayahnya sendiri ke wilayah yang diduduki, atau pengusiran atau pemindahan seluruh atau sebagian penduduk dari wilayah yang diduduki ke luar wilayah tersebut.
i. melakukan penyerangan terhadap bangunan-bangunan untuk keperluan ibadah, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat dimana orang sakit dan luka dikumpulkan, dengan ketentuan bahwa bangunan-bangunan tersebut bukan merupakan sasaran militer.
j. menjadikan sebagai objek orang-orang yang berada dalam pengawasan pihak lawan untuk dijadikan objek pemotongan atau mutilasi fisik atau pengobatan atau percobaan ilmiah yang tidak dapat dibenarkan baik oleh kedokteran, kedokteran gigi maupun rumah sakit terhadap orang tersebut, maupun dilakukan untuk kepentingannya yang menyebabkan kematian atau secara serius membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut.
l. membunuh atau melukai secara curang orang-orang atau tentara dari pihak musuh.
m. menyatakan tidak akan memberikan pengampunan.
n. menghancurkan atau menyita harta kekayaan musuh, kecuali penghancuran atau penyitaan tersebut secara sangat mendesak diminta untuk dilakukan guna keperluan perang.
o. menyatakan dalam pengadilan, penghapusan, penundaan, atau penolakan hak dan tindakan para warga negara dari pihak musuh.
p. memaksa para warga dari pihak musuh untuk ikut berperang melawan negaranya sendiri, walaupun warga tersebut terikat sebagai tentara bayaran sebelum perang tersebut dimulai.
q. menjarah kota atau tempat walaupun dilakukan dalam penyerangan.
r. menggunakan racun atau senjata-senjata beracun;
s. menggunakan gas-gas yang menyesakan nafas, gas beracun atau gas lainnya, dan segala cairan, material, atau perlengkapan yang semacam;
t. menggunakan peluru-peluru yang meluas atau merata di dalam badan manusia seperti peluru dengan suatu selubung keras yang tidak seluruhnya mencakup inti atau ditembus dengan irisan;
u. menggunakan senjata-senjata, proyektil dan material atau cara-cara berperang yang secara alamiah menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu atau yang bersifat tidak pandang bulu yang melanggar hukum internasional tentang konfilk bersenjata yang secara luas dilarang;
v. kekejaman terhadap martabat perorangan, khususnya tindakan-tidakan yang menghina dan merendahkan;
w. memperkosa, memperbudak secara seksual, pelacuran paksa, penghamilan paksa, sterilisasi paksa, atau suatu bentuk lain kekerasan seksual yang beruba pelanggaran berat konvensi genewa;
x. mendayagunakan kehadiran penduduk sipil atau orang-orang yang dilidungi untuk mempertahankan tempat-tempat tertentu, area, atau pasukan militer yang kebal dari operasi militer;
y. memerintahkan penyerangan terhadap bangunan, material, unit medis, dan angkutan, dan personil dengan menggunakan emblem-emblem khusus dari Konvensi Jenewa dari hukum internasional.
z. Menggunakan penderitaan penduduk sipil sebagai suatu cara perang melalui pencabutan atau penghilangan objek-objek yang sangat dibutuhkan terhadap kehidupan mereka, termasuk merintangi penyediaan pertolongan sebagaimana ditentukan oleh Konvensi Jenewa;
aa. Wajib militer dan mendaftar anak-anak di bawah usia lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berperan serta secara aktif dalam peperangan.

Pasal 399
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap orang yang dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional melakukan pelanggaran berat terhadap artikel 3 common dari 4 (empat) Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan terhadap orang-orang yang tidak terlibat secara aktif dalam peperangan termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakan senjata karena sakit, luka-luka, ditahan atau karena sebab-sebab lain, berupa:
a. kekerasan terhadap kehidupan dan orang khususnya pembunuhan dalam segala bentuknya, mutilasi, tindakan kejam dan penyiksaan;
b. kekejaman terhadap martabat pribadi khususnya penghinaan dan tindakan merendahkan;
c. penyanderaan;
d. penerapan pidana dan pelaksanaan pidana mati tanpa adanya proses peradilan sebelumnya yang sah, yang memberikan segala jaminan yudisial yang diperlukan dalam proses peradilan yang adil.

Pasal 400
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap orang yang dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional melakukan pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam kerangka hukum internasional, berupa:
a. memerintahkan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap seorang sipil yang tidak terlibat langsung dalam perang
b. memerintahkan serangan terhadap bangunan-bangunan, material, unit-unit medis dan angkutan dan personil yang menggunakan lambang khusus Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional.
c. memerintahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, unit-unit atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian atas dasar piagam PBB;
d. memerintahkan serangan terhadap bangunan-bangunan yang digunakan untuk kepentingan agama, pendidikan, seni, tujuan-tujuan ilmu pengetahuan dan amal, monumen-monumen bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat dimana orang-orang yang sakit dan luka-luka dikumpulkan di luar kepentingan-kepentingan untuk tujuan militer;
e. penjarahan kota-kota dan tempat-tempat juga apabila dilakukan dalam rangka serangan;
f. memperkosa, melakukan perbudakan seksual, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran berat atas dasar artikel 3 common dari 4 Konvensi Jenewa.
g. wajib militer dan mendaftar anak-anak di bawah umur 15 (lima belas) tahun sebagai anggota angkatan bersenjata dan menggunakannya untuk berperan serta aktif dalam peperangan;
h. memerintahkan pemindahan penduduk sipil dengan alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik, kecuali keamanan dari penduduk sipil terkait atau demi kepentingan yang diwajibkan atas dasar alasan militer;
i. membunuh atau melukai secara curang peserta perang musuh;
j. menyatakan tidak ada pengampunan yang akan diberikan;
k. menjadikan orang-orang yang berada dalam kekuasaan pihak lain yang terlibat konflik sebagai sasaran mutilasi fisik atau percobaan medis atau ilmiah yang tidak dapat dibenarkan baik atas tindakan medis, pemeliharaan gigi, rumah sakit terhadap yang bersangkutan maupun atas dasar kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau bahaya yang besar terhadap kesehatan arang atau orang-orang tersebut; atau
j. merusak atau merampas kekayaan dari musuh tanpa alasan-alasan yang diperlukan dalam rangka konflik.

Pasal 401
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 sampai dengan Pasal 400 tidak dapat diterapkan terhadap situasi-situasi berupa gangguan dan ketegangan internal seperti, kerusuhan, tindakan kekerasan yang terpisah dan sporadik, atau perbuatan lain yang memiliki kesamaan.

Pasal 402

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 397 (392) sampai dengan Pasal 400 tidak dapat diterapkan terhadap situasi-situasi yang berkaitan dengan gangguan-gangguan dan ketegangan internal, seperti kerusuhan, tindakan-tindakan kekerasan yang bersifat terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain yang mempunyai sifat yang sama.

Pasal 403
(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni:
a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan;
b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak yang diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395.

Pasal 404
Seorang bawahan yang melakukan tindak pidana dalam Bab ini sesuai dengan perintah atasan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila perintah itu diyakininya dengan itikad baik telah diberikan dengan sah dan pelaksanaan perintah itu termasuk ruang lingkup wewenangnya sebagai bawahan.

Pasal 405
Perintah untuk melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan dipandang jelas-jelas bersifat melawan hukum.

Bagian Kelima
Penyiksaan

Pasal 406
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun setiap pejabat publik atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya.

BAB X
TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA

Bagian Kesatu
Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara

Pasal 407
Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 408
(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Bagian Ketiga
Tindak Pidana terhadap Pegawai Negeri

Paragraf 1
Pemaksaan terhadap Pegawai Negeri

Pasal 409
Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 410
Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban berda¬sarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku atau atas permintaan seorang pegawai negeri memberi bantuan kepadanya, dipidana karena melakukan perlawanan terhadap pejabat, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 411
Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 dan Pasal 410, dipidana dengan :
a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka;
b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat; atau
c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan terse¬but mengakibatkan matinya orang.

Pasal 412
(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 dan Pasal 410, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama sama, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka;
b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat; atau
c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 2
Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang dan Pegawai Negeri

Pasal 413
Setiap orang yang tidak menurut perintah atau petun¬juk pejabat yang berwenang yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan lalu lintas umum sewaktu ada pesta, pawai, atau keramaian semacam itu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 414
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang :
a. tidak menaati perintah atau permintaan seorang pegawai negeri yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk mengawasi sesuatu atau yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk menyidik atau memeriksa tindak pidana; atau
b. mencegah, menghalang halangi, atau menggagalkan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri.

Pasal 415
Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orang yang :
a. membuat gaduh dalam sidang pengadilan atau di tempat pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang; atau
b. membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang.

Pasal 416
Setiap orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh pejabat yang berwenang atau atas nama¬nya, dipidana karena ikut perkelompokan dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 417
Setiap orang yang tidak memenuhi perintah pejabat yang berwe¬nang untuk menyerahkan surat surat yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebe¬narannya disangkal atau tidak diakui, dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, bagi perkara pidana; atau
b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perka¬ra lain.

Pasal 418
Setiap orang yang dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami dari orang yang mengadakan perjanjian penguasaan bersa¬ma atas harta bawaan, hadiah dan warisan masing masing, atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, kongsi atau yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang undangan untuk memberikan keterangan, atau tidak mau memberi¬kan keterangan yang diminta, atau memberikan keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 419
Setiap orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinya bahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadi¬lan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 420
Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak menyuruh wakilnya menghadap, jika:
a. dipanggil di muka hakim untuk didengar karena sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa;
b. dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas per¬mintaan Balai Harta Peninggalan tersebut, di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan; atau
c. dipanggil di muka Dewan Perwalian atau atas permintaan Dewan Perwalian tersebut, di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang belum dewasa.

Pasal 421
(1) Setiap orang yang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang atau pada waktu orang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, menolak mem¬berikan pertolongan yang diminta oleh kekuasaan umum, padahal pertolongan tersebut dapat diberikan tanpa membahayakan dirinya secara langsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang menolak permintaaan perto¬longan pada saat orang tertangkap tangan melakukan tindak pidana karena hendak menghindarkan dirinya dari bahaya penuntutan atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau derajat kedua atau ketiga garis lurus ke samping atau dari suami atau istri, atau bekas suami atau istrinya.

Paragraf 3
Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara

Pasal 422
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
a. membuat atau menyuruh orang lain membuat dirinya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau
b. atas permintaan orang lain membuat orang lain terse¬but tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimak¬sud dalam Pasal 30 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 4
Perusakan Maklumat Negara

Pasal 423
Setiap orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 5
Laporan atau Pengaduan Palsu
Pasal 424
Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 6
Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran

Pasal 425
Setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan yang bukan haknya, melakukan perbuatan jabatan yang tidak dijabatnya, atau melakukan perbuatan jabatan yang sementara dihentikan baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kate¬gori III.

Pasal 426
Setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, atau gelar yang bukan haknya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 7
Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum

Pasal 427
(1) Setiap orang yang memecahkan, meniadakan, atau merusak segel yang ditempatkan pada barang yang disegel oleh atau atas nama pejabat yang berwenang atau dengan cara lain membatalkan penutupan segel dari barang yang disegel tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Penyimpan barang yang disegel yang melakukan, membiar¬kan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagai¬mana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terjadi karena kealpaan penyimpan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 428
Setiap orang yang menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau dijadikan bukti bagi pejabat yang berwenang, akta, surat atau register yang secara tetap atau untuk semen¬tara waktu disimpan atas perintah pejabat yang berwenang atau yang diserahkan kepada pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan jabatan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 429
Setiap orang yang secara melawan hukum berbuat sesuatu sehingga surat atau barang tidak sampai ke alamat, membuka atau merusak surat atau barang lain yang telah diserahkan kepada Kantor Pos dan Telekomunikasi atau telah dimasukkan ke dalam kotak pos atau diserahkan kepada pengantar surat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 430
Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Pasal 427, Pasal 428, dan Pasal 429 masuk ke tempat terjadinya tindak pidana dilakukan atau dapat mencapai benda tersebut dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, berdasarkan perintah palsu atau karena memakai pakaian dinas palsu maka pidananya dapat dilipatkan 2 (dua) kali.

Bagian Keempat
Disersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia

Pasal 431
Setiap orang yang dalam masa damai, menganjurkan anggota Tentara Nasional Indonesia yang sedang dalam dinas aktif untuk melarikan diri dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (20) huruf b, atau memudahkan pelarian dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (21), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 432
Setiap orang yang dalam masa damai menganjurkan supaya ada huru hara atau pemberontakan di kalangan Tentara Nasional Indonesia dengan salah satu cara sebagaimana dimak¬sud dalam Pasal 21 huruf b, atau memudahkan huru hara atau pemberontakan dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Kelima
Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak

Pasal 433
Setiap orang yang dalam pengangkutan ternak diwajibkan mema¬kai surat jalan memakai surat jalan yang diberikan untuk ternak lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Keenam
Tindak Pidana Irigasi

Pasal 434
Setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan yang telah diumumkan tentang pemakaian dan pembagian air dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi bagi kepentingan umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Bagian Ketujuh
Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin

Pasal 435
(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang :
a. membuat salinan atau mengambil petikan dari surat resmi negara atau badan pemerintah, yang diperintahkan oleh kekuasaan umum untuk dirahasiakan;
b. mengumumkan seluruh atau sebagian surat surat sebagai¬mana dimaksud dalam huruf a; atau
c. mengumumkan keterangan yang tercantum dalam surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, padahal diketahui atau patut diduga keterangan tersebut harus dirahasiakan.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipidana, jika perintah untuk merahasiakan diberikan nyata nyata karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau kepentingan umum.

BAB XI
TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU

Pasal 436
(1) Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pen¬cabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
(3) Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang menjadi pengganti sumpah.
BAB XII
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

Pasal 437
Setiap orang yang memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 438
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang :
a. mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketa-hui palsu atau dipalsu; atau
b. menyimpan, membawa, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu.

Pasal 439
Setiap orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya, dipidana karena merusak mata uang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 440
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:
a. mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi atau mengedarkan mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak, sebagai mata uang yang tidak rusak; atau
b. menyimpan, memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

Pasal 441
Setiap orang yang mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak, atau mengedarkan uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 438 dan Pasal 440, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 442
Setiap orang yang membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa bahan atau benda tersebut digunakan atau akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, meniru, atau memalsu uang kertas negara atau bank, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kate¬gori IV.

Pasal 443
(1) Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang menyimpan atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia keping keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak, atau yang sudah mempunyai cap diulangi lagi capnya, atau yang setelah dikerjakan sedikit dapat diang¬gap sebagai mata uang, padahal nyata nyata tidak diguna¬kan sebagai perhiasan atau tanda peringatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Setiap orang yang membuat, mengedarkan, atau menyedia¬kan untuk dijual atau diedarkan, atau membawa masuk ke wilayah negara Republik Indonesia barang cetakan, potongan logam atau benda lain yang menyerupai uang kertas atau uang kertas bank atau mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak yang memakai cap negara, menyerupai meter¬ai, atau pos segel, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 444
(1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Pasal 438, Pasal 439, atau Pasal 440 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
(2) Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, bahan bahan atau benda benda yang menurut sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau menjadi pokok dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas.

BAB XIII
TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, SEGEL,
CAP NEGARA, DAN MEREK

Bagian Kesatu
Pemalsuan Materai

Pasal 445
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V, setiap orang yang:
a. meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau
b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum.

Pasal 446
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
a. menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu meterai tidak dapat dipakai lagi pada meterai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah olah meterai tersebut belum dipakai;
b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya meterai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau pada meterai tersebut; atau
c. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia meterai yang tandanya, tanda tangannya, ciri, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah olah meterai tersebut belum dipakai.

Bagian Kedua
Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara

Pasal 447
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
a. membubuhi barang barang emas atau perak dengan cap negara yang palsu atau tanda keahlian menurut undang undang yang palsu atau memalsu cap atau tanda ahli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah olah cap tersebut asli atau tidak dipalsu;
b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membubuhi barang barang emas atau perak dengan cap negara atau tanda dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum; atau
c. menambah atau memindahkan cap negara yang asli atau tanda keahlian menurut undang undang pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi cap atau tanda tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah olah cap atau tanda tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.

Pasal 448
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
a. membubuhi barang yang wajib ditera atau atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera lagi dengan tanda tera Republik Indonesia yang palsu;
b. memalsu tanda tera asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai benda tersebut seolah olah tanda teranya asli atau tidak dipalsu;
c. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, membubuhi tanda tera pada barang tersebut dengan cap yang asli secara melawan hukum; atau
d. memberi, menambah, atau memindahkan tanda tera Republik Indonesia yang asli pada barang lain dari pada yang semula dibubuhi tanda tera tersebut, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah olah tanda tera tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.

Pasal 449
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
a. memalsu ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan setelah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah olah asli atau tidak dipalsu; atau
b. memakai ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan yang dipalsu, seolah olah asli atau tidak dipalsu.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.

Pasal 450
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
a. menghilangkan tanda batal pada barang yang ditera, dengan maksud hendak memakai barang tersebut seolah olah tidak dibatalkan; atau
b. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempun¬yai persediaan untuk dijual, suatu benda yang dihilangkan tanda pembatalannya seolah olah benda tersebut tidak dibatalkan.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.

Bagian Ketiga
Pemalsuan dan Penggunaan Merek Dagang

Pasal 451
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
a. membubuhi merek dagang lain secara palsu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 dan Pasal 448, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau bungkusnya atau memalsukan merek yang asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang tersebut seolah olah mereknya asli atau tidak dipalsu;
b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum; atau
c. memakai merek asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek tersebut bukan untuk barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakainya seolah olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

Bagian Keempat
Pengedaran Meterai, Cap, atau Merek yang Dipalsu

Pasal 452
Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Pasal 447, Pasal 448, dan Pasal 451 menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal pasal tersebut, setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia:
a. meterai, cap, atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau
b. benda-benda yang dibubuhi meterai, cap, atau merek sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah benda-benda tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum.

Pasal 453
(1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau benda yang diketahui digunakan atau akan digunakan untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.

BAB XIV
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Bagian Kesatu
Pemalsuan Surat

Pasal 454
Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggu¬nakan seolah olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
b. menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah olah benar atau tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 455
Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, setiap orang yang:
a. membuat secara tidak benar atau memalsu:
1. akta otentik;
2. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
3. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
4. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat surat tersebut;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
6. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
7. surat-surat berharga lainnya.
b. menggunakan surat surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang isinya tidak benar atau dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 456 (454)
(1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketa¬hui digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaima¬na dimaksud dalam Pasal 455 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diram¬pas.

Bagian Kedua
Keterangan Palsu dalam Akta Otentik

Pasal 457
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V, setiap orang yang:
a. memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharus¬nya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebe¬narnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan keru¬gian; atau
b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Bagian Ketiga
Pemalsuan terhadap Surat Keterangan

Pasal 458
(1) Dokter yang memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berla¬ku juga bagi setiap orang yang memakai surat keteran¬gan palsu tersebut seolah olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya.

Pasal 459
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
a. membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan ten¬tang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi; atau
b. dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penang-gung asuransi mempergunakan surat keterangan yang tidak benar atau dipalsu, seolah olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 460
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:
a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keteran¬gan tidak pernah terlibat peristiwa kriminal, kecakapan, tidak mampu secara finansial, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan; atau
b. menggunakan surat keterangan yang tidak benar atau palsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 461
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat jalan paspor perjalanan Republik Indonesia atau surat perjalanan Republik Indonesia atau surat lain sebagai penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di wilayah negara Republik Indonesia atau menyuruh memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah olah benar atau tidak palsu; atau
b. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagai¬mana dimaksud dalam huruf a, seolah olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 462
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi hewan atau ternak, atau menyuruh memberikan surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah olah benar dan tidak palsu; atau
b. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagai¬mana dimaksud pada huruf a, seolah olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 463
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan seorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut; atau
b. dengan maksud menggunakan surat keterangan sebagaima¬na dimaksud dalam huruf a, seolah olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

BAB XV
TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN

Pasal 464
Setiap orang yang dengan salah satu perbuatan membuat gelap asal usul orang, dipidana, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 465
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan per¬kawinan tersebut; atau
b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

Pasal 466
Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberi¬tahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kate¬gori IV.

Pasal 467
Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 468
(1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Pasal 465, atau Pasal 466 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

BAB XVI
TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Bagian Kesatu
Kesusilaan di Muka Umum

Pasal 469
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang :
a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau
b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan sendiri.

Bagian Kedua
Pornografi dan Pornoaksi

Paragraf 1
Pornografi

Pasal 470
(1) Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang, atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 471
(1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 472
Setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Pasal 473
Setiap orang yang memaksa anak-anak menjadi model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan aktivitas seksual atau persetubuhan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.
Pasal 474
Setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media masa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
Pasal 475
Setiap orang yang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 476
Setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Paragraf 2
Pornoaksi

Pasal 477
(1) Setiap orang yang di muka umum atau disuatu tempat yang dapat dilihat oleh umum mempertontonkan alat kelamin, melakukan aktivitas seksual atau melakukan hubungan seks, dipidana karena pornoaksi dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.
(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 478
Setiap orang yang di muka umum mempertontonkan gerakan atau tarian erotis atau peragaan orang yang sedang melakukan hubungan seks, dipidana dengan pidana paling lama 5 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 479
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
(2) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks dengan melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 480
(1) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks atau pesta seks dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
(2) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks atau pesta seks dengan melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Pasal 481
(1) Setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
(2) Setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan, dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, dan/atau pesta seks yang melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.

Paragraf 3
Permufakatan Jahat

Pasal 482
Permufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 470 dan Pasal 477, dipidana.

Bagian Ketiga
Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan

Pasal 483
Setiap orang yang secara terang terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 484
Setiap orang yang secara terang terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, secara terang terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 485
Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 dan Pasal 484 jika perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan keluarga berenca¬na dan pencegahan penyakit menular.

Bagian Keempat
Zina dan Perbuatan Cabul

Pasal 486
(1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
a. laki laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki yang bukan suaminya;
c. laki laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki, padahal diketahui bahwa laki laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 487
Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 488
Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori III.
Pasal 489
Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
Pasal 490
(1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bagian Kelima
Perkosaan dan Perbuatan Cabul
Paragraf 1
Perkosaan

Pasal 491
(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
a. laki laki yang melakukan persetubuhan dengan perem¬puan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
b. laki laki yang melakukan persetubuhan dengan perem¬puan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
c. laki laki yang melakukan persetubuhan dengan perem¬puan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
d. laki laki yang melakukan persetubuhan dengan perem¬puan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki laki tersebut adalah suaminya yang sah;
e. laki laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
a. laki laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
b. laki laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Paragraf 2
Percabulan

Pasal 492
Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 493
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun setiap orang yang :
a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang dike¬tahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang dike¬tahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas) tahun; atau
c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas) tahun, untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh di luar perkawinan, dengan orang lain.

Pasal 494
(1) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 mengakibatkan luka berat atau mengaki¬batkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan Pasal 493 huruf a dan huruf b mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan Pasal 493 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 495
Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
Pasal 496
Setiap orang yang dengan memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau perse¬tubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 497
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkat¬nya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
a. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan¬nya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserah¬kan padanya untuk dijaga; atau
b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Pasal 498
(1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2) Setiap orang yang di luar hal hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan dengan orang yang diketa¬hui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 499
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang :
a. menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubung¬kan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetu¬buh; atau
b. menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubu¬han orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Pasal 500
(1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbua¬tan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Bagian Keenam
Pengobatan Yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan

Pasal 501
(1) Setiap orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.
(3) Dokter yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan atau atas indikasi medis tidak dipidana.

Bagian Ketujuh
Bahan yang Memabukkan

Pasal 502
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:
a. menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang nyata kelihatan mabuk;
b. menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang minum atau memakai bahan yang memabukkan.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.
(3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

Bagian Kedelapan
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Paragraf 1
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 503
(1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dalam bentuk tanaman, atau memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika yang bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
(2) Tanaman atau yang bukan tanaman yang termasuk jenis narkotika ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

Pasal 504
Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memproduksi atau menyediakan narkotika, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 505
Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 506
Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 507
Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 ayat (1), Pasal 504 sampai dengan Pasal 506 dipidana.

Pasal 508
Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika tehadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 509
Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Pasal 510
Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 ayat (1), Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 508, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 511
Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 ayat (1), Pasal 504 sampai dengan Pasal 506 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 512
Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, menjual, mengedarkan, memiliki, atau menggunakan prekursor untuk pembuatan narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.
Paragraf 2
Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika

Pasal 513
(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika, mengedarkan, mengimpor, atau mengekspor psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
(2) Jenis psikotropika sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

Pasal 514
Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tahun), paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 515
Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda Kategori IV.

Pasal 516
Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika tehadap orang lain atau memberikan pskotropika untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori VI dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 517
Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 ayat (1), 514 sampai dengan Pasal 516, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 518
Setiap orang yang melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 ayat (1) dan Pasal 514 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 519 (07)
Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, menjual, mengedarkan, memiliki, atau menggunakan bahan-bahan untuk pembuatan psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Pasal 520
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 ayat (1) dan Pasal 514 tidak dipidana jika untuk kepentingan pengembangan llmu Pengetahuan.

Pasal 521
Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pasikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 ayat (1), Pasal 514 sampai dengan Pasal 519 dipidana.

Bagian Kesembilan
Pengemisan

Pasal 522
Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipida¬na dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Bagian Kesepuluh
Penganiayaan Hewan

Pasal 523
(1) Dipidana karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:
a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatan¬nya tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut;
b. tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, tidak memberi makan atau kebutuhan hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya; atau
c. melakukan persetubuhan dengan hewan.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati, maka pembuat tindak pidana dipidana karena penganiayaan hewan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(3) Jika hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepunyaan pembuat tindak pidana, maka hewan itu dapat dirampas.
(4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kesebelas
Perjudian

Pasal 524
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, setiap orang yang:
a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Pasal 525
Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

BAB XVII
TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG

Pasal 526
(1) Setiap orang yang mengakibatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian yang diadakannya wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang dalam keadaan terlantar tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang diterlan¬tarkan; atau
b. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang diterlantarkan.
(4) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan:
a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang diterlan¬tarkan; atau
b. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang diterlantarkan.

Pasal 527
(1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud supaya ditemukan orang lain, sehingga dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada anak yang ditinggalkan; atau
b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya anak yang ditinggalkan.

Pasal 528
Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak terse¬but diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 dikurangi 1/2 (satu per dua).

Pasal 529
Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Pasal 527, atau Pasal 528, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d.

Pasal 530
Setiap orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut mati, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
BAB XVIII
TINDAK PIDANA PENGHINAAN

Bagian Kesatu
Pencemaran

Pasal 531
(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Bagian Kedua
Fitnah

Pasal 532
(1) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal :
a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; atau
b. pegawai negeri dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.
(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan tidak diajukan.

Pasal 533
(1) Jika putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pembuat tidak dapat dipidana karena fitnah.
(2) Jika dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar.
(3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang ditu¬duhkan.

Paragraf 1
Penghinaan Ringan

Pasal 534
Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 535
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 sampai dengan Pasal 534, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Bagian Ketiga
Pengaduan Fitnah

Pasal 536
(1) Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberi¬tahuan palsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan atau huruf b.

Bagian Keempat
Persangkaan Palsu

Pasal 537
Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 538
Pembuat tindak pidana penghinaan dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 (511) sampai dengan Pasal 534, dan Pasal 536, tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535.

Bagian Kelima
Pencemaran Orang Mati

Pasal 539
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah mati, yang apabila orang tersebut masih hidup perbuatan tersebut akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut atau atas pengaduan suami atau istrinya.
(3) Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak.

Pasal 540
(1) Setiap orang yang di muka umum, menyiarkan, mempertunjuk¬kan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan atau pencemaran nama orang yang telah mati, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalan¬kan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.
(3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 dan Pasal 539 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 541
Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 sampai dengan Pasal 540 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XIX
TINDAK PIDANA PEMBOCORAN RAHASIA

Pasal 542
(1) Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau profesinya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang tertentu, maka pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.

Pasal 543
(1) Setiap orang yang memberitahukan hal hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan terse¬but.

Pasal 544
Pegawai negeri atau setiap orang yang wajib menyimpan rahasia karena jabatan atau tugasnya yang diberikan oleh kantor atau instansi pemerintah, yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 545
Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 sampai dengan Pasal 544 dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XX
TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG

Bagian Kesatu
Perdagangan Orang

Paragraf 1
Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 546
Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengekploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Paragraf 2
Memasukkan Orang ke dalam Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

Pasal 547
Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dengan maksud :
a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau
b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.
Paragraf 3
Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

Pasal 548
Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 546.
Paragraf 4
Perdagangan Orang yang mengakibatkan Luka Berat atau Penyakit

Pasal 549
(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 sampai dengan Pasal 548 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 sampai dengan Pasal 548 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
Paragraf 5
Perdagangan Orang oleh Kelompok yang Terorganisasi

Pasal 550
Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 ditambah 1/3 (satu per tiga).

Paragraf 6
Penganjuran Tanpa Hasil

Pasal 551
Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda Kategori IV.

Paragraf 7
Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Orang yang diperdagangkan

Pasal 552
Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Paragraf 8
Pemalsuan Dokumen atau Identitas untuk Memudahkan Perdagangan Orang

Pasal 553
Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

Paragraf 9
Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Perdagangan Orang

Pasal 554
Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Paragraf 10
Menyembunyikan Orang yang Melakukan Perdagangan Orang

Pasal 555
Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda Kategori V.

Paragraf 11
Perdagangan Orang di Kapal

Pasal 556
(1) Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 557
Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

Paragraf 12
Pengangkutan Orang untuk Diperdagangkan dengan Menggunakan Kapal

Pasal 558
Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkutkan, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 12
Pemudahan dan Perluasan

Pasal 559
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Pasal 560
Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Pasal 561
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 dan Pasal 548.

Bagian Kedua
Perampasan Kemerdekaan Orang
Pargraf 1
Penculikan

Pasal 562
Setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempat¬kan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
Paragraf 2
Penyanderaan

Pasal 563
Setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Paragraf 3
Pengangkutan Orang Tanpa Perjanjian

Pasal 564
Setiap orang yang secara melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang tersebut telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

Bagian Ketiga
Tindak Pidana terhadap Orang yang Belum Dewasa

Paragraf 1
Pengalihan Kekuasaan

Pasal 565
(1) Setiap orang yang menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Paragraf 2
Menyembunyikan Orang yang belum Dewasa

Pasal 566
(1) Setiap orang yang menyembunyikan orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Paragraf 3
Melarikan Perempuan

Pasal 567
(1) Setiap orang yang membawa pergi perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas pengaduan:
a. perempuan itu sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia akan kawin, jika perempuan tersebut belum dewasa;
b. perempuan itu sendiri atau suaminya, jika perempuan tersebut sudah dewasa.
(4) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang undang tentang Perkawinan, maka pembuat tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.

Bagian Keempat
Perampasan dan Pemaksaan Kemerdekaan Orang

Pasal 568
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerde¬kaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang secara melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan tersebut.

Pasal 569
(1) Setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 570
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:
a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau suatu perbuatan lain atau ancaman perbuatan lain, untuk melakukan, tidak melak¬ukan atau membiarkan sesuatu baik terhadap orang tersebut maupun terhadap orang lain; atau
b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran nama atau pencemaran nama secara tertulis.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang terkena tindak pidana.

Pasal 571
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
a. mengancam dengan kekerasan secara terang terangan dengan kekuatan bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang;
b. mengancam dengan suatu tindak pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang;
c. mengancam dengan perkosaan atau dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
d. mengancam dengan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang; atau
e. mengancam dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
(2) Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku¬kan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 572
Pembuat tindak pidana yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 (526) sampai dengan Pasal 568 dan Pasal 571 ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d.

BAB XXI
TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA

Bagian Kesatu
Pembuhunan

Pasal 573
(1) Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anak¬nya, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).
(3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 574
Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 575
(1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
(2) Orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagai¬mana dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai melakukan pembunuhan.

Pasal 576
Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 577
Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 578
Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut benar benar mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua
Pengguguran Kandungan

Pasal 579
(1) Seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 580
(1) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 581
(1) Dokter, bidan, paramedis, apoteker, atau juru obat yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 ayat (1), atau melakukan atau membantu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 580, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.
(2) Tidak dipidana, dokter yang melakukan tindakan medis tertentu dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya.

Pasal 582
Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Pasal 579, dan Pasal 580, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

BAB XXII
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Bagian Kesatu
Penganiayaan terhadap Badan

Pasal 583
(1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 584
(1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per ¬tiga).
(3) Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 585
(1) Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 586
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dan Pasal 488, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) jika tindak pidana tersebut dilakukan :
a. terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya;
b. terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; atau
c. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bagian Kedua
Perkelahian secara Berkelompok

Pasal 587
Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkela¬hian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing masing terhadap tindakan yang khusus dilakukan, dipi¬dana dengan:
a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika penyerangan atau perkela¬hian tersebut mengakibatkan luka berat; atau
b. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Ketiga
Kekerasan dalam Rumah Tangga

Paragraf 1
Kekerasan Fisik

Pasal 588
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Kategori VI.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Kategori VI.
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II.
Paragraf 2
Kekerasan Psikis

Pasal 589
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariaan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 3
Kekerasan Seksual

Pasal 590
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
(2) Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Pasal 591
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

Pasal 592
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590 dan Pasal 591 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

BAB XXIII
TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN
MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN

Pasal 593
(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, profesi, atau mata pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(3) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV

Pasal 594
(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau profe¬si, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesinya dan pengumuman putusan hakim.

BAB XXIV
TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pasal 595
Setiap orang yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 596
Setiap orang yang mencuri benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan keagamaan atau benda purbakala, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 597
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang mencuri:
a. ternak atau barang yang merupakan sumber mata penca¬harian atau sumber nafkah utama seseorang;
b. pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru hara, pemberontakan, atau kesengsaraan perang;
c. pada waktu malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; atau
d. yang untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau untuk dapat sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah, memanjat, mema¬kai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama sama.
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 598
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 dan Pasal 597 ayat (1) huruf d dan ayat (2), dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah¬nya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II.

Pasal 599
(1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pembuat tindak pidana melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun jika perbuatan terse¬but dilakukan :
a. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
b. untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana dilaku¬kan dengan membongkar, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakai¬an jabatan palsu; atau
c. mengakibatkan luka berat.
(3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama sama.
(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(5) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang dan disertai pula oleh salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama sama, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 600
Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Pasal 596, Pasal 597, atau Pasal 599, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d.

Pasal 601
(1) Jika pembuat atau pembantu tindak pidana dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena tindak pidana, padahal telah menentukan penguasaan bersama atas harta bawaan, hadiah, dan warisan masing masing, maka pembuat atau pembantu tindak pidana tidak mungkin diadakan penuntutan pidana.
(2) Jika pembuat atau pembantu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami atau istri dari orang yang terkena tindak pidana, padahal suami atau istri tersebut menguasai sendiri harta bendanya, atau pembuat atau pembantu tindak pidana tersebut adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua, maka pembuat atau pembantu tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.
(3) Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak.

BAB XXV
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 602
(1) Dipidana karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk :
a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
b. membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku juga bagi tindak pidana seba¬gaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 603
(1) Dipidana karena pengancaman, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman penistaan lisan atau tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya :
a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
b. membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

Pasal 604
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602 dan Pasal 603.

Pasal 605
Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, huruf b, dan atau huruf d.

BAB XXVI
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Pasal 606
Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 607
Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, dipidana karena pengge¬lapan ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 608
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang terse¬but karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

Pasal 609
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 dilakukan oleh orang yang menerima barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk disim¬pan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

Pasal 610
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini.

Pasal 611
(1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Pasal 608, atau Pasal 609, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan pengumuman putusan hakim.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya, maka pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi tersebut.

BAB XXVII
TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG

Bagian Kesatu
Penipuan

Pasal 612
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud mengun¬tungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 613
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, penjual yang menipu pembeli :
a. dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau
b. tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserah¬kan.

Pasal 614
Jika barang yang diberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, dipidana karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kedua
Perbuatan Curang

Pasal 615
Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 616
Setiap orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut, dipidana dengan pidana penja¬ra paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 617
Setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk menguasai barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketiga
Tindak Pidana terhadap Hak Cipta dan Merek

Pasal 618
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
a. menaruh suatu nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda yang asli di atas atau di dalam suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, atau keraji¬nan, dengan maksud supaya orang dapat mengira bahwa karya tersebut sebenarnya dibuat oleh orang yang nama atau tandanya ditempatkan di atas atau di dalam karya tersebut; atau
b. menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau membawa masuk ke Indonesia suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, atau keraji¬nan, yang di atasnya atau di dalamnya ditempatkan suatu nama atau tanda palsu atau yang dipalsukan, seolah olah karya tersebut benar benar karya dari orang yang nama atau tandanya yang secara palsu dita¬ruh di atas atau di dalam karya tersebut.
(2) Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.

Pasal 619
Setiap orang yang memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia dengan tidak nyata nyata akan dibawa lagi ke luar negeri, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, menyediakan untuk dijual atau dibagikan barang barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa pada barang atau pada kemasan barang tersebut secara palsu dibubuhkan nama perusahaan, merek yang menjadi hak orang lain atau guna menyatakan asalnya dibubuhkan nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama perusahaan atau pada barang, atau pada kemasan barang terse¬but ditiru nama perusahaan atau merek yang dikarang karang, sekalipun dengan sedikit perubahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Asuransi

Pasal 620
Setiap orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi tentang hal hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung asuransi tersebut membuat per¬janjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat syarat yang serupa jika diketahui keadaan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 621
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang di kendaraan angkutan, dengan :
a. membakar atau menyebabkan ledakan suatu barang yang masuk asuransi kebakaran;
b. menenggelamkan, mendamparkan, merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kenda¬raan air yang diasuransikan atau yang muatannya diasuran¬sikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan air tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan air tersebut; atau
c. merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuran¬sikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.

Bagian Kelima
Persaingan Curang

Pasal 622
Setiap orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain tersebut, dipidana karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keenam
Penyuapan Yang Merugikan Orang Lain

Pasal 623
Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud membujuk orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain, dipidana karena memberi suap, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 624
Setiap orang yang menerima sesuatu atau janji, padahal dike¬tahui atau patut diduga bahwa pemberian sesuatu atau janji tersebut dimaksudkan supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain, dipidana karena menerima suap, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketujuh
Pembebanan atas Salinan Konosemen dan Ikatan Kredit

Pasal 625
Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal balik dengan beberapa orang yang berhak menerima barang barang yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 626
Jika nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaima¬na dimaksud dalam Pasal 593, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori I.

Pasal 627
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain:
a. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau barang tersebut;
b. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau barang tersebut sudah dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberi¬tahukan hal tersebut kepada pihak yang lain;
c. membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijamin¬kan;
d. menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut;
e. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut telah dijaminkan kepada orang lain; atau
f. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.

Bagian Kedelapan
Pengedaran Makanan, Minuman atau Obat Palsu

Pasal 628
(1) Setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat, padahal barang tersebut palsu atau dipalsukan dan kepalsuan tersebut disembunyikan¬, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat apabila makanan, minuman, atau obat tersebut adalah palsu, jika nilainya atau kegunaannya menjadi kurang karena telah dicampur dengan bahan-bahan lain.

Bagian Kesembilan
Perbuatan Curang dalam Pemborongan Bangunan

Pasal 629
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV:
a. pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Keplisian Negara Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
(2) Bagi orang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 630
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, setiap orang yang :
a. dengan perbuatan curang menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya bagi keselamatan negara dalam waktu perang; atau
b. diwajibkan mengawasi penyerahan barang sebagaimana dimak¬sud dalam huruf a, membiarkan perbuatan curang tersebut dilakukan.

Bagian Kesepuluh
Perubahan dan Perusakan Batas Kepemilikan atas Tanah

Pasal 631
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud mengun¬tungkan diri sendiri atau orang lain, merusakkan, menghancurkan, memin¬dahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk menentukan batas-batas pekarangan atau batas-batas hak atas tanah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kesebelas
Penyiaran Berita Bohong untuk Memperoleh Keuntungan

Pasal 632
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud mengun¬tungkan diri sendiri atau orang lain, menyiarkan kabar bohong menyebabkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, atau surat berharga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keduabelas
Penyesatan dalam Penjualan Surat Utang

Pasal 633
Setiap orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, berusaha membujuk umum supaya membeli atau turut serta mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal hal yang sebenarnya, atau membayangkan harapan palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketigabelas
Pengumuman Neraca yang Tidak Benar

Pasal 634
Pengusaha, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya yang mengumum¬kan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keempatbelas
Keterangan yang Tidak Benar

Pasal 635
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III:
a. penasihat hukum yang memasukkan atau menyuruh memasukkan dalam surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; atau
b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai atau kreditur yang mengajukan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian Kelimabelas
Pengecualian

Pasal 636
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, kecuali bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh suami atau istri dalam rangka gugatan cerai.

BAB XXVIII

TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA

Bagian Kesatu
Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditor

Pasal 637
Dipidana karena merugikan kreditor, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan:
a. hidup terlalu boros;
b. dengan maksud menangguhkan kepailitannya meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya, padahal pinjaman tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau
c. tidak memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusa¬haan, dan surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 638
Dipidana karena merugikan kreditor secara curang, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan:
a. mengarang ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik barang dari harta benda milik perusahaan;
b. melepaskan barang milik perusahaan, baik dengan cuma cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya;
c. dengan cara menguntungkan salah seorang kreditor pada waktu pailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau
d. tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan buku, surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 huruf c.

Pasal 639
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang mengu¬rangi dengan penipuan hak kreditor:
a. dalam hal pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukan pemberesan perusahaan atau pada waktu diketahui akan terjadi atau patut diduga lebih dahulu salah satu hal tersebut terjadi dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan atau pemberesan perusahaan benar benar terjadi, menarik bayaran baik dari piutang yang belum jatuh tempo, maupun dari piutang yang sudah jatuh tempo, padahal debitor telah mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan perusahaan debitor sudah dimohonkan atau sebagai hasil perundingan dengan debitor; atau
b. pada waktu verifikasi dari piutang dalam pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau pemberesan perusahaan, mengarang ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada.

Pasal 640
Setiap orang yang dinyatakan dalam keadaan benar benar tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan pengusaha yang dinyatakan pailit, yang dinyatakan boleh melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, secara curang mengurangi hak dari kreditornya, mengarang ngarang utang, tidak mempertanggungja¬wabkan keuntungan atau menarik barang dari harta bendanya atau melepaskan barang baik dengan cuma cuma maupun dengan nyata nyata di bawah harganya atau pada waktu dinyatakan tidak mampu diputus pengadilan melepaskan harta benda atau dinyatakan jatuh pailit atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari hal tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang kreditornya dengan cara apapun juga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua
Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris

Pasal 641
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika pengurus atau komisa¬ris suatu korporasi yang dinyata¬kan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan:
a. membantu atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas atau korporasi tersebut disebabkan karena perbuatan tersebut;
b. dengan maksud menangguhkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, membantu atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau
c. karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat, dan surat surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 huruf c.

Pasal 642
Pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditor dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun.
Pasal 643
Pengurus atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentan¬gan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan perseroan terbatas atau korporasi lainnya tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori V.

Bagian Ketiga
Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan

Pasal 644
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III:
a. kreditor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitor atau dengan pihak ketiga dan kreditor tersebut meminta keuntungan khusus; atau
b. debitor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditor atau dengan pihak ketiga dan debitor tersebut meminta keuntungan khusus.
(2) Jika yang berutang adalah korporasi, maka pidana seba¬gaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada pengu¬rus atau komisaris yang mengadakan persetujuan sebagaima¬na dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Keempat
Penarikan Barang Tanpa Hak

Pasal 645
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
a. menarik barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya dari orang lain yang mem¬punyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau hak pakai atas barang tersebut;
b. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya, dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas barang tersebut dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut;
c. menarik sebagian atau seluruh barang yang olehnya dibebani ikatan panen yang tidak secara melawan hukum atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu barang yang oleh orang lain dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan tersebut; atau
d. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau untuk keperluan pemilik dari ikatan kredit atas barang tersebut dengan merugikan pemegang kredit.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXIX
TINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG

Bagian Kesatu
Penghancuran dan Perusakan Barang

Pasal 646
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawan hukum:
a. menghancurkan, merusak, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; atau
b. membunuh, menciderai, membuat sehingga tidak dapat dipa¬kai, atau menghilangkan hewan, yang sebagian atau seluruh¬nya milik orang lain.

Pasal 647
(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf a mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf b dilakukan dengan memasukkan bahan bahan yang membahayakan nyawa atau merusak kesehatan atau jika hewan tersebut termasuk ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186.

Bagian Kedua
Penghancuran dan Perusakan Bangunan

Pasal 648
Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, meru¬sak, atau membuat tidak dapat dipakai lagi bangunan untuk sarana dan prasarana pelayanan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 649
Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 650
Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak gedung, kapal, atau kendaraan darat yang sebagian atau seluruh¬nya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 651
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 sampai dengan Pasal 650.

Bagian Ketiga
Perusakan dan Pencarian Tanpa Izin Benda Cagar Budaya

Pasal 652
Setiap orang yang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Kategori V.

Pasal 653
Setiap orang melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda yang tidak diketahui pemiliknya dengan penggalian, penyelam, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

BAB XXX
TINDAK PIDANA JABATAN

Bagian Kesatu
Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta

Pasal 654
Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perin¬tahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 655
(1) Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawan pelaksanaan peraturan perundang undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan atau surat perintah pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(2) Jika pelaksanaan peraturan perundang undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan atau surat perintah pengadilan terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat sipil tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Bagian Kedua
Penyalahgunaan Jabatan

Paragraf 1
Penggelapan Uang dan Surat Berharga

Pasal 656
Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, yang menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 2
Pemalsuan Buku atau Register Administrasi

Pasal 657
Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, membuat secara palsu atau memalsukan buku atau register yang khusus disediakan untuk pemeriksaan administrasi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 3
Penghilangan atau Perusakan Barang dan Dokumen

Pasal 658
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu :
a. menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau register yang dikuasai karena jabatannya yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;
b. membiarkan orang menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau register tersebut; atau
c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau register tersebut.

Paragraf 4
Pegawai Negeri dan Hakim Yang Menerima Suap

Pasal 659
Pegawai negeri yang menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 660
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pegawai negeri yang:
a. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan¬nya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 661
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, hakim yang :
a. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan pada pertimbangannya; atau
b. menerima hadiah, janji, atau gratifikasi dengan penuh kesadaran bahwa hadiah, janji, atau gratifikasi tersebut diberikan kepadanya supaya menjatuhkan pidana kepada lawan pemberi hadiah atau janji dalam perka¬ra yang diserahkan pada pertimbangannya.

Paragraf 5
Penyalahgunaan Kekuasaan

Pasal 662
Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang untuk berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori V.

Pasal 663
Pegawai negeri yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya supaya memberi sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pembayaran dengan dipotong sebagian, atau mengerjakan sesuatu untuk keperluan pribadi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 664
Pegawai negeri yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan menyalahgu¬nakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat suatu hak untuk menggunakan tanah tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 665
Pegawai negeri yang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan barang, atau hak perse¬waan, padahal diwajibkan mengurus dan mengawasi sebagian atau seluruhnya pada waktu hal tersebut dikerjakan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 6
Pemaksaan dalam Jabatan dan Penyalahgunaan Kewenangan

Pasal 666
Pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan, baik paksaan agar orang mengaku maupun paksaan agar orang memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori V.

Pasal 667
Dipidana karena permintaan paksa, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugasnya :
a. menagih, menerima sesuatu, atau memotong dari suatu pembayaran seolah olah harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri lain atau ke kas umum, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupa¬kan utang;
b. menuntut atau menerima pekerjaan orang atau pemberian barang seolah olah diharuskan, padahal diketahui bahwa hal tersebut tidak diharuskan; atau
c. seolah olah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang tanah negara, yang di atasnya terdapat suatu hak menggunakan tanah tersebut dengan merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang undangan tentang tanah negara.

Paragraf 7
Pelepasan Orang yang Ditahan

Pasal 668
(1) Pegawai negeri yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah pejabat yang berwenang atau putusan atau ketetapan hakim, membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau mele¬paskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori V.
(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri, dilepaskan atau melepaskannya, atau mele¬paskan dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 8
Tidak Memberitahukan Orang yang Ditahan

Pasal 669
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang:
a. mempunyai tugas sebagai penyidik tidak meme¬nuhi permintaan pejabat yang berwenang untuk menyatakan bahwa ada orang ditahan secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya;
b. mempunyai tugas sebagai penuntut umum tidak meme¬nuhi permintaan atasannya untuk menyatakan bahwa ada orang ditahan secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya; atau
c. dalam menjalankan tugasnya, setelah mengetahui bahwa ada orang yang ditahan secara melawan hukum, tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada pegawai negeri yang diwajibkan menyidik suatu tindak pidana.
(2) Pegawai negeri yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 9
Penolakan Permintaan Keterangan

Pasal 670
Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang menolak permintaan yang sah dari pejabat yang berwenang, agar menunjukkan orang atau memperli-hatkan daftar tentang data orang yang dimasukkan dalam tempat tersebut atau memperlihatkan putusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku harus dipenuhi untuk memasukkan orang dalam tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 671
Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang memasukkan orang dalam tempat tersebut tanpa meminta ditunjukkan padanya putusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mencatat dalam daftar tentang data orang yang dimasukkan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 672
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang :
a. melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain atau tidak dengan persetujuan orang lain tersebut, atau jika pegawai negeri tersebut secara melawan hukum berada di tempat tersebut dan tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak; atau
b. pada waktu menggeledah rumah melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, memeriksa, menyita surat, buku, atau barang bukti lainnya.

Paragraf 10
Melampaui Batas Kewenangan

Pasal 673
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang :
a. melampaui batas kewenangannya menyuruh orang memperlihat¬kan kepadanya atau menyita surat, barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan atau menyuruh memperlihatkan berita telegram yang berada di tangan pegawai kantor telegram; atau
b. melampaui batas kewenangannya menyuruh pegawai kantor telepon memberikan keterangan kepadanya tentang percakapan melalui telepon yang terjadi dengan perantaraan kantor tersebut.

Paragraf 11
Penyalahgunaan Pengiriman Surat dan Paket

Pasal 674
Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang, yang secara melawan hukum membuka surat, barang yang tertutup, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut, atau memeriksa isinya atau memberitahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 675
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang yang :
a. memberikan surat, kartu pos, barang atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut kepada orang lain selain yang berhak;
b. memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri atau mengubah isi surat, kartu pos, barang atau paket tersebut; atau
c. mengam¬bil untuk diri sendiri suatu barang di dalam surat atau paket tersebut.
(2) Jika surat atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai uang, maka pegawai negeri yang mengambil untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Paragraf 12
Pembocoran Isi Surat, Telegram, dan Telepon

Pasal 676
Pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantor telepon yang:
a. memberitahukan kepada orang lain berita yang diperca¬yakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, atau membuka, membaca surat telegram atau telepon, atau membe¬ritahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV; atau
b. memberikan kepada orang lain yang tidak berhak, memusnah¬kan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri, atau mengubah isi suatu berita telegram atau berita telepon, yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 13
Perluasan Tindak Pidana

Pasal 677
Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang atau pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantor telepon, yang membiarkan orang lain melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674, Pasal 675, atau Pasal 676 dan/atau membantu orang lain tersebut dalam melakukan perbuatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 14
Mengawinkan Orang yang Terhalang untuk Kawin

Pasal 678
(1) Setiap orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang sudah ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(2) Setiap orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah selain halangan sebagaima¬na dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penja¬ra paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Katego¬ri III.

Paragraf 15
Pengeluaran Salinan Putusan Pengadilan

Pasal 679
Pegawai negeri yang berhak mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, yang mengeluarkan salinan atau petikan sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Paragraf 16
Menahan Surat Dinas

Pasal 680
Bekas pegawai negeri yang tanpa izin pejabat yang berwenang menahan surat surat dinas yang ada padanya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

BAB XXXI
TINDAK PIDANA JABATAN

Bagian Kesatu
Suap

Pasal 681
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
a. memberi, menjanjikan sesuatu, atau memberi gratifikasi kepada seorang pegawai negeri dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. memberi sesuatu kepada seorang pegawai negeri karena atau berhubungan dengan sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 682
(1) Setiap orang yang memberi, menjanjikan sesuatu, atau memberi gratifikasi kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang sedang diperiksanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Kate¬gori VI.
(2) Jika pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud agar hakim menjatuhkan pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kate¬gori VI.

Pasal 683
Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik negara asing atau pejabat publik organisasi internasional dengan maksud untuk memperoleh atau mempertahankan usaha perdagangan atau keuntungan lain yang tidak semestinya dalam kaitan dengan perdagangan internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua
Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Keuangan Negara

Pasal 684
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 685
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 686
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 dan Pasal 685 dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila
a. dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; atau
b. terjadi pengulangan tindak pidana.

Pasal 687
Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 684 (666) dan Pasal 685 (667).

Pasal 688
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Kategori V.

Bagian Kedua
Pemberatan Pidana

Pasal 689
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Pasal 660, Pasal 661, Pasal 663, Pasal 664, Pasal 681, Pasal 682, dan Pasal 683 sepanjang perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 690
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684, dan Pasal 685.

BAB XXXII
TINDAK PIDANA PELAYARAN

Bagian Kesatu
Perompakan dan Perampasan Kapal

Paragraf 1
Perompakan

Pasal 691
Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain di laut wilayah negara Republik Indonesia atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya, dipidana karena melakukan perompakan di laut, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 692
Setiap orang yang di darat di sekitar pantai atau di muara sungai melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain atau barang di tempat tersebut, dipidana karena perompa¬kan di pantai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 693
Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya, dipidana karena perompakan di sungai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 694
(1) Setiap orang yang:
a. bekerja sebagai nakhoda atau melakukan profesi seba¬gai nakhoda pada kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan di laut bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, dipidana karena perompakan di laut bebas, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
b. bekerja sebagai awak kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan sebagaimana dimak-sud dalam huruf a, dipidana karena perompakan di laut bebas, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Ketentuan mengenai pengertian kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dan Pasal 169 tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 695
Setiap orang yang menyerahkan kapal Indonesia dalam kekuasaan perompak di laut bebas, perompak di tepi laut, perompak di pantai, atau perompak di sungai, dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika orang tersebut nakhoda kapal tersebut; atau
b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika orang tersebut bukan nakhoda kapal tersebut.

Paragraf 2
Perampasan Kapal

Pasal 696
Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal tersebut secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 697
Nakhoda kapal Indonesia yang mengambil alih kapal dari pemi¬liknya atau dari pengusahanya dan memakai kapal tersebut untuk keuntungan diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Bagian Kedua
Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu

Paragraf 1
Pemalsuan Surat Kapal

Pasal 698
(1) Nakhoda kapal Indonesia yang menyuruh membuat surat keterangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
(2) Awak kapal Indonesia yang turut serta menyu¬ruh membuat surat keterangan kapal yang diketa¬hui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 699
Setiap orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perun¬dang undangan yang berlaku tentang pendaftaran kapal, memperlihatkan surat keterangan yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 700
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, setiap orang yang:
a. menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah olah keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang sebenarnya, dan penggu¬naan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud dalam huruf a seo¬lah olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya dan penggu¬naan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Paragraf 2
Laporan Palsu

Pasal 701
Nakhoda kapal yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, membuat atau memberikan laporan palsu tentang kecelakaan kapal yang dipimpinnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketiga
Pembangkangan dan Pemberontakan di Kapal

Paragraf 1
Pembangkangan

Pasal 702
(1) Dipidana karena pembangkangan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV:
a. penumpang kapal Indonesia yang menyerang nakhoda atau melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kebebasannya untuk bergerak; atau
b. awak kapal Indonesia yang di atas kapal atau dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan seba¬gaimana dimaksud dalam huruf a terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;
b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka berat; atau
c. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengaki¬batkan matinya orang.

Pasal 703
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang berlayar di atas kapal yang:
a. tidak menurut perintah yang diberikan nakhoda untuk kepentingan keamanan atau untuk menegakkan ketertiban dan disiplin di atas kapal;
b. tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada nakhoda ketika mengetahui bahwa kemerdekaan nakhoda dirampas; atau
c. tidak memberitahukan kepada nakhoda pada saat yang tepat ketika mengetahui ada niat dari orang lain yang berada di atas kapal untuk melakukan pembangkangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika pembangkangan tidak terjadi.

Paragraf 2
Pemberontakan

Pasal 704
(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama sama, maka pembuat tindak pidana, dipidana karena pemberontakan di kapal, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengaki¬batkan luka;
b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka berat; atau
c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang.

Pasal 705
Setiap orang yang di atas kapal Indonesia menghasut orang supaya memberontak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Nakhoda Kapal

Paragraf 1
Penyalahgunaan Wewenang oleh Nakhoda Kapal

Pasal 706
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan:
a. menjual kapal;
b. meminjam uang dengan mempertanggungkan kapal atau perlengkapannya;
c. menjual atau menjaminkan barang muatan atau perbekalan kapal¬nya;
d. memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang dika¬rang karang; atau
e. tidak memeliha¬ra buku harian kapal atau tidak mengurus keselamatan surat surat kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ketika meninggalkan kapalnya.

Pasal 707
Nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan yang demikian dengan cara mengubah haluan kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2
Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Nakhoda Kapal

Pasal 708
(1) Nakhoda kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan lebih dulu dari pemilik atau pengusaha kapal, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahui bahwa karena perbuatan tersebut akan timbul kemungkinan bagi kapal atau barang muatannya untuk ditarik, dihen¬tikan, atau ditahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan lebih dulu dari nakhoda kapal melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 709
Nakhoda kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan kepada orang yang berlayar di kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 710
Nakhoda kapal Indonesia yang membuang barang muatannya, tidak karena keadaan terpaksa atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 3
Penggunaan Bendera Indonesia

Pasal 711
Nakhoda kapal yang memakai bendera Indonesia, pada¬hal diketahui tidak berhak untuk memakai bendera terse¬but, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 4
Pemakaian Tandan-tanda Kapal Perang

Pasal 712
Nakhoda kapal yang memakai tanda tanda yang menimbul¬kan kesan seolah olah kapal tersebut adalah kapal perang Indonesia atau kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di laut atau kapal pandu yang bekerja di perairan Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 713
Nakhoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewaji¬bannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk mencatat dan memberitahukan kelahiran atau kematian orang yang berada di kapal selama waktu berlayar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 5
Pengangukutan Orang atau Barang untuk Kepentingan Penyelenggaraan Peradilan

Pasal 714
Nakhoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak untuk memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menerima di kapalnya, tersangka, terdakwa, atau terpidana serta benda yang berhubungan dengan perkaranya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 715
(1) Nakhoda kapal Indonesia yang membiarkan tersang¬ka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, atau memberikan bantuan ketika tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, padahal orang tersebut diterima di kapalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Nakhoda kapal Indonesia yang karena kelalaiannya mengakibatkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melari¬kan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Bagian Kelima
Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal

Pasal 716
Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak barang muatan, perbekalan, atau barang keperluan yang ada di kapal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keenam
Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal

Pasal 717
Setiap orang yang tidak karena keadaan terpaksa melakukan profesi sebagai nakhoda, juru mudi, atau juru mesin pada kapal Indonesia, padahal diketahui kewenangannya untuk berlayar telah dicabut oleh pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 718
Setiap orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walau¬pun sedikit berlainan, yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peratu¬ran perundang undangan yang berlaku hanya untuk kapal rumah sakit atau sekoci dari kapal tersebut atau untuk kapal kecil yang digunakan untuk menolong orang sakit, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori II.

Bagian Ketujuh
Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan

Pasal 719
Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orang yang:
a. menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; atau
b. berda¬sarkan kewenangannya menandatangani konosemen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jika konosemen tersebut jadi diserahkan.

Pasal 720
(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I setiap orang yang:
a. menandatangani tiket perjalanan penum¬pang kapal yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; atau
b. berdasarkan kewenangannya menandatangani tiket perjalanan penumpang kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jika tiket tersebut jadi digunakan,.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap setiap orang yang memberikan tiket perjalanan penumpang kapal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, walaupun yang melakukan perbuatan tersebut orang yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Pemberatan dan Pidana Tambahan

Pasal 721
(1) Setiap orang yang menerima atau melakukan profesi sebagai nakhoda kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Pasal 692, dan Pasal 693, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Setiap orang yang menerima atau melakukan profesi sebagai awak kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Pasal 692, dan Pasal 698 atau dengan sukarela tetap bekerja di kapal tersebut sesudah diketahui penggu¬naannya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 722
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Pasal 692, atau Pasal 694 mengakibatkan matinya orang yang berada di kapal yang diserang atau matinya orang yang diserang, maka nakhoda kapal dan mereka yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 723
Setiap orang yang melengkapi kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain dengan maksud digunakan untuk:
a. perompakan di laut;
b. perompakan di pantai;
c. perompakan di sungai;atau
d. perompakan di laut bebas
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 724
Setiap orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan, atau pengasuransian kapal, pada¬hal diketahui bahwa kapal tersebut akan digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 atau dipe¬runtukkan untuk digunakan melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Pasal 692, dan Pasal 693, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 725
Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Pasal 702, Pasal 703, Pasal 704, Pasal 705, atau berpangkat perwira kapal, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

BAB XXXIII
TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN
TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN

Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap Sarana dan Prasarana Penerbangan

Pasal 726
(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 727
Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, teram¬bil atau pindah, atau mengakibatkan tidak dapat bekerja atau mengakibatkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan penerbangan tidak aman;
b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan pesawat udara celaka; atau
c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 728
Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pesawat udara celaka, hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai, dipi¬dana dengan:
a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut menga¬kibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau
b. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut menga¬kibatkan matinya orang.

Bagian Kedua
Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara

Pasal 729
(1) Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya tersebut atau yang muatannya atau upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatan tersebut dipertanggungkan, atau untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada pesawat udara dalam penerbangan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
(3) Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sen¬diri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi, mengakibatkan penumpang pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya mendapat kecelakaan, dipidana dengan:
a. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika karena perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika karena perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 730
Setiap orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 731
Setiap orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
BAB XXXIV
TINDAK PIDANA PEMUDAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN

Bagian Kesatu
Pemudahan

Paragraf 1
Penadahan

Pasal 732
Dipidana karena melakukan penadahan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
a. membeli, menyewa, menukar, menerima jaminan, menerima hadiah atau untuk mengejar keuntungan, menjual, menukar, menjaminkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; atau
b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang dike¬tahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.

Pasal 733
(1) Setiap orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, dan atau huruf c dan pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Pasal 734
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori II, jika benda yang diperoleh sebagai hasil dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Pasal 607, atau Pasal 614.

Paragraf Kedua
Pencucian Uang

Pasal 735
(1) Setiap orang yang:
a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya;
dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda Kategori VI.
(2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
a. korupsi
b. penyuapan;
c. penyelundupan barang;
d. penyelundupan tenaga kerja;
e. penyelundupan imigran;
f. di bidang perbankan;
g. di bidang pasar modal;
h. di bidang asuransi;
i. narkotika;
j. psikotropika;
k. perdagangan manusia;
l. perdagangan senjata gelap;
m. penculikan;
n. terorisme;
o. pencurian;
p. penggelapan;
q. penipuan;
r. pemalsuan uang;
s. perjudian;
t. prostitusi
u. di bidang perpajakan;
v. di bidang kehutanan;
w. di bidang lingkungan hidup;
x. di bidang kelautan;atau
y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat ) tahun atau lebih,
yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
(4) Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n.

Pasal 736
(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
a. penempatan;
b. pentransferan;
c. pembayaran;
d. hibah;
e. sumbangan;
f. penitipan; atau
g. penukaran;
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyedia jasa keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan.

Pasal 737
Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735.

Pasal 738
Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI.

Bagian Kedua
Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan

Pasal 739
Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menu¬rut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika:
a. orang yang menyuruh menerbitkan tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penun¬tutan tidak diberitahukan; atau
b. penerbit mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh menerbitkan pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.

Pasal 740
Setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika:
a. orang yang menyuruh mencetak tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penun¬tutan tidak diberitahukan; atau
b. pencetak mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.

Pasal 741
Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739 dan Pasal 740 merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana tersebut.

BAB XXXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 742
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka :
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (Berita Republik Indonesia Nomor II);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 743
Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan berlakunya oleh Undang-Undang tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

HAMID AWALUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

Konsep KUHP 2

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia antara lain perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda;
b. bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM

BAB I
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA

Bagian Kesatu
Menurut Waktu

Pasal 1
(1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.
(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 2
(1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perun¬dang undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku apabila menguntungkan bagi pembuat.
(2) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
(3) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut disesuaikan dengan batas batas pidana menurut peraturan perundang undangan yang baru.

Bagian Kedua
Menurut Tempat

Paragraf 1
Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 3
Ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:
a. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
b. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau
c. tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Paragraf 2
Asas Nasional Pasif

Pasal 4
Ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indone¬sia yang melakukan tindak pidana terhadap :
a. warga negara Indonesia; atau
b. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan :
1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
2. martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat Indonesia di luar negeri;
3. pemalsuan dan peniruan segel, cap negara, meterai, uang/mata uang, kartu kredit, perekonomian, perdagangan dan perbankan Indonesia;
4. keselamatan/keamanan pelayaran dan penerbangan ;
5. keselamatan/keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional (negara Indonesia);
6. keselamatan/keamanan peralatan komunikasi elektronik;
7. tindak pidana jabatan/korupsi; dan/atau
8. tindak pidana pencucian uang.

Paragraf 3
Asas Universal

Pasal 5
Ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Republik Indone¬sia melakukan tindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 6
Ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia dari negara asing atas dasar suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana.

Paragraf 4
Asas Nasional Aktif

Pasal 7
(1) Ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan ¬Indo¬nesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda Kategori I atau denda Kategori II.
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan.
(4) Warga negara Indonesia yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana sebagai¬mana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Paragraf 5
Pengecualian

Pasal 8
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, penerapannya dibatasi oleh hal hal yang dikecualikan menurut hukum internasional.

Bagian Ketiga
Waktu Tindak Pidana

Pasal 9
Waktu tindak pidana adalah pada waktu pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tempat Tindak Pidana

Pasal 10
Tempat tindak pidana adalah:
a. tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; atau
b. tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam peraturan perun¬dang undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut.

BAB II
TINDAK PIDANA
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bagian Kesatu
Tindak Pidana

Paragraf 1
Umum

Pasal 11
(1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
(3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Pasal 12
Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Paragraf 3
Permufakatan Jahat

Pasal 13
(1) Permufakatan jahat adalah kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.
(2) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam undang undang.
(2) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.
(3) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(4) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan

Pasal 14

Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika yang bersangkutan:
a. menarik diri dari kesepakatan itu, atau
b. mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 15
(1) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi apabila pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan-tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana, termasuk apabila pembuat dengan sengaja mendapatkan, membuat, menghasilkan, mengimpor, mengangkut, mengekspor, atau mempunyai dalam persediaan atau penyimpanan barang, uang atau alat pembayaran lainnya, alat penghantar informasi, tempat persembunyian atau transportasi yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana.
(2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
(3) Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
(4) Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 16
Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika yang bersangkutan menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut.

Paragraf 4
Percobaan

Pasal 17
(1) Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.
(2) Ada permulaan pelaksanaan, jika:
a) pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
b) perbuatan itu langsung mendekati terjadinya tindak pidana;
c) perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana.

Pasal 18
(1) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka pembuat tidak dipidana.
(2) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya, maka pembuat tidak dipidana.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 19
Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I, tidak dipidana.

Pasal 20
Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.

Paragraf 5
Penyertaan

Pasal 21
Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, setiap orang yang :
a. melakukan sendiri tindak pidana;
b. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau orang lain yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan;
c. turut serta melakukan; atau
d. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah¬gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penye¬satan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana.

Pasal 22
(1) Dipidana sebagai pembantu tindak pidana, setiap orang yang :
a. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan; atau
b. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ¬berlaku untuk pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I.

Pasal 23
Keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau membe¬ratkan penjatuhan pidana hanya diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan.

Paragraf 6
Pengulangan

Pasal 24
Pengulangan tindak pidana terjadi, apabila orang melakukan tindak pidana lagi dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :
a. menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
c. kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluwarsa.

Paragraf 7
Tindak Pidana Aduan

Pasal 25
(1) Dalam hal-hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilaku¬kan kepada semua peserta, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.

Pasal 26
(1) Dalam hal orang yang terkena tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengampuan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah menurut hukum perdata.
(2) Dalam hal wakil yang sah tidak ada, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas, atau atas dasar pengaduan istrinya atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
(3) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak ada, maka peng-aduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Pasal 27
(1) Dalam hal yang terkena tindak pidana aduan meninggal dunia dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tuanya, anaknya, suaminya, atau isterinya yang masih hidup.
(2) Hak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur, jika yang meninggal sebelumnya tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 28
(1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permo¬honan untuk dituntut.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 29
(1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu :
a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; atau
b. 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, maka tenggang wak¬tu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak masing masing mengetahui adanya tindak pidana.

Pasal 30
(1) Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
(2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Paragraf 8
Alasan Pembenar

Pasal 31
Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang undangan.

Pasal 32
Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 33
Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena keadaan darurat.

Pasal 34
Tidak dipidana, setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 35
Termasuk alasan pembenar ialah tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Pidana

Paragraf 1
Umum

Pasal 36
Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Paragraf 2
Kesalahan

Pasal 37
(1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.
(2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Pasal 38
(1) Bagi tindak pidana tertentu, undang undang dapat menentukan bah¬wa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhi¬nya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
(2) Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain,

Paragraf 3
Kesengajaan dan Kealpaan

Pasal 39
(1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
(2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang ¬di¬lakukan deng¬an sengaja, kecuali peraturan perundang undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
(3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Paragraf 4
Kemampuan Bertanggung Jawab

Pasal 40
Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat diper¬tanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 41
Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat diku¬rangi atau dikenakan tindakan.

Paragraf 5
Alasan Pemaaf

Pasal 42
(1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak menge¬tahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.
(2) Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut dipersalahkan atau dipidana, maka maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 43
Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena :
a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau
b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Pasal 44
Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan pembelaan terpak¬sa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan seketika atau ancaman serangan yang segera.

Pasal 45
Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengaki¬batkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 46
Termasuk alasan pemaaf ialah :
a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
b. pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau
c. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1).

Paragraf 6
Korporasi

Pasal 47
Korporasi merupakan subyek tindak pidana.

Pasal 48
Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49
Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 50
Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersang¬kutan.

Pasal 51
Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepan¬jang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 52
(1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus diper¬timbang¬kan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyata¬kan dalam putusan hakim.

Pasal 53
Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

BAB III
PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu
Pemidanaan

Paragraf 1
Tujuan Pemidanaan

Pasal 54
(1) Pemidanaan bertujuan:
a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegak¬kan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;dan
d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendah¬kan martabat manusia.

Paragraf 2
Pedoman Pemidanaan

Pasal 55
(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :
a. kesalahan pembuat tindak pidana;
b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c. sikap batin pembuat tindak pidana;
d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
e. cara melakukan tindak pidana
f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
g. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau ¬ke¬luarga korban;

j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya ; dan/atau
k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang ¬dilakukan
(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau kea¬daan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 56
Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pida¬na, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut.

Paragraf 3
Perubahan atau Penyesuaian Pidana

Pasal 57
(1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.
(2) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali atau penasihat hukumnya, atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau hakim pengawas.
(3) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana.
(4) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau
b. penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.
(5) Jika permohonan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh pengadilan, maka permohonan baru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan.
(6) Jika terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut pantas untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.

Paragraf 4
Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif

Pasal 58
(1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (dela¬pan belas) tahun.
(3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah denda paling banyak menurut Kategori V dan denda paling sedikit menurut Kategori III.
(4) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama sama dengan pidana penjara.

Pasal 59
(1) Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.
(2) Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.

Pasal 60
(1) Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.
(2) Jika pidana penjara dan denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.
(3) Jika dalam menerapkan ketentuan ayat (2), dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berda¬sar¬kan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banyak separuh dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama sama dengan pidana pengawasan.

Paragraf 5
Lain-lain Ketentuan Pemidanaan

Pasal 61
Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terdakwa yang sudah berada dalam tahanan, mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terdakwa yang tidak berada di dalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan.
Pasal 62
(1) Dalam putusan ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjara pengganti denda atau dari pidana denda yang dijatuhkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi terpidana yang berada dalam tahanan untuk berbagai perbuatan dan dijatuhi pidana untuk perbuatan lain daripada yang menyebabkan terpidana berada dalam tahanan

Pasal 63
(1) Jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.
(2) Jika terpidana berada di luar lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Presiden menentukan lain.

Pasal 64
Jika narapidana melarikan diri, maka masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

Bagian Kedua
Pidana

Paragraf 1
Jenis Pidana

Pasal 65
(1) Pidana pokok terdiri atas
a. pidana penjara;
b. pidana tutupan;
c. pidana pengawasan;
d. pidana denda; dan
e. pidana kerja sosial.
(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menen¬tukan berat ringannya pidana.

Pasal 66
Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.
Pasal 67
(1) Pidana tambahan terdiri atas :
a. pencabutan hak tertentu;
b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
c. pengumuman putusan hakim;
d. pembayaran ganti kerugian; dan
e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.
(2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
(3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Pasal 68
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur dengan undang undang tersendiri.

Paragraf 2
Pidana Penjara
Pasal 69
(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau ¬un¬tuk waktu tertentu.
(2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
(3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut turut.
(4) Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 70
(1) Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 10 (sepuluh) tahun pertama dengan berkelakuan baik, maka sisa pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perubahan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71
Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan keadaan sebagai berikut:
a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu ¬ke¬adaan yang tidak mungkin terulang lagi;
i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
k. pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
n. terjadi karena kealpaan.

Pasal 72
(1) Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai Klien Pemasyarakatan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum.
(2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut turut, jumlah pidananya dianggap sebagai 1 (satu) pidana.
(3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.
(5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan se¬ba¬gai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain, waktu tahan¬annya tidak diperhitungkan sebagai masa percobaan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 73
(1) Syarat syarat yang harus dipenuhi selama masa perco¬baan sebagai¬mana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) adalah:
a. Klien Pemasyarakatan tidak akan melakukan tindak pidana; dan
b. Klien Pemasyarakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata mata bertujuan membina terpidana.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74
(1) Pembebasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melam¬paui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan, Klien Pemasyarakatan dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

Pasal 75
(1) Keputusan pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dan hakim pengawas.
(2) Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat, maka Balai Pemasyarakatan memberitahukan hal tersebut kepada hakim pengawas.
(3) Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum atas usul hakim pengawas.
(4) Jika Klien Pemasyarakatan melanggar syarat syarat yang diberikan, maka hakim pengawas dapat mengusulkan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum agar pembebasan bersyarat dicabut.
(5) Jika hakim pengawas mengusulkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hakim pengawas dapat memberi perintah kepada polisi agar Klien Pemasyarakatan ditahan dan hal tersebut diberitahukan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum.
(6) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lama 60 (enam puluh) hari.
(7) Jika penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka Klien Pemasyarakatan dianggap meneruskan menjalani pidana sejak saat ditahan.
(8) Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan Klien Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Paragraf 3
Pidana Tutupan

Pasal 76
(1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatan¬nya dapat dijatuhi pidana tutupan.
(2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Paragraf 4
Pidana Pengawasan

Pasal 77
Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Pasal 78
(1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.
(2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
(3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat syarat:
a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/ atau
c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
(4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.
(6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelaku¬an yang baik, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.
(7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Pasal 79
(1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
(2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Paragraf 5
Pidana Denda

Pasal 80
(1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
(2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
(3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
a. kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
f. kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
(5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah denda Kategori V;
b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah denda Kategori VI.
(6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah denda Kategori IV.
(7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81
(1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
(2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Paragraf 6
Pelaksanaan Pidana Denda

Pasal 82
(1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
(2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Paragraf 7
Pidana Pengganti Denda Kategori I

Pasal 83
(1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan, maka denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan denda tersebut tidak melebihi denda Kategori I.
(2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 134 .
(3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk tiap denda denda Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:
a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti;
b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
(4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sebagaimana ketentuan dalam ayat (3).

Paragraf 8
Pidana Pengganti Denda Melebihi Kategori I

Pasal 84
(1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
(2) Ketentuan Pasal 83 ayat (4) berlaku untuk pasal ini sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Paragraf 9
Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi

Pasal 85
Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Paragraf 10
Pidana Kerja Sosial

Pasal 86
(1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.
(2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal hal sebagai berikut :
a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
b. usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
d. riwayat sosial terdakwa;
e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
g. kemampuan terdakwa membayar denda.
(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:
a. Dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan
b. Seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
(5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
(6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
(7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan:
a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai peng¬ganti denda yang tidak dibayar.

Paragraf 11
Pidana Mati

Pasal 87
Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pasal 88
(1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
(3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
(4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pasal 89
(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
d. ada alasan yang meringankan.
(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 90
Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 12
Pidana Tambahan
Pasal 91
(1) Hak hak terpidana yang dapat dicabut adalah :
a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau
g. hak menjalankan profesi tertentu.
(2) Jika terpidana adalah korporasi, maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.

Pasal 92
Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) butir a dan butir b, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:
a. melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; atau
b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepada terpidana karena jabatannya.

Pasal 93
Kekuasaan bapak, wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anaknya sendiri maupun atas anak orang lain dapat dicabut jika yang bersangkutan dipidana karena:
a. dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama sama dengan anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya; atau
b. melakukan tindak pidana terhadap anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua.

Pasal 94
(1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, maka wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
a. dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak untuk selamanya;
b. dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;
c. dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan pada korpora¬si, maka hakim bebas dalam menentukan lama pencabutan hak tersebut.
(3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.

Pasal 95
(1) Pidana perampasan barang dan/atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.
(2) Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dapat juga dijatuhkan jika terpidana hanya dikenakan tindakan.
(3) Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapat dijatuhkan jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.
Pasal 96
Barang yang dapat dirampas adalah :
a. barang dan/atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;
b. barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;
c. barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
d. barang yang dipergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana; dan/atau
e. barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana.

Pasal 97
(1) Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan apakah barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran hakim.
(2) Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan, maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sebagai menetapkan harga lawannya.
(3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 98
(1) Jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan, maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.
(2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku keten¬tuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Pasal 99
(1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.
(1) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Pasal 100
(1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.
(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagai¬mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).
(3) Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
(4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Bagian Ketiga
Tindakan

Pasal 101
(1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimak¬sud da¬lam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa :
a. perawatan di rumah sakit jiwa;
b. penyerahan kepada pemerintah; atau
c. penyerahan kepada seseorang.
(2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama sama dengan pidana pokok berupa:
a. pencabutan surat izin mengemudi;
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. latihan kerja;
e. rehabilitasi; dan/atau
f. perawatan di lembaga.

Pasal 102
Dalam menjatuhkan putusan yang berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Pasal 103
(1) Putusan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dijatuhkan setelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahaya berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.
(2) Pembebasan dari tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan, jika yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagi dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.

Pasal 104
(1) Tindakan penyerahan kepada pemerintah, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat.
(2) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan.

Pasal 105
(1) Tindakan berupa penyerahan kepada seseorang, dapat dikenakan kepada pembuat tindak pidana dewasa.
(2) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi orang dewasa dilaku¬kan demi kepentingan masyarakat.
(3) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan.

Pasal 106
(1) Tindakan berupa pencabutan surat izin mengemudi dikenakan setelah mempertimbangkan:
a. keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan;
b. keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana; atau
c. kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah.
(2) Jika surat izin mengemudi dikeluarkan oleh negara lain, maka pencabutan surat izin mengemudi dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
(3) Jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Pasal 107
(1) Tindakan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dapat berupa uang, barang, atau keuntungan lain.
(2) Jika hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa uang, maka pembuat tindak pidana dapat mengganti dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim.

Pasal 108
Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Pasal 109
(1) Dalam mengenakan tindakan berupa latihan kerja, wajib dipertimbangkan:
a. kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana;
b. kemampuan pembuat tindak pidana; dan
c. jenis latihan kerja.
(2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diper¬hatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan, dan tempat tinggal pembuat tindak pidana.

Pasal 110
(1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:
a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
(2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Pasal 111
Tindakan perawatan di lembaga harus didasarkan atas sifat berbahayanya pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kebiasaan.

Pasal 112
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan jenis jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pidana dan Tindakan bagi Anak

Pasal 113
(1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Pasal 114
(1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan Petugas Kemasyarakatan.
(2) Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat :
a. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan¬nya.

Pasal 115
Ketentuan mengenai pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135, tidak berlaku terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Pasal 116
(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
a. Pidana verbal :
1. pidana peringatan; atau
2. pidana teguran keras;
b. Pidana dengan syarat:
1. pidana pembinaan di luar lembaga;
2. pidana kerja sosial; atau
3. pidana pengawasan;
c. Pidana denda; atau
d. Pidana pembatasan kebebasan:
1. pidana pembinaan di dalam lembaga;
2. pidana penjara; atau
3. pidana tutupan.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan barang barang tertentu dan/atau tagihan;
b. pembayaran ganti kerugian; atau
c. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 117
Pidana verbal merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pambatasan kebebasan anak.

Pasal 118
(1) Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat syarat khusus yang diten¬tukan dalam putusan.
(2) Syarat syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpo¬litik.

Pasal 119
(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
b. mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa; atau
c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(2) Jika selama pembinaan, anak melanggar syarat syarat khusus seba¬gai¬mana dimaksud dalam Pasal 118, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 120
(1) Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang dikenakan terhadapnya.
(3) Pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 121
Ketentuan mengenai pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 berlaku juga terhadap pidana pengawasan anak.

Pasal 122
Ketentuan mengenai pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 berlaku juga bagi anak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Bagian Keempat ini.
Pasal 123
(1) Pidana denda bagi anak hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun.
(2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak, paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa.
(3) Minimum khusus pidana denda tidak berlaku terhadap anak.

Pasal 124
(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melaku¬kan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan keke¬rasan.
(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancam¬kan terhadap orang dewasa.
(3) Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) tidak berlaku terhadap anak.
(4) Ketentuan mengenai pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 berlaku juga sepanjang dapat diberlakukan terha¬dap pidana pembatasan kebebasan terhadap anak.

Pasal 125
(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diseleng¬garakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
(2) Jika keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masya¬rakat, maka dikenakan pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
(3) Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
(4) Setelah anak menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 126
(1) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
(2) Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
(3) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 127
Ketentuan mengenai pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku juga terhadap anak.

Pasal 128
Ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99 berlaku juga sepanjang ketentuan tersebut dapat diber¬lakukan terhadap anak.

Pasal 129
(1) Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dapat dikenakan tindakan:
a. perawatan di rumah sakit jiwa;
b. penyerahan kepada pemerintah; atau
c. penyerahan kepada seseorang.
(2) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menja¬tuhkan pidana pokok adalah:
a. pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
b. penyerahan kepada Pemerintah;
c. penyerahan kepada seseorang;
d. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
e. pencabutan surat izin mengemudi;
f. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
g. perbaikan akibat tindak pidana;
h. rehabilitasi; dan/atau
i. perawatan di lembaga.

Pasal 130
(1) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi anak dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan.
(2) Tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di¬mak-sudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan mem¬berikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Pasal 131
Pelaksanaan ketentuan mengenai pidana anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 129 diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

Bagian Kelima
Faktor-faktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana

Pasal 132
Faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi :
a. percobaan melakukan tindak pidana;
b. pembantuan terjadinya tindak pidana;
c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana ;
d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimak¬sud dalam Pasal 39; atau
h. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 133
(1) Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.
(2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun.
(3) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.

Pasal 134
Faktor-faktor yang memperberat pidana meliputi :
a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
h. pengulangan tindak pidana; atau
i. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 135
Pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Pasal 136
(1) Jika dalam suatu perkara terdapat faktor-faktor yang memperingan dan memperberat pidana secara bersama sama, maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu per tiga).
(2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, hakim dapat tidak menerapkan ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Perbarengan

Pasal 137
(1) Jika suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanya dijatuhkan satu pidana.
(2) Jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, maka hanya dikenakan aturan pidana khusus.

Pasal 138
(1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
(2) Jika tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, maka hanya dijatuhkan pidana pokok yang terberat.
(3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tindak pidana memalsu atau merusak mata uang dan menggunakan uang palsu atau uang yang dirusak tersebut.

Pasal 139
(1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
(2) Maksimum pidana untuk tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan pada tindak pidana tersebut tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 140
(1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka pidana dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).
(2) Perhitungan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada lamanya maksimum pidana penjara pengganti denda.
(3) Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, maka minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 141
Jika dalam perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni :
a. pencabutan hak tertentu;
b. perampasan barang tertentu; dan/atau
c. pengumuman putusan hakim.

Pasal 142
(1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140, maka penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, dengan ketentuan :
1) lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, lebih daripada pidana pokok yang diancamkan atau yang dijatuhkan;
2) apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
b. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan, dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
c. pidana-pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
(2) Lamanya pidana penjara pengganti atau pidana pengawasan pengganti tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.
Pasal 143
(1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis, ditentukan menurut urutan jenis pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), pidana mati harus dipandang sebagai pidana yang terberat.
(2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa pidana pokok, hanya pidana yang terberat yang digunakan sebagai dasar perbandingan.
(3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang sejenis, ditentukan menurut maksimum ancaman pidananya.
(4) Perbandingan lamanya pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, ditentukan berdasarkan maksimum ancaman pidananya.

Pasal 144
Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, dinyatakan bersalah lagi melakukan tindak pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, maka pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan dalam Bab ini seperti apabila tindak pidana itu diadili secara bersamaan.

BAB IV
GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN
PELAKSANAAN PIDANA

Bagian Kesatu
Gugurnya Kewenangan Penuntutan

Pasal 145
Kewenangan penuntutan gugur, jika:
a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. terdakwa meninggal dunia;
c. daluwarsa;
d. penyelesaian di luar proses;
e. maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
f. maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
g. Presiden memberi amnesti atau abolisi;
h. penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
i. tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau
j. pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Pasal 146
(1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf e dan huruf f serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan.
(2) Jika dijatuhi pidana perampasan, maka barang yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika barang tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.
(3) Jika pidana diperberat karena pengulangan, maka pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 145 huruf c dan huruf d.

Pasal 147
Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 148
Apabila putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berasal dari hakim luar negeri, maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
a. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
b. telah selesai menjalani pidana, mendapatkan grasi yang membe¬baskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana, atau pidana tersebut daluwarsa.

Pasal 149
(1) Kewenangan penuntutan gugur karena daluwarsa:
a. sesudah lampau waktu 1 (satu) tahun untuk tindak pidana yang dilakukan dengan percetakan;
b. sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
c. sesudah lampau waktu 6 (enam) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
d. sesudah lampau waktu 12 (dua belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun;
e. sesudah lampau waktu 18 (delapan belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tenggang waktu gugurnya kewenangan menuntut karena daluwarsa menjadi 1/3 (satu per tiga).

Pasal 150
Daluwarsa dihitung sejak tanggal sesudah perbuatan dilakukan, kecuali:
a. tindak pidana pemalsuan atau merusak mata uang, daluwarsa dihitung satu hari berikutnya sejak tanggal setelah orang yang bersang¬kutan menggunakan mata uang palsu atau yang dirusak untuk melakukan pembayaran;
b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Pasal 563, Pasal 567, Pasal 565 dan Pasal 568, daluwarsa dihitung satu hari berikutnya sejak tanggal setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
Pasal 151
(1) Tindakan penuntutan menghentikan tenggang waktu daluwarsa.
(2) Penghentian tenggang waktu daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal setelah tersangka mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(3) Jika penuntutan dihentikan, maka mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.

Pasal 152
Jika penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, maka tenggang waktu daluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.

Bagian Kedua
Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana

Pasal 153
Kewenangan pelaksanaan pidana gugur, jika:
a. terpidana meninggal dunia;
b. daluwarsa eksekusi ;
c. terpidana mendapat grasi dan amnesti;
d. rehabilitasi; atau
e. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Pasal 154
Jika terpidana meninggal dunia, maka pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 155
(1) Kewenangan pelaksanaan pidana penjara gugur karena daluwarsa, setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu daluwarsa tersebut.
(2) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lamanya pidana yang dijatuhkan.
(3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu daluwarsa.
(4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), maka kewenangan pelaksanaan pidana gugur, karena daluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut sebagai¬mana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu daluwarsa tersebut.

Pasal 156
(1) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana dihitung sejak tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.
(2) Jika narapidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana, maka tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak tanggal narapidana tersebut melarikan diri.
(3) Jika pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, maka tenggang waktu daluwarsa dihitung 1 (satu) hari sejak tanggal pencabutan.
(4) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama :
a. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang undangan; atau
b. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun pencabutan kemer¬de-kaan tersebut berkaitan dengan putusan pidana lain.

BAB V
PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 157
Anak dimaksud pula orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.

Pasal 158
Anak Kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetik, atau signal yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu.

Pasal 159
Anak kunci palsu adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci tetapi yang tidak dibuat untuk maksud tersebut.

Pasal 160
Ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan ra¬sa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.

Pasal 161
Awak kapal adalah orang tertentu yang berada di kapal sebagai perwira atau bawahan.

Pasal 162
Awak pesawat udara adalah orang tertentu yang berada dalam pesawat udara sebagai perwira atau bawahan.

Pasal 163
Bangunan listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pema¬sang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan.
Pasal 164
Bapak dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak.

Pasal 165
Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer.

Pasal 166
Benda cagar budaya adalah:
a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh), dan kebudayaan;
b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Pasal 167
Bulan adalah waktu selama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 168
Dalam penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.

Pasal 169
Dalam dinas penerbangan adalah jangka waktu sejak saat pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.

Pasal 170
Data komputer adalah suatu representasi fakta-fakta, informasi atau konsep-konsep dalam suatu bentuk yang sesuai untuk prosesing di dalam suatu system komputer, termasuk suatu program yang sesuai untuk memungkinkan suatu system komputer untuk melakukan suatu fungsi.

Pasal 171
Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 172
Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Pasal 173
Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.

Pasal 174
Jaringan Telepon adalah termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.

Pasal 175
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 176
Kapal Indonesia adalah kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 177
Kapten pilot adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pesawat udara atau orang yang menggantikannya.

Pasal 178
Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
Pasal 179
Kekuasaan Bapak mencakup pula kekuasaan kepala keluarga.

Pasal 180
Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya.

Pasal 181
Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Pasal 182
Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 183
Luka berat adalah :
a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
d. cacat berat (kudung);
e. lumpuh;
f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; atau
g. gugur atau matinya kandungan.

Pasal 184
Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwu¬judkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.

Pasal 185
Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Pasal 186
Masuk adalah termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer.

Pasal 187
Memanjat adalah termasuk masuk dengan melalui lobang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau masuk melalui lobang dalam tanah yang sengaja digali, atau masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.

Pasal 188
Musuh adalah termasuk pemberontak, negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan perang.

Pasal 189
Nakhoda adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di kapal atau orang yang menggantikannya.

Pasal 190
(1) Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Angggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
c. Pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 191
Orang tua dimaksud pula kepala keluarga.

Pasal 192
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 193
Penggulingan pemerintahan adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 194
Pengusaha atau pedagang adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.
Pasal 195
Penumpang adalah orang selain nakhoda dan awak kapal yang berada di kapal atau orang selain kapten pilot atau awak pesawat udara yang berada dalam pesawat udara.

Pasal 196
Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyinpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Pasal 197
Perang adalah termasuk perang saudara.

Pasal 198
Perbuatan adalah termasuk perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan yang merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

Pasal 199
Permainan judi adalah:
a. setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat untung tergantung pada untung untungan belaka;
b. setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan untung tersebut bertam¬bah besar, karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;
c. semua pertaruhan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya yang dilakukan oleh setiap orang yang bukan turut berlomba atau turut bermain; atau
d. pertaruhan lainnya.

Pasal 200
Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 201
Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara termasuk pesawat ruang angkasa, yang didaftarkan di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan pesawat udara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.

Pasal 202
Pornoaksi adalah perbuatan mengekploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

Pasal 203
Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.
Pasal 204
Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.

Pasal 205
Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

Pasal 206
Sistem komputer adalah suatu alat atau perlengkapan atau suatu perangkat perlengkapan yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain, satu atau lebih yang mengikuti suatu program, melakukan prosesing data secara otomatik.

Pasal 207
Surat adalah surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain.

Pasal 208
Ternak adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak, atau babi.

.Pasal 209
Tindak pidana mencakup juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan.

Pasal 210
Waktu perang adalah termasuk waktu di mana bahaya perang mengancam dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara Nasional Indonesia dan selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 211

Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan tersebut.

Konsep Kuhp

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia antara lain perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda;
b. bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM

BAB I
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA

Bagian Kesatu
Menurut Waktu

Pasal 1
(1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.
(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 2
(1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perun¬dang undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku apabila menguntungkan bagi pembuat.
(2) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
(3) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut disesuaikan dengan batas batas pidana menurut peraturan perundang undangan yang baru.

Bagian Kedua
Menurut Tempat

Paragraf 1
Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 3
Ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:
a. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
b. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau
c. tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Paragraf 2
Asas Nasional Pasif

Pasal 4
Ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indone¬sia yang melakukan tindak pidana terhadap :
a. warga negara Indonesia; atau
b. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan :
1. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
2. martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat Indonesia di luar negeri;
3. pemalsuan dan peniruan segel, cap negara, meterai, uang/mata uang, kartu kredit, perekonomian, perdagangan dan perbankan Indonesia;
4. keselamatan/keamanan pelayaran dan penerbangan ;
5. keselamatan/keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional (negara Indonesia);
6. keselamatan/keamanan peralatan komunikasi elektronik;
7. tindak pidana jabatan/korupsi; dan/atau
8. tindak pidana pencucian uang.

Paragraf 3
Asas Universal

Pasal 5
Ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Republik Indone¬sia melakukan tindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 6
Ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia dari negara asing atas dasar suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana.

Paragraf 4
Asas Nasional Aktif

Pasal 7
(1) Ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan ¬Indo¬nesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda Kategori I atau denda Kategori II.
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan.
(4) Warga negara Indonesia yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana sebagai¬mana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Paragraf 5
Pengecualian

Pasal 8
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, penerapannya dibatasi oleh hal hal yang dikecualikan menurut hukum internasional.

Bagian Ketiga
Waktu Tindak Pidana

Pasal 9
Waktu tindak pidana adalah pada waktu pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tempat Tindak Pidana

Pasal 10
Tempat tindak pidana adalah:
a. tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; atau
b. tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam peraturan perun¬dang undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut.

BAB II
TINDAK PIDANA
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bagian Kesatu
Tindak Pidana

Paragraf 1
Umum

Pasal 11
(1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
(3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Pasal 12
Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Paragraf 3
Permufakatan Jahat

Pasal 13
(1) Permufakatan jahat adalah kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.
(2) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam undang undang.
(2) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.
(3) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(4) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan

Pasal 14

Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika yang bersangkutan:
a. menarik diri dari kesepakatan itu, atau
b. mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 15
(1) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi apabila pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan-tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana, termasuk apabila pembuat dengan sengaja mendapatkan, membuat, menghasilkan, mengimpor, mengangkut, mengekspor, atau mempunyai dalam persediaan atau penyimpanan barang, uang atau alat pembayaran lainnya, alat penghantar informasi, tempat persembunyian atau transportasi yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana.
(2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
(3) Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
(4) Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 16
Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika yang bersangkutan menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut.

Paragraf 4
Percobaan

Pasal 17
(1) Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.
(2) Ada permulaan pelaksanaan, jika:
a) pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
b) perbuatan itu langsung mendekati terjadinya tindak pidana;
c) perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana.

Pasal 18
(1) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka pembuat tidak dipidana.
(2) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya, maka pembuat tidak dipidana.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 19
Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I, tidak dipidana.

Pasal 20
Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.

Paragraf 5
Penyertaan

Pasal 21
Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, setiap orang yang :
a. melakukan sendiri tindak pidana;
b. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau orang lain yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan;
c. turut serta melakukan; atau
d. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah¬gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penye¬satan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana.

Pasal 22
(1) Dipidana sebagai pembantu tindak pidana, setiap orang yang :
a. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan; atau
b. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ¬berlaku untuk pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I.

Pasal 23
Keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau membe¬ratkan penjatuhan pidana hanya diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan.

Paragraf 6
Pengulangan

Pasal 24
Pengulangan tindak pidana terjadi, apabila orang melakukan tindak pidana lagi dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :
a. menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
c. kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum daluwarsa.

Paragraf 7
Tindak Pidana Aduan

Pasal 25
(1) Dalam hal-hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilaku¬kan kepada semua peserta, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.

Pasal 26
(1) Dalam hal orang yang terkena tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengampuan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah menurut hukum perdata.
(2) Dalam hal wakil yang sah tidak ada, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas, atau atas dasar pengaduan istrinya atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
(3) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak ada, maka peng-aduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Pasal 27
(1) Dalam hal yang terkena tindak pidana aduan meninggal dunia dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tuanya, anaknya, suaminya, atau isterinya yang masih hidup.
(2) Hak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur, jika yang meninggal sebelumnya tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 28
(1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permo¬honan untuk dituntut.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 29
(1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu :
a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; atau
b. 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, maka tenggang wak¬tu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak masing masing mengetahui adanya tindak pidana.

Pasal 30
(1) Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
(2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Paragraf 8
Alasan Pembenar

Pasal 31
Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang undangan.

Pasal 32
Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 33
Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena keadaan darurat.

Pasal 34
Tidak dipidana, setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 35
Termasuk alasan pembenar ialah tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Pidana

Paragraf 1
Umum

Pasal 36
Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Paragraf 2
Kesalahan

Pasal 37
(1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.
(2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Pasal 38
(1) Bagi tindak pidana tertentu, undang undang dapat menentukan bah¬wa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhi¬nya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
(2) Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain,

Paragraf 3
Kesengajaan dan Kealpaan

Pasal 39
(1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
(2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang ¬di¬lakukan deng¬an sengaja, kecuali peraturan perundang undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
(3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Paragraf 4
Kemampuan Bertanggung Jawab

Pasal 40
Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat diper¬tanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 41
Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat diku¬rangi atau dikenakan tindakan.

Paragraf 5
Alasan Pemaaf

Pasal 42
(1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak menge¬tahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.
(2) Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut dipersalahkan atau dipidana, maka maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 43
Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena :
a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau
b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Pasal 44
Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan pembelaan terpak¬sa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan seketika atau ancaman serangan yang segera.

Pasal 45
Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengaki¬batkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 46
Termasuk alasan pemaaf ialah :
a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
b. pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau
c. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1).

Paragraf 6
Korporasi

Pasal 47
Korporasi merupakan subyek tindak pidana.

Pasal 48
Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49
Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 50
Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersang¬kutan.

Pasal 51
Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepan¬jang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 52
(1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus diper¬timbang¬kan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyata¬kan dalam putusan hakim.

Pasal 53
Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

BAB III
PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu
Pemidanaan

Paragraf 1
Tujuan Pemidanaan

Pasal 54
(1) Pemidanaan bertujuan:
a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegak¬kan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;dan
d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendah¬kan martabat manusia.

Paragraf 2
Pedoman Pemidanaan

Pasal 55
(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :
a. kesalahan pembuat tindak pidana;
b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c. sikap batin pembuat tindak pidana;
d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
e. cara melakukan tindak pidana
f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
g. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau ¬ke¬luarga korban;

j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya ; dan/atau
k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang ¬dilakukan
(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau kea¬daan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 56
Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pida¬na, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut.

Paragraf 3
Perubahan atau Penyesuaian Pidana

Pasal 57
(1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.
(2) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali atau penasihat hukumnya, atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau hakim pengawas.
(3) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana.
(4) Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau
b. penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.
(5) Jika permohonan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh pengadilan, maka permohonan baru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan.
(6) Jika terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut pantas untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.

Paragraf 4
Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif

Pasal 58
(1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (dela¬pan belas) tahun.
(3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah denda paling banyak menurut Kategori V dan denda paling sedikit menurut Kategori III.
(4) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama sama dengan pidana penjara.

Pasal 59
(1) Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.
(2) Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.

Pasal 60
(1) Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.
(2) Jika pidana penjara dan denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.
(3) Jika dalam menerapkan ketentuan ayat (2), dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berda¬sar¬kan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banyak separuh dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama sama dengan pidana pengawasan.

Paragraf 5
Lain-lain Ketentuan Pemidanaan

Pasal 61
Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terdakwa yang sudah berada dalam tahanan, mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terdakwa yang tidak berada di dalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan.
Pasal 62
(1) Dalam putusan ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjara pengganti denda atau dari pidana denda yang dijatuhkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi terpidana yang berada dalam tahanan untuk berbagai perbuatan dan dijatuhi pidana untuk perbuatan lain daripada yang menyebabkan terpidana berada dalam tahanan

Pasal 63
(1) Jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.
(2) Jika terpidana berada di luar lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi, maka waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Presiden menentukan lain.

Pasal 64
Jika narapidana melarikan diri, maka masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

Bagian Kedua
Pidana

Paragraf 1
Jenis Pidana

Pasal 65
(1) Pidana pokok terdiri atas
a. pidana penjara;
b. pidana tutupan;
c. pidana pengawasan;
d. pidana denda; dan
e. pidana kerja sosial.
(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menen¬tukan berat ringannya pidana.

Pasal 66
Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.
Pasal 67
(1) Pidana tambahan terdiri atas :
a. pencabutan hak tertentu;
b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
c. pengumuman putusan hakim;
d. pembayaran ganti kerugian; dan
e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.
(2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
(3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Pasal 68
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur dengan undang undang tersendiri.

Paragraf 2
Pidana Penjara
Pasal 69
(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau ¬un¬tuk waktu tertentu.
(2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
(3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut turut.
(4) Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 70
(1) Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 10 (sepuluh) tahun pertama dengan berkelakuan baik, maka sisa pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perubahan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71
Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan keadaan sebagai berikut:
a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu ¬ke¬adaan yang tidak mungkin terulang lagi;
i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
k. pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
n. terjadi karena kealpaan.

Pasal 72
(1) Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai Klien Pemasyarakatan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum.
(2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut turut, jumlah pidananya dianggap sebagai 1 (satu) pidana.
(3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.
(5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan se¬ba¬gai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain, waktu tahan¬annya tidak diperhitungkan sebagai masa percobaan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 73
(1) Syarat syarat yang harus dipenuhi selama masa perco¬baan sebagai¬mana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) adalah:
a. Klien Pemasyarakatan tidak akan melakukan tindak pidana; dan
b. Klien Pemasyarakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata mata bertujuan membina terpidana.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74
(1) Pembebasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melam¬paui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan, Klien Pemasyarakatan dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

Pasal 75
(1) Keputusan pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dan hakim pengawas.
(2) Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat, maka Balai Pemasyarakatan memberitahukan hal tersebut kepada hakim pengawas.
(3) Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum atas usul hakim pengawas.
(4) Jika Klien Pemasyarakatan melanggar syarat syarat yang diberikan, maka hakim pengawas dapat mengusulkan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum agar pembebasan bersyarat dicabut.
(5) Jika hakim pengawas mengusulkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hakim pengawas dapat memberi perintah kepada polisi agar Klien Pemasyarakatan ditahan dan hal tersebut diberitahukan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum.
(6) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lama 60 (enam puluh) hari.
(7) Jika penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka Klien Pemasyarakatan dianggap meneruskan menjalani pidana sejak saat ditahan.
(8) Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan Klien Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Paragraf 3
Pidana Tutupan

Pasal 76
(1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatan¬nya dapat dijatuhi pidana tutupan.
(2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Paragraf 4
Pidana Pengawasan

Pasal 77
Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Pasal 78
(1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.
(2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
(3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat syarat:
a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/ atau
c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
(4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.
(6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelaku¬an yang baik, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.
(7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Pasal 79
(1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
(2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Paragraf 5
Pidana Denda

Pasal 80
(1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
(2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
(3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
a. kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
f. kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
(5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah denda Kategori V;
b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah denda Kategori VI.
(6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah denda Kategori IV.
(7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81
(1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
(2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Paragraf 6
Pelaksanaan Pidana Denda

Pasal 82
(1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
(2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Paragraf 7
Pidana Pengganti Denda Kategori I

Pasal 83
(1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan, maka denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan denda tersebut tidak melebihi denda Kategori I.
(2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 134 .
(3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk tiap denda denda Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:
a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti;
b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
(4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sebagaimana ketentuan dalam ayat (3).

Paragraf 8
Pidana Pengganti Denda Melebihi Kategori I

Pasal 84
(1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
(2) Ketentuan Pasal 83 ayat (4) berlaku untuk pasal ini sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Paragraf 9
Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi

Pasal 85
Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Paragraf 10
Pidana Kerja Sosial

Pasal 86
(1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.
(2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal hal sebagai berikut :
a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
b. usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
d. riwayat sosial terdakwa;
e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
g. kemampuan terdakwa membayar denda.
(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:
a. Dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan
b. Seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
(5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
(6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
(7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan:
a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai peng¬ganti denda yang tidak dibayar.

Paragraf 11
Pidana Mati

Pasal 87
Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pasal 88
(1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
(3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
(4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pasal 89
(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
d. ada alasan yang meringankan.
(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 90
Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 12
Pidana Tambahan
Pasal 91
(1) Hak hak terpidana yang dapat dicabut adalah :
a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau
g. hak menjalankan profesi tertentu.
(2) Jika terpidana adalah korporasi, maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.

Pasal 92
Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) butir a dan butir b, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:
a. melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; atau
b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepada terpidana karena jabatannya.

Pasal 93
Kekuasaan bapak, wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anaknya sendiri maupun atas anak orang lain dapat dicabut jika yang bersangkutan dipidana karena:
a. dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama sama dengan anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya; atau
b. melakukan tindak pidana terhadap anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua.

Pasal 94
(1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, maka wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
a. dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak untuk selamanya;
b. dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;
c. dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan pada korpora¬si, maka hakim bebas dalam menentukan lama pencabutan hak tersebut.
(3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.

Pasal 95
(1) Pidana perampasan barang dan/atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.
(2) Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dapat juga dijatuhkan jika terpidana hanya dikenakan tindakan.
(3) Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapat dijatuhkan jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.
Pasal 96
Barang yang dapat dirampas adalah :
a. barang dan/atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;
b. barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;
c. barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
d. barang yang dipergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana; dan/atau
e. barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana.

Pasal 97
(1) Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan apakah barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran hakim.
(2) Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan, maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sebagai menetapkan harga lawannya.
(3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 98
(1) Jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan, maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.
(2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku keten¬tuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Pasal 99
(1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.
(1) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Pasal 100
(1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.
(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagai¬mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).
(3) Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
(4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Bagian Ketiga
Tindakan

Pasal 101
(1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimak¬sud da¬lam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa :
a. perawatan di rumah sakit jiwa;
b. penyerahan kepada pemerintah; atau
c. penyerahan kepada seseorang.
(2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama sama dengan pidana pokok berupa:
a. pencabutan surat izin mengemudi;
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. latihan kerja;
e. rehabilitasi; dan/atau
f. perawatan di lembaga.

Pasal 102
Dalam menjatuhkan putusan yang berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Pasal 103
(1) Putusan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dijatuhkan setelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahaya berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.
(2) Pembebasan dari tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan, jika yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagi dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.

Pasal 104
(1) Tindakan penyerahan kepada pemerintah, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat.
(2) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan.

Pasal 105
(1) Tindakan berupa penyerahan kepada seseorang, dapat dikenakan kepada pembuat tindak pidana dewasa.
(2) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi orang dewasa dilaku¬kan demi kepentingan masyarakat.
(3) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan.

Pasal 106
(1) Tindakan berupa pencabutan surat izin mengemudi dikenakan setelah mempertimbangkan:
a. keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan;
b. keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana; atau
c. kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah.
(2) Jika surat izin mengemudi dikeluarkan oleh negara lain, maka pencabutan surat izin mengemudi dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
(3) Jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Pasal 107
(1) Tindakan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dapat berupa uang, barang, atau keuntungan lain.
(2) Jika hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa uang, maka pembuat tindak pidana dapat mengganti dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim.

Pasal 108
Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Pasal 109
(1) Dalam mengenakan tindakan berupa latihan kerja, wajib dipertimbangkan:
a. kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana;
b. kemampuan pembuat tindak pidana; dan
c. jenis latihan kerja.
(2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diper¬hatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan, dan tempat tinggal pembuat tindak pidana.

Pasal 110
(1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:
a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
(2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Pasal 111
Tindakan perawatan di lembaga harus didasarkan atas sifat berbahayanya pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kebiasaan.

Pasal 112
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan jenis jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pidana dan Tindakan bagi Anak

Pasal 113
(1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Pasal 114
(1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan Petugas Kemasyarakatan.
(2) Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat :
a. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan¬nya.

Pasal 115
Ketentuan mengenai pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135, tidak berlaku terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Pasal 116
(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
a. Pidana verbal :
1. pidana peringatan; atau
2. pidana teguran keras;
b. Pidana dengan syarat:
1. pidana pembinaan di luar lembaga;
2. pidana kerja sosial; atau
3. pidana pengawasan;
c. Pidana denda; atau
d. Pidana pembatasan kebebasan:
1. pidana pembinaan di dalam lembaga;
2. pidana penjara; atau
3. pidana tutupan.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan barang barang tertentu dan/atau tagihan;
b. pembayaran ganti kerugian; atau
c. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 117
Pidana verbal merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pambatasan kebebasan anak.

Pasal 118
(1) Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat syarat khusus yang diten¬tukan dalam putusan.
(2) Syarat syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpo¬litik.

Pasal 119
(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
b. mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa; atau
c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(2) Jika selama pembinaan, anak melanggar syarat syarat khusus seba¬gai¬mana dimaksud dalam Pasal 118, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 120
(1) Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang dikenakan terhadapnya.
(3) Pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 121
Ketentuan mengenai pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 berlaku juga terhadap pidana pengawasan anak.

Pasal 122
Ketentuan mengenai pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 berlaku juga bagi anak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Bagian Keempat ini.
Pasal 123
(1) Pidana denda bagi anak hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun.
(2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak, paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa.
(3) Minimum khusus pidana denda tidak berlaku terhadap anak.

Pasal 124
(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melaku¬kan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan keke¬rasan.
(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancam¬kan terhadap orang dewasa.
(3) Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) tidak berlaku terhadap anak.
(4) Ketentuan mengenai pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 berlaku juga sepanjang dapat diberlakukan terha¬dap pidana pembatasan kebebasan terhadap anak.

Pasal 125
(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diseleng¬garakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
(2) Jika keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masya¬rakat, maka dikenakan pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
(3) Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
(4) Setelah anak menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 126
(1) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
(2) Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
(3) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 127
Ketentuan mengenai pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku juga terhadap anak.

Pasal 128
Ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99 berlaku juga sepanjang ketentuan tersebut dapat diber¬lakukan terhadap anak.

Pasal 129
(1) Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dapat dikenakan tindakan:
a. perawatan di rumah sakit jiwa;
b. penyerahan kepada pemerintah; atau
c. penyerahan kepada seseorang.
(2) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menja¬tuhkan pidana pokok adalah:
a. pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
b. penyerahan kepada Pemerintah;
c. penyerahan kepada seseorang;
d. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
e. pencabutan surat izin mengemudi;
f. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
g. perbaikan akibat tindak pidana;
h. rehabilitasi; dan/atau
i. perawatan di lembaga.

Pasal 130
(1) Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi anak dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan.
(2) Tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di¬mak-sudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan mem¬berikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Pasal 131
Pelaksanaan ketentuan mengenai pidana anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 129 diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

Bagian Kelima
Faktor-faktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana

Pasal 132
Faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi :
a. percobaan melakukan tindak pidana;
b. pembantuan terjadinya tindak pidana;
c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana ;
d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimak¬sud dalam Pasal 39; atau
h. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 133
(1) Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.
(2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun.
(3) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.

Pasal 134
Faktor-faktor yang memperberat pidana meliputi :
a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
h. pengulangan tindak pidana; atau
i. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 135
Pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Pasal 136
(1) Jika dalam suatu perkara terdapat faktor-faktor yang memperingan dan memperberat pidana secara bersama sama, maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu per tiga).
(2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, hakim dapat tidak menerapkan ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Perbarengan

Pasal 137
(1) Jika suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanya dijatuhkan satu pidana.
(2) Jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, maka hanya dikenakan aturan pidana khusus.

Pasal 138
(1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
(2) Jika tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, maka hanya dijatuhkan pidana pokok yang terberat.
(3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tindak pidana memalsu atau merusak mata uang dan menggunakan uang palsu atau uang yang dirusak tersebut.

Pasal 139
(1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
(2) Maksimum pidana untuk tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan pada tindak pidana tersebut tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 140
(1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka pidana dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).
(2) Perhitungan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada lamanya maksimum pidana penjara pengganti denda.
(3) Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, maka minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 141
Jika dalam perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni :
a. pencabutan hak tertentu;
b. perampasan barang tertentu; dan/atau
c. pengumuman putusan hakim.

Pasal 142
(1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140, maka penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, dengan ketentuan :
1) lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, lebih daripada pidana pokok yang diancamkan atau yang dijatuhkan;
2) apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
b. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan, dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
c. pidana-pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
(2) Lamanya pidana penjara pengganti atau pidana pengawasan pengganti tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.
Pasal 143
(1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis, ditentukan menurut urutan jenis pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), pidana mati harus dipandang sebagai pidana yang terberat.
(2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa pidana pokok, hanya pidana yang terberat yang digunakan sebagai dasar perbandingan.
(3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang sejenis, ditentukan menurut maksimum ancaman pidananya.
(4) Perbandingan lamanya pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, ditentukan berdasarkan maksimum ancaman pidananya.

Pasal 144
Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, dinyatakan bersalah lagi melakukan tindak pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, maka pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan dalam Bab ini seperti apabila tindak pidana itu diadili secara bersamaan.

BAB IV
GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN
PELAKSANAAN PIDANA

Bagian Kesatu
Gugurnya Kewenangan Penuntutan

Pasal 145
Kewenangan penuntutan gugur, jika:
a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. terdakwa meninggal dunia;
c. daluwarsa;
d. penyelesaian di luar proses;
e. maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
f. maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
g. Presiden memberi amnesti atau abolisi;
h. penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
i. tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau
j. pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Pasal 146
(1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf e dan huruf f serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan.
(2) Jika dijatuhi pidana perampasan, maka barang yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika barang tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.
(3) Jika pidana diperberat karena pengulangan, maka pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 145 huruf c dan huruf d.

Pasal 147
Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 148
Apabila putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berasal dari hakim luar negeri, maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
a. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
b. telah selesai menjalani pidana, mendapatkan grasi yang membe¬baskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana, atau pidana tersebut daluwarsa.

Pasal 149
(1) Kewenangan penuntutan gugur karena daluwarsa:
a. sesudah lampau waktu 1 (satu) tahun untuk tindak pidana yang dilakukan dengan percetakan;
b. sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
c. sesudah lampau waktu 6 (enam) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
d. sesudah lampau waktu 12 (dua belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun;
e. sesudah lampau waktu 18 (delapan belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tenggang waktu gugurnya kewenangan menuntut karena daluwarsa menjadi 1/3 (satu per tiga).

Pasal 150
Daluwarsa dihitung sejak tanggal sesudah perbuatan dilakukan, kecuali:
a. tindak pidana pemalsuan atau merusak mata uang, daluwarsa dihitung satu hari berikutnya sejak tanggal setelah orang yang bersang¬kutan menggunakan mata uang palsu atau yang dirusak untuk melakukan pembayaran;
b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Pasal 563, Pasal 567, Pasal 565 dan Pasal 568, daluwarsa dihitung satu hari berikutnya sejak tanggal setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
Pasal 151
(1) Tindakan penuntutan menghentikan tenggang waktu daluwarsa.
(2) Penghentian tenggang waktu daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal setelah tersangka mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(3) Jika penuntutan dihentikan, maka mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.

Pasal 152
Jika penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, maka tenggang waktu daluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.

Bagian Kedua
Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana

Pasal 153
Kewenangan pelaksanaan pidana gugur, jika:
a. terpidana meninggal dunia;
b. daluwarsa eksekusi ;
c. terpidana mendapat grasi dan amnesti;
d. rehabilitasi; atau
e. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Pasal 154
Jika terpidana meninggal dunia, maka pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 155
(1) Kewenangan pelaksanaan pidana penjara gugur karena daluwarsa, setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu daluwarsa tersebut.
(2) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lamanya pidana yang dijatuhkan.
(3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu daluwarsa.
(4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), maka kewenangan pelaksanaan pidana gugur, karena daluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut sebagai¬mana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu daluwarsa tersebut.

Pasal 156
(1) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana dihitung sejak tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.
(2) Jika narapidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana, maka tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak tanggal narapidana tersebut melarikan diri.
(3) Jika pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, maka tenggang waktu daluwarsa dihitung 1 (satu) hari sejak tanggal pencabutan.
(4) Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama :
a. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang undangan; atau
b. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun pencabutan kemer¬de-kaan tersebut berkaitan dengan putusan pidana lain.

BAB V
PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 157
Anak dimaksud pula orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.

Pasal 158
Anak Kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetik, atau signal yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu.

Pasal 159
Anak kunci palsu adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci tetapi yang tidak dibuat untuk maksud tersebut.

Pasal 160
Ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan ra¬sa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.

Pasal 161
Awak kapal adalah orang tertentu yang berada di kapal sebagai perwira atau bawahan.

Pasal 162
Awak pesawat udara adalah orang tertentu yang berada dalam pesawat udara sebagai perwira atau bawahan.

Pasal 163
Bangunan listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pema¬sang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan.
Pasal 164
Bapak dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak.

Pasal 165
Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer.

Pasal 166
Benda cagar budaya adalah:
a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh), dan kebudayaan;
b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Pasal 167
Bulan adalah waktu selama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 168
Dalam penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.

Pasal 169
Dalam dinas penerbangan adalah jangka waktu sejak saat pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.

Pasal 170
Data komputer adalah suatu representasi fakta-fakta, informasi atau konsep-konsep dalam suatu bentuk yang sesuai untuk prosesing di dalam suatu system komputer, termasuk suatu program yang sesuai untuk memungkinkan suatu system komputer untuk melakukan suatu fungsi.

Pasal 171
Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 172
Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Pasal 173
Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.

Pasal 174
Jaringan Telepon adalah termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.

Pasal 175
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 176
Kapal Indonesia adalah kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 177
Kapten pilot adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pesawat udara atau orang yang menggantikannya.

Pasal 178
Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
Pasal 179
Kekuasaan Bapak mencakup pula kekuasaan kepala keluarga.

Pasal 180
Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya.

Pasal 181
Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Pasal 182
Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 183
Luka berat adalah :
a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
d. cacat berat (kudung);
e. lumpuh;
f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; atau
g. gugur atau matinya kandungan.

Pasal 184
Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwu¬judkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.

Pasal 185
Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Pasal 186
Masuk adalah termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer.

Pasal 187
Memanjat adalah termasuk masuk dengan melalui lobang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau masuk melalui lobang dalam tanah yang sengaja digali, atau masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.

Pasal 188
Musuh adalah termasuk pemberontak, negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan perang.

Pasal 189
Nakhoda adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di kapal atau orang yang menggantikannya.

Pasal 190
(1) Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Angggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
c. Pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 191
Orang tua dimaksud pula kepala keluarga.

Pasal 192
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 193
Penggulingan pemerintahan adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 194
Pengusaha atau pedagang adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.
Pasal 195
Penumpang adalah orang selain nakhoda dan awak kapal yang berada di kapal atau orang selain kapten pilot atau awak pesawat udara yang berada dalam pesawat udara.

Pasal 196
Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyinpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Pasal 197
Perang adalah termasuk perang saudara.

Pasal 198
Perbuatan adalah termasuk perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan yang merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

Pasal 199
Permainan judi adalah:
a. setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat untung tergantung pada untung untungan belaka;
b. setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan untung tersebut bertam¬bah besar, karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;
c. semua pertaruhan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya yang dilakukan oleh setiap orang yang bukan turut berlomba atau turut bermain; atau
d. pertaruhan lainnya.

Pasal 200
Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 201
Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara termasuk pesawat ruang angkasa, yang didaftarkan di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan pesawat udara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.

Pasal 202
Pornoaksi adalah perbuatan mengekploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

Pasal 203
Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.
Pasal 204
Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.

Pasal 205
Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

Pasal 206
Sistem komputer adalah suatu alat atau perlengkapan atau suatu perangkat perlengkapan yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain, satu atau lebih yang mengikuti suatu program, melakukan prosesing data secara otomatik.

Pasal 207
Surat adalah surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain.

Pasal 208
Ternak adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak, atau babi.

.Pasal 209
Tindak pidana mencakup juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan.

Pasal 210
Waktu perang adalah termasuk waktu di mana bahaya perang mengancam dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara Nasional Indonesia dan selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 211

Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan tersebut.

« Older entries
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.